Kopi TIMES

Faktor Politik sebagai Penentu Perubahan Konstitusi

Sabtu, 17 Juli 2021 - 01:15 | 27.80k
Faktor Politik sebagai Penentu Perubahan Konstitusi
Bahaudin, Analis Politik dan Konstitusi IPI.
Editor: Ronny Wicaksono

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Bahwa praktik ketatanegaraan diberbagai negara telah menunjukkan bahwa perubahan terhadap konstitusi pernah terjadi, termasuk di Indonesia. Perubahan terhadap UUD di Indonesia terjadi dalam kurun waktu 1999-2002 atau terjadi perubahan 4 (empat) kali terhadap UUD Tahun 1945. Salah satu hasil perubahan tersebut adalah MPR RI tidak lagi memiliki kewenangan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dan kini setelah 20 tahun reformasi berlalu, timbul keinginan untuk kembali melakukan perubahan terbatas terhadap UUD NRI Tahun 1945. 

Jika kita telaah dengan seksama, upaya menghadirkan PPHN dalam sistem ketatanegaraan di tanah air sejatinya merupakan agenda resmi MPR RI. Hal ini setidaknya bisa kita lihat dari adanya 2 (dua) Putusan MPR RI yakni Keputusan MPR No. 4 Tahun 2014 dan Keputusan MPR No. 8 Tahun 2019. Dalam Keputusan MPR No. 8 Tahun 2019 seluruh fraksi-fraksi dan kelompok DPD di MPR RI telah sepakat menghadirkan kembali PPHN dalam lanskap politik-ketatanegaraan di tanah air. Yang belum menjadi kesepakatan adalah mengenai bentuk hukumnya. Ada pandangan bentuk hukum PPHN melalui TAP MPR RI dan pandangan kedua bentuk hukum PPHN hanya sebatas Undang-Undang saja, yakni menyempurnakan UU yang sudah ada, dalam hal ini UU No. 25 tahun 2004 tentang SPPN dan turunannya. 

Amandemen terbatas yang menjadi agenda resmi kenegaraan MPR RI sama sekali tidak mengubah masa jabatan presiden, tidak mengubah periodesasi masa jabatan Presiden dan tidak mengubah mekanisme pemilihan Presiden-Wakil Presiden. Presiden-Wakil Presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat dalam Pemilu yang luber dan jurdil. 

Mekanisme Perubahan Diatur dalam UUD NRI Tahun 1945

UUD NRI Tahun 1945 juga telah tegas mengatur mekanisme perubahan terhadap Pasal-Pasal dalam UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945. Pasal 37 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 misalnya menjelaskan usulan perubahan Pasal-Pasal dalam Konstitusi yang harus diajukan oleh 1/3 anggota MPR RI. Jika kita simulasikan anggota MPR RI saat ini berjumlah 711 orang, maka untuk bisa mengajukan perubahan adalah 1/3 dari 711 orang yakni 237 anggota MPR RI. 

Kemudian dalam Pasal 37 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa usulan perubahan terhadap Pasal-Pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 harus dilakukan secara tertulis. Artinya disini diperlukan kajian akademis mendalam. Dan dalam Pasal 37 ayat (3) dijelaskan bahwa untuk mengubah Pasal-Pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 paling tidak dihadiri oleh 2/3 dari 711 anggota MPR RI, artinya jumlah yang diperlukan adalah sebanyak 474 orang. Sedangkan mekanisme pengambilan Keputusan Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dilakukan dengan persetujuan 50% anggota plus 1. Sehingga jika kita simulasikan 50% dari 711 anggota MPR RI adalah 355 dan jika ditambah 1 orang adalah 356 orang. 

Faktor Politik Sebagai Penentu

Berdasarkan sifatnya Konstitusi dibagi dua, yakni luwes dan rigid. Negara-negara yang memiliki konstitusi luwes (fleksibel) diantaranya New Zealand dan Kerajaan Inggris. Sedangkan negara-negara yang memiliki konstitusi kaku (rigid) diantaranya Amerika Serikat, Australia, Kanada dll. 

C.F. Strong sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa UUD yang tergolong fleksibel, mekanisme perubahannya kadang-kadang cukup dilakukan hanya dengan the ordinary legislative saja seperti di New Zealand. Sedangkan UUD yang dikenal kaku (rigid) mekanisme perubahannya dilakukan melalui: lembaga legislatif, oleh rakyat langsung melalui referendum, oleh utusan negara bagian atau dengan kebiasaan ketatanegaraan. Jimly Asshiddiqie: Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Raja Grafika, 2016, Hlm. 155-156. 

Pada bagian lain, Prof Jimly Asshiddiqie memberikan pandangan, bahwa yang menjadi tolak ukur sebuah UUD bersifat luwes atau rigid tidak hanya berdasarkan pada mekanisme mengubahnya saja, melainkan yang menjadi faktor dominan adalah faktor politik. 

Jimly menegaskan bahwa pada akhirnya yang menentukan perlu atau tidaknya UUD diubah adalah faktor konfigurasi kekuatan politik yang berkuasa pada suatu waktu. Betatapun kakunya atau sulitnya suatu naskah UUD diubah, apabila konfigurasi kekuatan politik berkuasa menghendaki perubahan maka konstitusi itu berubah.

Sebaliknya, meskipun UUD tersebut sangat mudah diubah, namun jika kekuatan politik yang berkuasa tidak menghendaki adanya perubahan, tentu saja konstitusi tersebut tidak adakan berubah.  Karena pada pokoknya itulah, konstitusi itu merupakan produk politik, faktor kekuatan politiklah yang justru sangat determinan pengaruhnya dalam menentukan apakah konstitusi dapat diubah atau tidak. Jimly Asshiddiqie: Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Raja Grafika, 2016, Hlm. 158. 

***

*)Oleh: Bahaudin, Analis Politik dan Konstitusi IPI.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

***

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.



Publisher : Rizal Dani

EKORAN

TERBARU

  • Psikiater Unair Ungkap Generasi Milenial Rentan Alami Gangguan Mental
    Psikiater Unair Ungkap Generasi Milenial Rentan Alami Gangguan Mental
    30/07/2021 - 14:44
  • Bertahan dalam Penutupan Mal, Toko HP di Malang Terpaksa Gelar Lapak Pinggir Jalan
    Bertahan dalam Penutupan Mal, Toko HP di Malang Terpaksa Gelar Lapak Pinggir Jalan
    30/07/2021 - 14:38
  • Permudah Pendaftaran Vaksinasi Covid-19, Pemkab Cilacap Luncurkan Viva Cilacap
    Permudah Pendaftaran Vaksinasi Covid-19, Pemkab Cilacap Luncurkan Viva Cilacap
    30/07/2021 - 14:34
  • Kapolresta Malang Kota Sumbang Logistik Pangan dan Medis untuk Posko MBLC
    Kapolresta Malang Kota Sumbang Logistik Pangan dan Medis untuk Posko MBLC
    30/07/2021 - 14:24
  • Presiden RI Jokowi Optimis Vaksinasi Covid-19 Selain Akhir Tahun Ini
    Presiden RI Jokowi Optimis Vaksinasi Covid-19 Selain Akhir Tahun Ini
    30/07/2021 - 14:18

TIMES TV

Rektor UIN Maliki: Genjot Kualitas SDM menuju Smart Islamic University

Rektor UIN Maliki: Genjot Kualitas SDM menuju Smart Islamic University

01/04/2021 - 15:58

Rektor UNU: Merdeka Belajar di Tengah Pandemi

Rektor UNU: Merdeka Belajar di Tengah Pandemi
Tangis Haru Warnai Penganugerahan Doktor Kehormatan Doni Monardo

Tangis Haru Warnai Penganugerahan Doktor Kehormatan Doni Monardo
Peresmian SPAM Umbulan di Kabupaten Pasuruan

Peresmian SPAM Umbulan di Kabupaten Pasuruan
The Voice of Peace Official Video by Maria Stefanie

The Voice of Peace Official Video by Maria Stefanie

iGuides

  • De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    19/07/2020 - 16:35
  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05
  • Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    02/09/2019 - 18:24
  • Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    26/07/2019 - 20:00
  • Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    25/05/2019 - 23:20

KOPI TIMES

  • Dampak Positif Covid-19
    Dampak Positif Covid-19
    30/07/2021 - 13:48
  • Mengkaji Model Pendidikan Karakter Kemandirian pada Santriwati di Pondok Pesantren
    Mengkaji Model Pendidikan Karakter Kemandirian pada Santriwati di Pondok Pesantren
    30/07/2021 - 10:38
  • Puan dan Citra Politik
    Puan dan Citra Politik
    29/07/2021 - 17:52
  • Gempuran Pandemi dan Ancaman Generasi Blank
    Gempuran Pandemi dan Ancaman Generasi Blank
    29/07/2021 - 03:07
  • Semua Bisa Jadi Wartawan
    Semua Bisa Jadi Wartawan
    29/07/2021 - 01:22
  • Pertukaran Sosial Antara Calon Kepala Desa dan Pemilih
    Pertukaran Sosial Antara Calon Kepala Desa dan Pemilih
    28/07/2021 - 20:50
  • Tradisi Pendidikan Agama Keluarga Kiai
    Tradisi Pendidikan Agama Keluarga Kiai
    28/07/2021 - 20:43
  • Pulih dari Covid-19 dengan Meningkatkan Imunitas Melalui Aspek Psikologis
    Pulih dari Covid-19 dengan Meningkatkan Imunitas Melalui Aspek Psikologis
    28/07/2021 - 20:35

KULINER

  • JW Marriott Rayakan Festival Pertengahan Musim Gugur dengan Bingkisan Kue Bulan Mewah
    JW Marriott Rayakan Festival Pertengahan Musim Gugur dengan Bingkisan Kue Bulan Mewah
    29/07/2021 - 10:04
  • Dorong Ekonomi Saat Pandemi, Mahasiswa Untag Banyuwangi Buat Produk Jajanan
    Dorong Ekonomi Saat Pandemi, Mahasiswa Untag Banyuwangi Buat Produk Jajanan
    27/07/2021 - 08:56
  • Nikmatnya Jajan Sambil Donasi di DoubleTree by Hilton Surabaya
    Nikmatnya Jajan Sambil Donasi di DoubleTree by Hilton Surabaya
    24/07/2021 - 12:00
  • 6 Tips Olah Daging Kurban Praktis dan Nikmat Ala Chef Juna
    6 Tips Olah Daging Kurban Praktis dan Nikmat Ala Chef Juna
    20/07/2021 - 11:55
  • 4 Tips Olah Daging Kambing Agar Tidak Bau dan Empuk
    4 Tips Olah Daging Kambing Agar Tidak Bau dan Empuk
    20/07/2021 - 03:27