Pemerintahan PPKM Darurat

DPR RI Nilai Covid-19 Makin Gila, PPKM Darurat Masih Lemah?

Jumat, 16 Juli 2021 - 15:26 | 24.35k
Anggota Komisi 1 DPR RI, Muhammad Farhan, Jumat (16/7/21).(FOTO: DPR RI for TIMES Indonesia)
Anggota Komisi 1 DPR RI, Muhammad Farhan, Jumat (16/7/21).(FOTO: DPR RI for TIMES Indonesia)
FOKUS

PPKM Darurat

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Paparan virus corona atau Covid-19 di Indonesia kian mengkhawatirkan. Anggota Komisi 1 DPR RI, Muhammad Farhan mengatakan pasien Covid-19 yang meninggal dunia makin bertambah di Jawa dan Bali yang merupakan zona Pemberlakuan Pembatasan Sosial Masyarakat (PPKM Darurat). 

Lonjakan Covid-19 di kota-kota besar pun tak terhindarkan, terutama di wilayah Bodebek dan Bandung Raya, tetap menjadi daerah penyumbang lonjakan Covid-19, selain DKI Jakarta.

"Karena angka kasus positif Covid-19 DKI Jakarta tertinggi, maka Ibu Kota negara ini perlu perhatian khusus. Perlu diawasi dengan ketat pelaksanaan PPKM Darurat, sumber melonjaknya kasus positif ada di mana? Khusus Jakarta, Bogor, Tangerang/Tangsel, Depok, Bekasi, jika perlu dibentuk tim khusus (ad hoc) untuk menangani penyebaran Covid-19," ujar Anggota Komisi 1 DPR RI, Muhammad Farhan, Jumat (16/7/21).

Farhan menilai, lonjakan kasus terus terjadi meski PPKM Darurat diberlakukan harus dievaluasi secara akurat. "Klaster keluarga tampaknya menjadi penyumbang terbesar peningkatan kasus positif Covid-19 di Indonesia. Saatnya pemerintah pusat membedah secara objektif wilayah per wilayah yang kasus di daerahnya masih terus meningkat," terangnya.

Menurutnya, klaster keluarga yang mendominasi lonjakan jadi atensi bagi pemprov setempat menyediakan tempat isolasi yang ramah terutama bagi anak-anak. Ditengarai klaster keluarga di daerah tersebut, menjadi persoalan tersendiri dalam peningkatan penyebaran Covid-19. 

"Jika memang faktanya seperti ini, maka Pemprov DKI Jakarta, Jabar dan Banten wajib menyediakan tempat isoman dengan memanfaatkan bangunan yang tidak terpakai," kata dia.

Farhan memastikan, zona yang dinaungi PPKM tengah dalam kondisi krisis baik SDM maupun ekonomi. Pemerintah, lanjut Farhan, perlu lebih gencar menjelaskan duduk soal semakin tingginya penambahan tersebut agar tidak menimbulkan kepanikan masyarakat.

"Dalam situasi krisis ini semua pihak hendaknya memberikan komentar yang menenangkan dan optimistis agar imunitas masyarakat bisa terjaga bahkan naik. Komentar-komentar miring akan melemahkan imunitas masyarakat," ujarnya.

Farhan juga meminta semua tokoh untuk tidak mengeluarkan provokasi terkait kegagalan PPKM Darurat gagal memutus mata rantai penularan Covid-19. 

"Para ahli entah bidang apa pun juga perlu mengerem diri untuk tidak memberikan komentar yang cenderung malah membuat masyarakat bingung. Kita berharap situasi krisis pandemi ini tidak diboncengi agenda politik oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu pula," ungkap anggota Fraksi Nadem DPR RI ini.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Publisher : Ahmad Rizki Mubarok

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES