Rakor dan Evaluasi Penyerapan Anggaran, Ini Permintaan Wali Kota Gorontalo

TIMESINDONESIA, GORONTALO – Wali Kota Gorontalo, Marten Taha meminta pada penyerapan Anggaran diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan itu bisa berupa perbaikan infrastruktur daerah, peningkatan standar pelayanan minimal, dan pemenuhan kesenjangan layanan dasar berupa; pendidikan, kesehatan, dan konektivitas layanan lainnya.

Hal itu ditekankan Marten saat rapat koordinasi dan evaluasi penyerapan anggaran triwulan II Kota Gorontalo tahun 2021 yang dilakukan secara virtual, Selasa (13/7/2021). Rapat itu diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Gorontalo.

"Di tahun anggaran 2021 ini, postur anggaran kita terkoneksi sangat dalam sebagai akibat kebijakan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU), Refocusing, dan alokasi APBD untuk penanganan Covid-19," kata Marten Taha

Namun, kata Marten, besaran belanja modal masih belum maksimal dalam APBD. Hal ini mengingat ruang fiskal daerah yang terbatas sebagai akibat besarnya belanja operasional mengikat seperti belanja pegawai dan belanja wajib atau mandatory seperti belanja pendidikan kesehatan, dan infrastruktur.

"Dengan berbagai keterbatasan dan kendala yang kita hadapi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan maka menuntut untuk lebih bersungguh-sungguh dan serius dalam melaksanakan akselerasi kegiatan dan program pembangunan yang sudah kita rencanakan, dan berupaya untuk mendapatkan alokasi anggarannya," ucap Marten

Olehnya, Marten memita bagi seluruh OPD penerima Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) agar senantiasa memacu program dan kegiatannya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Wali Kota dua periode ini juga berharap kepada pimpinan OPD dan unit kerja untuk lebih pekah terhadap permasalah terkait dengan tupoksi dan penyerapan anggaran, serta berupaya mengantisipasi sedini mungkin agar tidak berkembang menjadi permasalahan dikemudian hari.

"Dalam melaksanakan program/kegiatan, agar selalu bepedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan sistem akuntabilitas keuangan," tutup Wali Kota Gorontalo, Marten Taha. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement