PPKM Level 4 Berakhir, Gubernur Khofifah Tunggu Instruksi Luhut

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa masih menunggu rakor bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI Luhut Binsar Pandjaitan guna mengambil keputusan apakah PPKM Level 4 yang berakhir hari ini diperpanjang atau tidak.

"Kaitan dengan PPKM Level 4 nanti akan ada rapat yang dipimpin pak Menko Marves, jadi kami menunggu biasanya akan diikuti oleh terbitnya Inmendagri," kata Gubernur Khofifah Indar Parawansa saat meninjau pelaksanaan vaksin di Unair Surabaya bersama Forkopimda Jatim, Minggu (25/7/2021).

Khofifah melanjutkan, rakor bersama Menko Marves akan dilaksanakan Minggu Sore (25/7/2021).

Dan saat pelaksaan PPKM Level 4 mulai 21 Juli yang diperpanjang dari PPKM Darurat yang dimulai 3 sampai 20 Juli kemarin, jumlah testing di Jatim melebihi standar WHO sebesar 45.000 perminggu.

"Di saat PPKM Darurat kemarin sampai awal PPKM Level 4 itu ada 84.000. Jadi dua kali lipat dari target testing menurut WHO, artinya bahwa ada kecenderungan masyarakat yang merasa mungkin ada gejala-gejala ringan lalu mereka segera mencari lab PCR terdekat dan itu dilakukan pada PPKM darurat dan awal PPKM Level 4 kemarin," terangnya.

Terkait jumlah lab PCR, Khofifah menjelaskan lab PCR di Surabaya  sebesar 49,7 persen, dan saat rakor sebelumnya dengan Menko Marves, Khofifah memohon agar lab PCR dikuatkan di 37 kabupaten/kota di Jatim.

Penguatan ini dimaksudkan agar masyarakat tidak kesulitan mencari tempat layanan kesehatan untuk mendeteksi Covid-19.

"Karena di Surabaya sudah hampir 50 persen maka perluasan Lab PCR menjadi penting supaya signifikansi dari testing yang dilakukan itu lebih firm, meskipun sudah ada keputusan Menteri Kesehatan bahwa untuk PPKM Level 4, swab antigen itu sudah dimungkinkan untuk mendapatkan layanan di rumah sakit yang Reimbusable. Jadi kalau dulu swab antigen itu tidak bersifat Reimbusable nah, ini akan menyulitkan masyarakat yang akses lab PCR tidak cukup cepat, tidak cukup dekat maka mereka tidak bisa dilayani dengan BPJS Kesehatan yang memberikan Reimburse dari proses layanan pasien Covid," urai Gubernur Khofifah. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement