PPKM Darurat, Pemkab Sidoarjo Diminta Memikirkan Nasib UMKM dan Sektor Informal

TIMESINDONESIA, SIDOARJO – Pandemi Covid 19  Pemerintah harus memberikan perhatian lebih kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta pekerja sektor informal. Sebab merekalah yang paling terimbas oleh program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat).

Contoh di Kabupaten Sidoarjo  93% warga Sidoarjo mengais rejekinya dari UMKM dan sektor informal. Dan 60% pergerakan ekonomi di kota delta merupakan kontribusi dari para pengusaha kecil tersebut.

“Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta pekerja sektor informal yang paling terpukul atas kebijakan ini. Mereka tak bisa jualan karena akses usaha mereka menjadi sangat terbatas.

Oleh karena itu sangatlah layak jika pemerintah menempatkan mereka pada skala prioritas tertinggi untuk segera ditolong,” kata Politisi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono kepada TIMESIndonesia, Rabu (14/7/2021).

Mantan anggota DPR RI tersebut memberikan sumbangan ide pada Pemkab Sidoarjo  terkait hal itu. Yang pertama adalah memastikan bahwa semua pelaku UMKM dan sektor informal itu harus sudah tervaksinasi.

“Gerakan usaha UMKM mengharuskan mereka untuk berinteraksi dengan banyak orang. Karena itu mereka harus sehat dulu secara fisik. Kalau perlu bukan cuma vaksinasi tapi juga asupan vitamin dan juga suplemen lain yang diperlukan harus diberikan Pemerintah dalam hal ini Pemkab Sidoarjo,” harap Politisi yang akrab di sapa BHS ini.

Lebih jauh BHS meminta kehadiran mutlak Pemerintah sangat dibutuhkan di saat ini, karena berdasarkan informasi ketersediaan vitamin dan suplemen kesehatan itu di pasaran sudah mulai sulit didapatkan, banyak yang antri di Apotik tapi malah kehabisan.

Diharapkan jika semua pelaku UMKM dan pekerja sektor informal juga tervaksinasi mereka bisa menjalankan usahanya dengan lancar karena konsumennya sudah merasa aman dan nyaman untuk berbisnis dengan mereka.

“Kalau semua sudah divaksin, pasar-pasar bisa kembali dibuka dengan normal, begitu juga dengan sentra-sentra PKL, warung makanan pinggir jalan dan lainnya dengan tetap menjalankan protokol kesehatan sehingga ekonomi kerakyatan bisa tetap berjalan,” ungkapnya.

BHS menyarankan Pemkab Sidoarjo harus membuka lebih besar lagi peluang bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan akses modal melalui BUMD bidang finance. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjeratnya para pengusaha gurem itu dari jeratan rentenir.

“Memang programnya sudah ada, tapi karena kondisi sekarang ini darurat akan lebih baik lagi kalau porsinya diperbesar dan dipermudah sebagai bentuk stimulus ekonomi yang tepat sasaran,” imbuh pengusaha angkutan kapal ini.

Dan yang terakhir adalah pelibatan semaksimal mungkin para UMKMdan pekerja sektor informal tersebut dalam program-program bantuan sosial (bansos) pemerintah. “Bukan memberi bantuan, tapi Pemkab bisa mengorder makanan dari mereka untuk dikirim ke warga yang isoman atau lainnya. Dengan begitu rakyat kecil bisa makan semua,” kata Bambang Haryo Soekartono.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement