Jelang PTM di Surabaya, Reni Astuti: Guru dan Ortu Harus Kompak Terapkan Prokes

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Menurunnya PPKM Level 4 menjadi Level 3 di kota Surabaya praktis berdampak pada persiapan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti lantas turun memastikan kesiapan sekolah menjelang PTM pada Selasa (31/8/2021) siang. Sekolah yang menjadi jujukan pada kegiatan ini adalah SMPN 12 dan SMP Jalan Jawa.

“Berdasarkan Inmendagri No.34 Tahun 2021, daerah level 3 sudah dibolehkan untuk PTM. Aturan dalam SKB 4 Menteri juga menyatakan bahwa status wilayah dengan zona resiko oranye dalam hal ini Surabaya diperkenankan melaksanakan PTM terbatas. Surabaya memenuhi kedua aturannya,” jelas politisi perempuan PKS ini.

Reni menjelaskan bahwa pelaksanaan PTM ini menjadi kewenangan walikota. Kesiapan sekolah dan persetujuan orangtua hal utama yang perlu diperhatikan.

“Dalam SKB 4 Menteri juga diatur bahwa pelaksanaan PTM maksimal keterisian hanya 50% dari jumlah murid. Saya melihat bahwa harapan dari para orang tua agar PTM ini bisa terlayani segera. Tentunya saya mendukung pelaksanaan PTM secara bertahap,” terangnya

Dinas Pendidikan, menurut Reni perlu terus melakukan pemantauan agar PTM berjalan drngan lancar, aman, dan berkelanjutan. "Maka dari itu Guru dan Ortu harus kompak, utamanya dalam penegakan prokes oleh siswa mulai berangkat, disekolah dan saat pulang," jelas Reni.

Pemerintah Kota Surabaya sejauh ini telah melakukan asesmen terhadap sekitar 300 sekolah SD-SMP untuk uji kesiapan PTM. Bagi Reni perlu pembaruan terkini mengenai kondisi sekolah dalam uji kelayakan apakah lemabaga pendidikan tersebut benar-benar siap melaksanakan PTM.

“Asesmen agar disegerakan, pekan ini Dinas Pendidikan bisa menyelesaikan sehingga harapannya pekan depan PTM sudah bisa mulai. Bagi sekolah yang tidak lulus asesmen Pemkot kita dorong untuk segera membina dan membantu, agar di manapun sekolahnya anak-anak Surabaya punya pilihan PTM atau PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh)," papar alumnus ITS ini.

Terkait capaian vaksinasi, merujuk SKB 4 Menteri, yang disyaratkan adalah guru dan tenaga pendidik. Reni mendorong kepada Disdik bersama Dinkes agar tiap satuan pendidikan memiliki rekam medis warga sekolah. Selain itu Pemerintah Kota Surabaya juga diminta untuk mempercepat vaksinasi usia 12 tahun ke atas bagi pelajar.

“PTM tidak boleh diwajibkan, jadi orang tua yang masih memilih untuk PJJ harus dilayani. Kondisi saat ini yang siap PTM juga harus dilayani. Prinsip dalam layanan pendidikan adalah semua terlayani," tuntas Reni Astuti, Wakil Ketua DPRD Surabaya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement