BHS Minta Pemkab Sidoarjo Evaluasi PPKM Darurat dan Prioritaskan Vaksin untuk Pelaku UMKM

TIMESINDONESIA, SIDOARJO – Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono mendesak tim Satuan Tugas (Satgas) Pemkab Sidoarjo untuk mengevaluasi penerapan pelaksanaan PPKM Darurat.

Hal ini menyusul, pelaksanaan PPKM Darurat di Sidoarjo dinilai kurang signifikan dan efektif. 

Pria yang akrab disapa BHS yang juga mantan anggota DPR RI periode 2014 - 2019 ini mengungkapkan jika soal penerapan PPKM Darurat kurang efektif dan harus dievaluasi.

Alasannya, sebelum pelaksanaan PPKM Darurat jumlah warga Sidoarjo yang terpapar Covid-19 hanya 57 orang perhari tertanggal 3 Juli 2021.

Namun setelah PPKM Darurat diterapkan ada penambahan kasus Covid-19 sebanyak 536 orang per hari sesuai data Kominfo Jawa Timur 23 Juli 2021.

"Setelah PPKM Darurat diterapkan bukan tambah membaik, tapi malah tambah memburuk dan jumlah yang terinfeksi positif Covid-19 naik. Berarti program (PPKM Darurat) perlu dievaluasi. Kami memberi masukan ini, karena kami ingin membantu pemerintah daerah untuk mengevaluasi program ini agar di Sidoarjo bisa zero Covid-19," imbuh BHS yang juga alumni Teknik Perkapalan ITS Surabaya ini.

Selain itu, BHS menyinggung soal warga yang menjalani isolasi mandiri (Isoman) di Sidoarjo harus diperhatikan secara khusus.

Bahkan harus mendapat perhatian lebih dari Pemkab Sidoarjo dan Satgas Covid-19.

Misalnya dengan memperhatikan kebutuhan makanan dan vitamin, termasuk suplemen lainnya.

"Misalnya ada warga yang Isoman rumahnya diberi tempelan informasi kapan mulai isoman hingga apa saja yang dibutuhkan warga Isoman itu. Ini agar bisa diketahui sudah berapa hari warga itu isoman. Kalau terlalu lama bisa berbahaya. Begitu juga soal kebutuhan makanan dan vitamin maupun obatnya dan peralatan seperti tabung oksigen dll, harus ditempel dalam daftar itu agar diketahui Satgas Covid-19," harapnya.

Sedangkan untuk menangani warga yang isoman, BHS menyarankan Pemkab Sidoarjo diharapkan melibatkan sekitar 14.000 ASN dan seluruh aparat dari Forkopimda di lingkungan Pemkab Sidoarjo.

Harapannya, dengan memberi perhatian yang lebih ke warga yang isoman, warga itu tertangani dan segara membaik.

Sekaligus agar tidak sampai dirawat di rumah sakit.

"Kami yakin penanganan Isoman bisa dilakukan secara gotong royong. Karena jumlah warga yang sehat lebih banyak. Termasuk melibatkan pengusaha di Sidoarjo yang jumlahnya sekitar 15.000 mulai menengah hingga besar. 

Tidak perlu disekat-sekat jalannya hingga menyulitkan warga.

Tapi, lebih utama memperhatikan warga termasuk yang di pasar, agar diingatkan tetap pakai masker.

Jadi bukan malah ditutup, tapi diingatkan untuk pakai masker dan penerapan protokol kesehatan," paparnya.

Pentingnya Vaksinasi Pelaku UMKM

Selain itu, BHS yang juga pengusaha transportasi laut juga meminta para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mendapat prioritas jatah vaksinasi Covid-19.

Alasannya, para pelaku UMKM itu berinteraksi dengan konsumennya setiap hari dengan jumlah ratusan hingga ribuan konsumen.

"Saya berharap pemerintah daerah (Pemkab Sidoarjo) memprioritaskan vaksinasi pelaku UMKM pada saat PPKM Darurat ini. Karena seorang pelaku UMKM bisa berinteraksi dengan ratusan hingga ribuan konsumen (pembeli). 

Upaya ini agar bisa mencegah penyebaran virus Corona akibat interaksi antara pelaku UMKM dengan konsumennya. Kalau pelaku UMKM belum divaksin dan terpapar Covid-19, maka ratusan konsumennya, bakal terpapar. Vaksinasi pelaku UMKM harus diprioritaskan oleh Pemkab Sidoarjo," kata pria yang akrab di panggil BHS Ini kepada TIMES Indonesia, Minggu (25/7/2021).(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement