FSPPB Gelar Webinar Bahas Pemecahan Anak Perusahaan Pertamina

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Forum Serikat Pegawai Pertamina Bersatu (FSPPB) bersama aktual.com  mengadakan diskusi panel webinar yang berjudul: “Kaji Ulang Holding-Subholding Dan IPO Anak Usaha Inti Pertamina”.

Webinar dan diskusi ini diadakan dalam rangka aksi protes terhadap IPO dan segala bentuk aksi korporasi dipecahnya kembali anak perusahaan Pertamina sebagai BUMN yang dalam pelaksanaanya berpotensi melanggar peraturan yang diatur dalam UUD 1945 ayat 33 tentang pengelolaan kekayaan alam.

Acara tersebut dibuka oleh Arie Gumilar selaku presiden dari FSPPB. Arie menyampaikan bahwa tujuan diadakanya Webinar dan diskusi Panel tersebut murni sebagai perjuangan dan kontribusi FSPPB bagi kemajuan Pertamina untuk Indonesia.

“Kami menyelenggarakan Webinar ini dengan menghadirkan beberapa pemateri yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam proses restrukturisasi dan rencana privatisasi Pertamina,"

Semoga dari Webinar ini kita semua dapat menarik benang merahnya dan mempertimbangkan kembali Holding- Subholding dan IPO dari anak perusahaan Pertamina,” ungkap Arie pada pembuka acara pada hari Sabtu (31/07/2021).

Ia menjelaskan bahwa IPO bagi anak-anak perusahaan Pertamina berpotensi melanggar Undang-Undang no 13 tahun 2003 tentang BUMN, Pasal 77 tentang pelaksanaan kegiatan Persero yang diwewenangkan oleh Pemerintah berkaitan dengan pengelolaan anak-anak perusahaan.

“Namun demikian, dengan dibentuknya subholding-subholding (anak-anak perusahaan PT Persero) maka, anak-anak perusahaan Pertamina bukan lagi sebagai BUMN.

Arie menyebutkan FSPPB telah mengajukan ke Mahkamah Agung tentang pasal 77 mengenai pengelolaan anak-anak perusahaan yang lebih baik sehingga tidak merusak tugas pokok Pertamina sebagai penyedia Migas bagi hajat hidup masyarakat Indonesia.

Senada dengan Arie, Praktisi Migas sekaligus DPR-RI Periode 2014-2019, Dr. Kurtubi dalam pengantar diskusi panel juga mengungkapkan bahwa dalam praktik kegiatanya, Pertamina saat ini mengalami banyak ketidaksesuaian sehingga mengakibatkan sulitnya Direktur Utama Pertamina dalam menentukan arah gerak Pertamina.

"Banyaknya Kontraktor yang membantu kegiatan Pertamina sebagai industri hilir berupa kegiatan B2B (Business to Business) dalam menjaga kedaulatan dalam negeri. Namun nyatanya, kegiatan ini diubah menjadi kegiatan B2G (Business to Government) oleh Pemerintah & tidak bisa digugat oleh Dirut Pertamina. Ini sangat merugikan dan tidak sesuai dengan Kaidah Pertamina sebagai BUMN,” ungkap Kurtubi.

Salah satu Narasumber dalam acara tersebut, Basilio Dias Araujo selaku Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Republik Indonesia sebagai lembaga penyelesaian masalah pada kementerian dan PT Persero menjelaskan bahwa Indonesia masih perlu melakukan kajian dan tindak lanjut dalam mendukung kegiatan Pertamina sebagai industri Hilir Migas yang mampu mampu bersaing dengan perusahaan Migas Internasional lainya.

“Negara lain dalam produksi Migas senantiasa terus berkembang. Namun, Indonesia masih belum berkembang dalam produksi Migas. Ini harus ditindaklanjuti dan dikaji degan benar.Bila tidak, kita akan terus tertinggal selama 20 tahun kedepan,”

"Tantangan membuat Perusahaan Pertamina menjadi lebih besar dikala harga produk minyak yang kompetitif menjadi pokok utama harga bahan bakar saat ini tidak stbil. Perlu banyak kajian yang kita kuasai dari berbagai Negara dan kajian dari perusahaan-perusahaan Minyak internasional lainya.” jelas Basilio kepada audiens.

Diskusi Panel Webinar Kaji Ulang Holding-Subholding dan IPO Anak Usaha Inti Pertamina Juga diisi berbagai Narasumber yang diantaraya:  Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron.

Anggota Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika. Mantan Sekretaris KBUMN 2005-2010, Muhammad Said Sidu. Serta dihadiri oleh panelis yang berasal dari para ahli yang diantaranya: Prof. Mukhtasor selaku Guru Besar ITS Sekaligus DEN RI 2009-2014, Prof. Juajir Sumardi selaku Pakar sekaligus Guru Besar Universitas Hasanuddin, Salamuddin Daeng selaku Peneliti Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI), dan Uchok Sky Khadafi selaku Direktur Eksekutif Center for Bugdet Analysis (CBA).

Lebih dari 1000 orang turut serta hadir dalam mengikuti rangkaian acara yang membahas IPO anak Perusahaan Pertamina tersebut.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement