Diskoperindag Bondowoso Sebut Pemulihan Ekonomi Program Pusat

TIMESINDONESIA, BONDOWOSO – Sejumlah pelaku usaha cafe dan PKL Alun-Alun Bondowoso mengeluhkan sampai saat ini belum ada pendataan pemilihan ekonomi. Menanggapi hal itu, Dinas Koperasi Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag Bondowoso) menyebutkan, pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19 merupakan program dari pemerintah pusat. 

Kepala Diskoperindag, Sigit Purnomo mengatakan pemerintah daerah hanya bisa membantu menjaga agar tak terjadi penurunan daya beli masyarakat. 

"Kita menjaga jangan sampai terjadi penurunan daya beli masyarakat melalui bantuan promosi kerjasama dengan market place," jelasnya.

Menurutnya, di tengah pandemi Covid-19 memang semua pelaku usaha terdampak. Namun demikian perlu dipilah lagi. 

Namun demikian kata dia, ada juga UMKM yang justru omsetnya naik di tengah pandemi. Utamanya, pelaku usaha berbasis teknologi. 

"Seperti tape krispi. Itu justru omsetnya naik luar biasa di tengah pandemi permintaan dari luar kota justru lebih tinggi," jelasnya. 

Sementara Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, Andi Hermanto sangat menyayangkan kecilnya anggaran di sektor-sektor yang dinilainya bisa mendongkrak taraf hidup masyarakat di tengah pandemi. Seperti di Dinas Pertanian dan Diskoperindag. 

Di Diskoperindag kata dia, ada sekitar Rp 14 miliar anggaran dari bea cukai. Itu pun anggarannya paling banyak dialokasikan untuk sosialisasi terkait ketentuan bidang cukai. 

"Untuk dana APBD DAU sendiri, itu tidak bisa mengcover. Karena leading sektornya pemulihan ekonomi ada di bidang perdagangan, koperasi, pertanian. Kenapa di sektor-sektor ini anggarannya tak memadai," jelasnya. 

Pihaknya mengaku sudah mengucurkan di bidang perekonomian melalui dana cukai sebesar Rp 14 miliar dalam bentuk bantuan langsung tunai yang akan diserahkan secepatnya. "Itu sudah sesuai Juklak Juknis," bimbuhnya 

Menurutnya, eksekutif mengaku kekurangan anggaran. Padahal, untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sektor-sektor itu perlu dipacu. 

"Sementara untuk pemulihan ekonomi cukup besar pemulihan kesehatan masyarakat yang ada di Dinkes. Kenapa di bidang-bidang yang mendongkrak di kehidupan masyarakat itu cenderung kecil sekali," jelasnya. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemilik Warung Shaf, di Jalan Letjend Donald Isac Panjaitan Taman Sari, Pringgo Cahyo mengaku belum pernah didata sejak awal pandemi hingga adanya PPKM Darurat ini.

"Sekarang meskipun take away, masyarakat ketakutan juga karena khawatir di-swab. Selain itu pengunjung juga ingin nongkrong tapi tidak diperbolehkan. Akibatnya transaksi anjlok," paparnya.

Menurutnya, akibat kebijakan ini pihaknya terpaksa merumahkan delapan karyawan dari total 10 pekerja yang ada. Sementara transaksi menurun drastis hingga 90 persen lebih. 

"Tidak usah kafenya, minimal karyawan saya yang didata. Setelah tidak bekerja mereka dapat biaya hidup dari mana, makan apa dan kebutuhan sehari-harinya," jelasnya.

Pihaknya berharap PPKM Darurat ini tak diperpanjang. "Saya berharap para pemimpin di Bondowoso segera bergerak mengatasi dampak ekonomi akibat kondisi darurat ini. Rakyat butuh empati, butuh solusi," jelasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement