Pekerja Tambang dan Sopir Truk di Banyuwangi Keluhkan Proyek Pabrikasi U-Ditch

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Kebijakan proyek pabrikasi berbahan material pabrikan U-Ditch yang diterbitkan sejumlah dinas di Banyuwangi, Jawa Timur, terus menuai kritik. Kali ini datang dari kalangan pekerja tambang galian C dan sopir truk.

Keberadaan proyek pabrikasi U-Ditch, mereka nilai telah berimbas pada berkurangnya pendapatan.

“Saat ini situasi perekonomian sedang sulit. Masyarakat sangat butuh kehadiran pemerintah. Namun sayangnya proyek-proyek pemerintah di Banyuwangi malah dikerjakan dengan bahan pabrikan,” ucap Ketua Koral Wangi, S Jose Rudy, Jumat (30/7/2021).

Aktivis senior Bumi Blambangan ini menyebutkan, sejak sejumlah dinas menerbitkan kebijakan proyek dikerjakan dengan bahan material pabrikan U-Ditch, order job pekerja tambang galian C dan sopir truk makin merosot. Disisi lain, mereka butuh pendapatan untuk menghidupi anak istri.

“Ayolah, ini masa pandemi, masyarakat kecil sedang susah. Berilah mereka manfaat dari keberadaan proyek pemerintah,” ungkapnya.

Di Banyuwangi, tercatat terdapat ribuan pekerja tambang galian C dan sopir truk. Yang tidak semuanya mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah.

Jose Rudy menjabarkan, saat sejumlah dinas di Banyuwangi, belum menerbitkan kebijakan proyek dengan bahan pabrikan U-Ditch. Pendapatan mereka masih lumayan. Namun sejak proyek pabrikasi U-Ditch digulirkan, pekerjaan para para pekerja tambang galian C dan sopir truk langsung merosot tajam.

“Ketika proyek dikerjakan secara konvensional, material batu, pasir, masih banyak digunakan, sehingga para pekerja dan sopir truk ikut merasakan manfaat. Ketika proyek dikerjakan dengan bahan pabrikan U-Ditch, ribuan masyarakat kecil tersebut kini hanya bisa jadi penonton,” ungkapnya.

Selain itu, menurut Rudy, proyek dengan bahan pabrikan U-Ditch, sangat minim menyerap tenaga kerja. Dalam satu pekerjaan, hanya mampu menampung sekitar 5 orang pekerja saja. Saat proyek dikerjakan secara konvensional, jumlah pekerja bisa mencapai 25 orang.

“Dengan kata lain, pengerjaan proyek secara konvensional sangat relevan dengan kondisi pandemi ini,” ujarnya.

Tentang kualitas hasil pengerjaan proyek, Jose Rudy menilai alasan itu megada-ada dan terkesan sebagai upaya cuci tangan. Kenapa begitu? Karena dalam setiap pengerjaan proyek, terdapat petugas pengawas dan pemeriksa.

“Kalau dinas beralasan proyek pabrikasi dilakukan demi meningkatkan kualitas, ini ada apa?. Lha ketika mengerjakan proyek ada petugas pengawas dan pemeriksa. Kalau mereka yang tidak mampu memastikan kualitas, masak kepentingan dan manfaat untuk masyarakat kecil yang dikorbankan,” ulas Jose Rudy.

Terkait fenomena ini, Koral Wangi yang menaungi ribuan pekerja tambang galian C dan sopir truk, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, segera melakukan evaluasi. Serta mengintruksikan kepada sejumlah dinas produsen proyek pabrikasi U-Ditch untuk segera merubah kebijakan yang pro percepatan pemulihan ekonomi masa pandemi.

Dengan begitu, pejabat kedinasan akan menjadi contoh gerakan kepedulian dan gotong royong. Dan bukan hanya masyarakat saja yang diminta saling peduli pada sesama. Sementara dinas justru menerbitkan kebijakan yang minim manfaat untuk perekonomian masyarakat. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement