RPJMD Banyuwangi, HIPMI Usulkan UMKM Naik Kelas untuk Kebangkitan Ekonomi

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – BANYUWANGI – Program UMKM Naik Kelas dianggap sebagai sebuah terobosan jitu untuk mendorong kebangkitan ekonomi. Pernyataan tersebut disampaikan Bendahara Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Banyuwangi, Arvy Rizaldy, saat mengukuti rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Banyuwangi 2021-2026.

Kepada Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi, dia menegaskan bahwa program yang digaungkan kali pertama oleh duet Bupati dan Wakil Bupati, Ipuk Fiestiandani-Pakde Sugirah merupakan sebuah konsep pro ekonomi kerakyatan. Dan sangat tepat untuk dijadikan prioritas. Mengingat perekonomian di Banyuwangi maupun level nasional sedang tumbuh dan berkembang. Serta sedang berusaha bangkit dari keterpurukan imbas pandemi Covid-19.

“Kami memahami, banyak hal yang harus diperjuangkan untuk membuat naik kelas dan kita harus memahami bahwa kita perlu naik kelas. Dan itu bukan hanya tugas pemerintah tapi membutuhkan sinergi dari seluruh elemen negara,” katanya kepada TIMES Indonesia, Rabu (4/8/2021).

RPJMD Banyuwangi tahun 2021-2026, lanjut Arvy merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. Terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi. Dan kebetulan UMKM Naik Kelas merupakan salah satu program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani-Pakde Sugirah.

Salah satu pemuda dari Duo Milenial Tajir Banyuwangi ini menilai UMKM merupakan sektor yang bersentuhan langsung dengan hampir 70 persen masyarakat. Maka akan sangat tepat jika Pemkab Banyuwangi menelurkan kebijakan yang mampu menciptakan UMKM ber swadaya melalui konsep UMKM Naik Kelas.

Sebagai bentuk peran serta pemikiran, HIPMI Banyuwangi, merekomendasikan 5 langkah mewujudkan UMKM Naik Kelas di Bumi Blambangan, kepada Pansus RPJMD.

“Pertama, perlu adanya data berkenaan potensi pengelompokan UMKM, guna merumuskan arah program,” ujarnya.

Kedua, putra almarhum H Achmad Kusyairi Ridwan ini menyampaikan bahwa harus adanya pemetaan permasalahan dilapangan yang kerap menjadi kendala tumbuh kembang UMKM. Selanjutnya, dalam mendorong swadaya, seluruh pelaku UMKM baik buyer atau seller harus terkoneksi dengan baik. Dan pemenuhan pasar hanya dari UMKM lokal saja.

“Bila sinergi ini dapat terwujud, maka penjualan kolektif dan partai besar untuk pasar non banyuwangi dapat mudah expansikan,” cetusnya.

Usulan keempat adanya proteksi dari pemerintah daerah sebagai komitmen terhadap tumbuh kembang UMKM. Baik dari sisi kemudahan perijinan, bantuan permodalan atau insentif berkala, hingga pada kebijakan-kebijakan kasuistik.

Terakhir, HIPMI Banyuwangi berharap munculnya kebijakan pendampingan sekaligus fasilitas pemasaran. Khususnya dalam kebijakan yang pro kemajuan UMKM, sesuai arah dan kebutuhan.

“Sehingga akan muncul skema dari pemerintah secara nyata, untuk naik kelas bukan hanya dari permodalan tapi mudahnya berjualan. Seperti pada platform market place Alibaba yang berisikan produk-produk usaha rakyat RRC, dengan dukungan Pemerintah Tiongkok untuk mengratiskan China Airmail dalam ekspor komoditi retail,” ulas Arvy.

Salah satu pengusaha kelas kakap Banyuwangi, ini menyimpulkan bahwa pembangunan mental entreprenuer dalam peningkatan kualitas UMKM adalah kunci Bussiness Scalability dalam rangka mewujudkan UMKM Naik Kelas. Bantuan permodalan dari pemerintah, baik dalam bentuk pinjam lunak atau hibah, harus disertai upaya membangun mental tanggung jawab usaha. Langkah yang ditempuh diantaranya sistem rantai pasokan dan distribusi. Pelatihan akuntansi dan tata kelola cash flow usaha.

“Tidak adanya mental bisnis dalam upaya peningkatan kualitas UMKM, besar kemungkinan hanya akan membuat banyak UMKM tumbang dan hanya menambah daftar debitur macet ataupun hibah tidak produktif,” bebernya.

Kehadiran program UMKM Naik Kelas dengan dukungan penuh pemerintah daerah dianggap akan menjawab ketidaksesuaian kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan indeks Gini serta pertumbuhan ekonomi di Banyuwangi.

“Jadi, kemi meminta kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, agar dalam implementasi RPJMD nanti juga dibuat rencana tindak lanjut komprehensif atas penguatan UMKM, sehingga peningkatan kualitas UMKM benar-benar Naik Kelas dan berjalan secara kesinambungan,” beber adik kandung CEO Luminor Hotel Banyuwangi, Rindar Suhardiansyah ini.

Dan dalam memastikan program UMKM Naik Kelas bisa berjalan baik serta merata diharapkan Pemkab Banyuwangi melibatkan serta menggerakan Pemerintah Desa maupun Kelurahan. Terutama dalam membantu proses pendataan UMKM diwilayah masing-masing.

Selain UMKM Naik Kelas, HIPMI Banyuwangi mengusulkan agar RPJMD Banyuwangi 2021-2026, juga mencakup peran serta sektor industri dalam menekan jumlah angka pengangguran. Salah satunya dengan mewajibkan serapan tenaga kerja lokal. Serta mampu membangun nilai-nilai sosial baik yang berdampak pada peningkatan kesempatan kerja atau usaha melalui perangkat pemerintahan hingga level terbawah. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement