Fraksi PKB DPRD Jatim Pertanyakan Rendahnya Realisasi Anggaran APBD Jatim

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Ketua Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) DPRD Jatim, Fauzan Fuadi mempertanyakan realisasi anggaran APBD Jatim yang masuk dalam kategori kuning dengan realisasi anggaran 27,89 persen.

Kata Fuadi, angka tersebut berada di bawah realisasi anggaran yang dikeluarkan Provinsi Kalimantan Utara sebesar 27,99 persen dan Provinsi Papua 28,25 persen. Untuk itu, mempertanyakan kesungguhan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penggunaan anggaran yang terkesan mengendap sehingga realisasi anggarannya jauh berada di bawah 30 persen. 

“Ada apa dengan Grahadi? Kok bisa Jawa Timur ada di bawah Provinsi Papua maupun provinsi baru seperti Kalimantan Utara,” ujar Fauzan, Kamis (22/07/2021).

Menurut Fauzan, serapan anggaran tersebut berbanding terbalik dengan jumlah penduduk Jatim yang mencapai lebih dari 40 juta jiwa. Apalagi di kondisi pandemi Covid-19 saat ini, dimana jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. 

"Justru dalam kondisi luar biasa akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, sentuhan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat diharapkan bahkan dinanti masyarakat khususnya menyangkut bantalan bantun sosial,” ungkapnya. 

Selain itu, pencanagan Pemulihan Ekonomi Nasional  (PEN) harus juga didukung Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan memaksimalkan realisasi anggaran yang ada. Termasuk juga pemberian dana kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sehingga pembangunan ekonomi masyarakat dapat berjalan sesuai ekpektasi. 

“Seharusnya anggaran yang mengendap itu bisa disalurkan untuk pembagunan perekonomian. Pemerintah bisa juga memberikan bantalan bantuan sosial sehingga bisa meringankan beban masyaraka," kata Fauzan

"Jangan sampai banyak orang mati itu bukan karena covid tapi justru karena kelaparan hingga mudah sakit dan meninggal,” imbuhnya

Secara khusus Fraksi PKB merekomendasikan kepada pimpinan DPRD Jatim untuk segera memanggil tim anggaran eksekutif untuk mengklarifikasi kenapa hingga semester pertama mau berakhir serapan APBD Jatim masih di bawah 30 persen. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement