Kemenkeu Diminta Jelaskan Selisih Program PEN Sebesar Rp147 Triliun

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah meminta Kementerian Keuangan untuk memberi respon terkait dengan temuan BPK soal adanya selisih alokasi biaya program PEN dalam APBN 2020 adalah sebesar Rp841,89 triliun.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa 14 September 2021, Najib menyebut angka tersebut berbeda dengan publikasi Kementerian Keuangan yang hanya membeberkan alokasi program PEN sebesar Rp695,2 triliun. 

Dengan kata lain ada selisih sekitar Rp147 triliun. Najib menekankan hal tersebut terjadi karena ada beberapa skema pendanaan belum dimasukkan dalam biaya yang dipublikasikan pemerintah tersebut. 

Untuk itu ia mendesak kepada pihak Kementerian Keuangan untuk segera bicara terkait temuan dari BPK tersebut supaya semua pihak tercerahkan.

"Kemenkeu perlu memberikan penjelasan mengenai ini. Saya kira mereka memiliki jawaban atas hal tersebut," kata dia.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut juga mengingatkan jika perencana, pelaksana dan pengawasan mestinya dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku.

"Perencana, pelaksana dan pengawasan mesti berjalan sesuai aturan sehingga dampak positif akan terasa maksimal dan tentu saat pemeriksaan akan menunjukan kinerja keuangan yang baik," katanya..

Najib meminta agar semua pihak dapat memberikan kesempatan Kementerian Keuangan untuk menjelaskan dan memberikan klarifikasi terlebih dahulu terkait temuan BPK tersebut. 

"Saya rasa beri kesemptan mereka untuk menjelaskan dan klarifikasi terlebih dahulu agar penilaian senantiasa fair," pungkasnya.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement