Kementerian Kesehatan Tunggu Juknis Vaksinasi Berbayar dari Satgas
Juru Bicara Penanganan Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menuturkan bahwa pemerintah sedang menyusun petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan vaksinasi berbayar.
JAKARTA – Juru Bicara Penanganan Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menuturkan bahwa pemerintah sedang menyusun petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan vaksinasi berbayar.
Menurut Nadia, penyusunan tersebut kementerian kesehatan melibatkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT Bio Farma. Tujuannya, agar program vaksinasi nasional berhasil dilakukan secara merata. Juknis akan dijadikan acuan pelaksanaan di berbagai wilayah. Selain itu jukni juga berfungsi memberikan pemahaman kepada masyarakat.
"Fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaksanakan vaksinasi gotong royong individu kami minta untuk menunggu dulu dikeluarkannya petunjuk teknis pelaksanaan," kata Nadia di Jakarta, Rabu (14/7/2021).
Nadia menyebutkan, Bio Farma selaku distributor yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan vaksin Covid-19, diminta berkoordinasi dengan Kemkes terkait pelaksanaan dan pendistribusian vaksin Covid-19 yang akan digunakan dalam vaksinasi gotong royong individu.
Untuk mensukseskan program vaksinasi individu, kementerian kesehatan juga akan bekerjasama dengan dinas-dinas terkait di berbagai kota dan kabupaten. Mereka diimbau agar menunggu rampungnya penyusunan jukni oleh Tim.
"Kami juga meminta Dinas Kesehatan kabupaten dan kota untuk menunggu petunjuk teknis yang akan segera ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebelum memberikan user ID kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani vaksinasi berbayar," tandas Siti Nadia Tarmizi. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
