Politik

Postur APBN 2022, Partai Golkar Desak Pemerintah Reformasi Sistem Kesehatan

Selasa, 24 Agustus 2021 - 20:25 | 28.13k
Anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk 'Menjaga RUU APBN 2022 untuk Kepentingan Rakyat', di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Selasa 24 Agustus 2021 (FOTO: Dokumentasi DPR)
Anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk 'Menjaga RUU APBN 2022 untuk Kepentingan Rakyat', di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Selasa 24 Agustus 2021 (FOTO: Dokumentasi DPR)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Politisi Partai Golkar yang juga Anggota Komisi XI DPR RI Misbakun meminta Pemerintah segera melakukan reformasi sistem kesehatan pada postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2022. Hal itu mengacu pada peningkatan angka penurunan volume APBN di tahun 2022 yang diprediksi mencapai Rp 2.708,7 Triliun.

Berbicara dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk 'Menjaga RUU APBN 2022 untuk Kepentingan Rakyat', di Media Center MPR/DPR/DPD, Selasa 24 Agustus 2022, Misbakhun menyatakan anggaran kesehatan sebesar Rp 255 Triliun atau 9,4 persen pada APBN 2022. 

Menurutnya, akan menyulitkan dalam upaya peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan di tengah ancaman pandemi Covid-19. Terlebih pandemi Covid-19 tidak pernah tahu kapan akan berakhir, karenanya reformasi sistem kesehatan l harus segera dilakukan.

"Mumpung ada Ketua Banggar, apakah uang 255 Triliun itu cukup untuk melakukan reformasi struktural kita, di bidang kesehatan," ujarnya dalam acara diskusi yang turut dihadiri oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah.

Ia berpendapat dalam kondisi ancaman penurunan volume APBN akibat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia saat ini. Sebagaimana di tahun 2021 ini telah terjadi penurunan volume APBN sebesar Rp 2.750 Triliun dan pada tahun 2022 mendatang juga diprediksi kembali mengalami penurunan sebesar Rp 2.708,7 Triliun.

Sebagai upaya recovery, lanjut politisi Fraksi Partai Golkar itu, Pemerintah dipandang perlu untuk meningkatkan kwalitas pelayanan kesehatan mulai dari tingkat pusat pelayanan kesehatan masyarakat (Puskesmas) hingga ke rumah sakit.

"Puskesmas, rumah sakit-rumah sakit Pemerintah ini harus mampu untuk kemudian menopang fasilitas ICUnya, ventilatornya, tabung oksigennya,  peralatan-peralatan yang seperti ini yang dibutuhkan," jelas Misbakhun.

Ditambahkan, Pemerintah sudah seharusnya meningkatkan kualitas infrastruktur kesehatan secara detailnya. Reformasi sistem kesehatan harus menjadi program Pemerintah dalam desain APBN 2022. 

Dengan alasan, sekalipun anggaran yang akan dihabiskan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan itu, nantinya berjumlah besar. Namun tidak perlu dikhawatirkan, karena peningkatan pelayanan tersebut juga bersifat investasi.

"Kalau kesehatan masih ada investasinya, untuk peralatan kesehatan kecuali yang obat-obatan itu kan dipakai habis digunakan," pungkas politisi Partai Golkar Misbakhun. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Irfan Anshori
Publisher : Sofyan Saqi Futaki

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES