Pilpres 2024, Survei CISA: Ganjar Pranowo dan AHY Kandidat Terkuat Capres

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Rilis lembaga survei Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) yang bertajuk ‘Pandemi: Persepsi Publik dan Tren Politik Terkini’, menyebutkan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai kandidat terkuat kedua Calon Presiden (Capres) 2024.

Terproyeksi jika Pilpres dan Pileg dilakukan hari ini, putra Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut meraup 16,83 persen dukungan. Survei mengambil total 1.200 responden di 34 provinsi dengan menggunakan metode Simple Random Sampling.

Sementara diurutan pertama ada Ganjar Pranowo. Gubernur Jawa Tengah dua periode tersebut dipilih oleh 16,92 responden. Keunggulan Ganjar ini sekaligus menjadi trend baru periode survei CISA sebelumnya.

Dukungan responden sebelumnya didominasi oleh Anies Baswedan yang kini harus puas berada di posisi ketiga dengan mendapatkan 16,75 persen.

“AHY terus menunjukkan konsistensi kenaikan elektabilitasnya,” ucap Direktur Eksekutif CISA, Herry Mendrofa, melalui siaran persnya, Sabtu (4/9/2021).

Yang menarik, lanjutnya, politisi Golkar, Airlangga Hartarto justru menunjukkan peningkatan signifikan terhadap elektabilitasnya. Sedangkan Prabowo Subianto mengalami penurunan.

“Prabowo Subianto justru menunjukkan penurunan elektabilitas dari bulan Mei 2021 dan hanya mendapatkan 10,08 persen,” ungkapnya.

Sementara Airlangga Hartarto justru menunjukkan peningkatan signifikan dan meraih 7,58 persen. Disusul Ridwan Kamil diangka 5,92 persen. Sandiaga Uno meraih 5,08 persen, Muhaimin Iskandar 5 persen, Puan Maharani 3,67 persen.

“Responden yang menyatakan Tidak Tahu atau Tidak Menjawab sebanyak 12,17 persen,” terang Herry.

PDI Perjuangan Terkuat

Di sisi lain, PDI Perjuangan hingga saat ini mendominasi peta elektoral parpol di Indonesia. Elektabilitas terus naik sejak survei CISA sebelumnya dan mendapatkan 24,58 persen dukungan. Kenaikan elektabilitas juga membuat Partai Demokrat konsisten di peringkat kedua dan meraih 18,75 persen.

“Hal yang sama juga menguatkan kembali Partai Golkar di posisi ketiga yang meraup 14,25 persen serta Partai Kebangkitan Bangsa yang mendapatkan 10,67 persen,” jelasnya.

Herry juga menyampaikan bahwa survei yang melakukan wawancara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan antara surveyor dan responden kembali menempatkan Gerindra dan NasDem tidak berada di posisi 5 (lima) besar. Serta adanya penguatan elektabilitas PKS yang membuat PAN dan PPP tetap berada di posisi terakhir.

“Gerindra mengalami penurunan dan mendapatkan 7,25 persen, sedangkan PKS kembali konsisten menguat di angka 9,33 persen serta Nasdem harus puas karena hanya mendapatkan 5,33 persen. Di posisi terakhir, ada Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendapat 3,75 persen dan Partai Persatuan Pembanguan (PPP) sebesar 2,92 persen.  Namun masih terdapat 3,17 persen masyarakat yang Tidak Tahu atau Tidak Menjawab,” gamblangnya.

Kecewa dengan Jokowi

Survei CISA yang dimulai sejak tanggal 27-31 Agustus 2021, juga mendapati bahwa mayoritas masyarakat Indonesia merasakan ketidak puasan terhadap kinerja Pemerintah Jokowi dan Ma’ruf Amin selama Pandemi Covid-19. Kinerja Jokowi dan Ma’aruf Amin dianggap belum optimal selama pandemi Covid-19 terutama pada kuartal III.

Terdapat 47,17 persen responden yang menyatakan ketidak puasannya terhadap Jokowi. Sebanyak 38,58 persen menyatakan Cukup Puas, 7,17 persen menyatakan Sangat Tidak Puas dan hanya 3,91 persen yang merasa Sangat Puas. Serta 3,17 persen responden yang Tidak Tahu atau Tidak Menjawab.

“Preferensi kebijakan dan program yang diambil oleh Pemerintah seperti PPKM yang terus diperpanjang pada saat pandemi ini menjadi salah satu faktor ketidak puasaan masyarakat,” ujar Herry.

Meski demikian, lanjutnya, publik juga mengapresiasi beberapa Menteri dan Pejabat negara yang dianggap telah bekerja optimal selama pandemi Covid-19.

“Menteri PUPR mendapatkan 45,83 persen disusul Menteri Sosial 29,58 persen. Ada Menteri Perekonomian yang meraih 9,92 persen kemudian Menteri Kemaritiman dan Investasi 8,25 persen dan terakhir Menteri BUMN 6,42 persen,” sebutnya.

Sebaliknya publik juga menganggap bahwa masih ada Menteri dan Pejabat Negara yang belum bekerja optimal. Diantaranya, 31,25 persen responden memilih Menteri Perdagangan sebagai pembantu Presiden yang belum mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja pemeritah. Disusul Menteri Tenaga Kerja yang dipilih 26,41 persen. Menteri Perhubungan juga mendapatkan 23,42 persen, Menteri Koperasi dan UMKM 14,25 persen serta Kepala Staf Kepresidenan dipilih 4,67 persen.

Survei CISA dengan Margin of Error diangka 2,85 persen dan tingkat kepercayaan pada 95 persen juga menyatakan penolakan terhadap wacana penambahan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden menjadi 3 periode. Alasan konstitusi dan kinerja yang belum optimal dianggap menjadi hal yang mendasar mayoritas publik tidak menginginkan wacana tersebut direalisasikan.

“Hal ini terlihat dari 58,25 persen responden menyatakan Tidak Setuju dengan penambahan periode (masa jabatan) Presiden menjadi 3 periode. Meskipun demikian, ada 28,83 persen responden menyatakan Setuju dengan wacana tersebut. Responden yang menyatakan Tidak Setuju sebanyak 8,25 persen, Tidak Tahu atau Tidak Menjawab 2,58 persen dan Sangat Tidak Setuju terdapat 2,09 persen responden,” kata Herry.

Ihwal rencana perpanjangan waktu kepemimpinan Presiden Jokowi hingga tahun 2027 juga ditolak oleh publik walaupun dengan alasan efektivitas dan efesiensi dalam konteks optimalisasi kinerja pemerintahan.

“Persepsi tersebut tergambarkan dari 60,08 persen responden Tidak Setuju dengan wacana perpanjangan waktu kepemimpinan Jokowi hingga tahun 2027. Adapun yang menyatakan Setuju hanya 25,42 persen responden, yang Sangat Tidak Setuju 8,42 persen, Sangat Setuju 2,75 persen dan Tidak Tahu atau Tidak Menjawab 2,33 persen,” beber Herry. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement