Pemkab Banyuwangi Segera Cairkan Rp 13 M Tunggakan Insentif Nakes

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Sesuai hasil keputusan rapat evaluasi kerja bersama dengan DPRD, Pemkab Banyuwangi segera mencairkan insentif tenaga kesehatan (nakes) yang menunggak. Besaran yang harus dibayarkan hingga akhir 2020 saja, yakni sekitar Rp 13,6 miliar.

Besaran tersebut merupakan jumlah tunggakan selama 3 bulan terhitung dari Otober hingga Desember 2020. Sedangkan tunggakan Januari hingga Juli 2021 ini, akan dicairkan selanjutnya pada tahap kedua.

“Kurang lebih sekitar Rp 13,6 miliar untuk 3 bulan. Itu untuk tenaga ASN, THL tenaga tetap yang ada di RSUD Blambangan, RSUD Genteng sama di Dinas Kesehatan,” kata Mujiono, Jumat (30/7/2021).

Pihaknya mengupayakan insentif tahap pertama segera dicairkan pada pekan ini. Sedangkan untuk insentif nakes di rumah sakit swasta, Ia menyebutkan jika pengalokasian sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.

“Saya minta dalam minggu ini cair sudah. Harus cair. Tapi khusus nakes di swasta itu sudah cair, dari rumah sakit swasta itu sudah dialokasikan dari Dinas Kesehatan,” ujarnya.

Mujiono mengatakan, selama beberapa bulan belakangan ini anggaran insentif nakes belum juga diturunkan oleh Pemerintah Pusat. Namun, menyusul edaran Mendagri terbaru, insentif nakes kemudian dibebankan kepada Pemerintah Daerah melalui APBD.

Untuk itu Pemkab Banyuwangi harus melakukan perubahan anggaran keuangan (PAK) dengan memindahkan dana yang sudah diaggarkan sebelumnya. Sehingga, realisasi pencairan insentif nakes tersebut bisa dibayarkan dalam waktu dekat ini.

“Semenjak bulan Oktober 2020 sampai sekarang ini terus terang saja nakes kita belum terealisasi. Sehingga perlu percepatan setelah ada edaran Mendagri bahwasanya nakes harus dibayar oleh APBD,” kata Mujiono.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto menegaskan akan terus melakukan pengawasan agar intensif nakes segera dicairkan secepatnya.

“DPRD akan terus mengawasi agar pencairan ini disegerakan. Kalau bisa besok dalam pekan ini lah. Hasil rapat kerja bersama kemarin, alhamdulillah SKPD bisa mengupayakan,” kata Michael.

Menurutnya, penunggakan insentif tersebut akan berdampak langsung terhadap kinerja pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Selama ini, Michael menyebutkan jika para nakes telah berada di garis depan dalam upaya penanganan Covid-19. Sehingga, tidak elok jika perjuangan mereka tidak segera diberikan reward.

“Kasihan nakes ini, sudah menanggung resiko kematian terbesar di garis terdepan. Jika terus-terus terabaikan seperti ini ya sangat tidak manusiawi. Sebab itu Pemkab Banyuwangi harus mencairkan hak mereka secepatnya,” cetus Michael. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement