Peristiwa Nasional

Kritik Honor Pemakaman Jenazah Covid-19, Gus Sadad: Sense of Crisis-nya Nggak Ada

Sabtu, 28 Agustus 2021 - 14:26 | 37.09k
Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur Anwar Sadad atau Gus Sadad.(Dok.TIMES Indonesia)
Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur Anwar Sadad atau Gus Sadad.(Dok.TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Ketua DPD Partai Gerindra Jatim, Anwar Sadad (Gus Sadad) mempertanyakan dasar hukum anggaran honor pemakaman jenazah Covid-19 kepada sejumlah pejabat di Kabupaten Jember.

Penerima honor antara lain Bupati Jember Hendy Siswanto dan sejumlah pejabat di pemerintah. Honor dengan jumlah fantastis masing-masing senilai Rp 70 juta membuat Gus Sadad itu tak habis pikir.

"Kalau soal honor kepala daerah itu parameternya adalah payung hukum. Payung hukumnya itu apa, apakah peraturan kepala daerah atau peraturan daerah yang mengatur nomenklatur honor bupati (terkait kegiatan pemakaman jenazah Covid-19). Kalau tidak ada payung hukumnya, boleh dikata ilegal," kata Sadad, Sabtu (28/8/2021).

Nyatanya, pihak Pemkab Jember memberikan alasan bahwa honorarium itu sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Namun, jelas Sadad, setahu dirinya PMK tersebut mengatur kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan APBD. "Jadi, tidak bisa digunakan sebagai acuan secara langsung (untuk honor kegiatan pemakaman jenazah Covid-19)," tambahnya.

Wakil Ketua DPRD Jatim itu menduga, Pemkab Jember membuat aturan sendiri yang bisa memayungi anggaran honorarium pemakaman Covid-19 agar dirasa sah secara hukum. "Berarti bikin-bikin (aturan) sendiri itu," tandas Sadad.

Kalaupun ada dasar hukumnya, menurut Sadad tidak etis rasanya seorang kepala daerah dan pejabat di lingkungan Pemkab Jember mengambil honor dari kegiatan pemakaman Covid-19, berapa pun nominalnya. 

Sebuah kegiatan dan program yang dijalankan oleh pemerintah harus mengacu kepada dua hal, yaitu aturan hukum dan norma yang berlaku. "Ini bukan soal angka, tapi sense of crisis-nya nggak ada," ujarnya.

Sadad sendiri mengaku telah meminta legislator dari Gerindra di DPRD Jember untuk mengkritik kebijakan honorarium pemakaman jenazah Covid-19 yang dianggarkan untuk kepala daerah dan sejumlah pejabat di sana. "Kebetulan Wakil Ketua Dewan di sana adalah kader Gerindra," kata Gus Sadad. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Ronny Wicaksono
Publisher : Rizal Dani

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES