Rahmad Sahid: Usulan Gedung DPR RI Jadi RS Darurat adalah Ide Latah

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Semua pihak harusnya meniru Ketua DPR RI Puan Maharani yang lebih memilih turun ke daerah menyukseskan program vaksinasi ketimbang hanya sibuk menanggapi usulan latah agar kompleks Parlemen dijadikan rumah sakit darurat pasien Covid-19.

Diketahui, influencer kesehatan, dr. Tirta Mandira Hudhi mengusulkan agar pemerintah bisa menjadikan halaman gedung DPR RI sebagai rumah sakit darurat Covid-19. Ini setelah Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet sudah nyaris penuh akibat lonjakan kasus Covid-19. Hal itu disampaikan dr Tirta melalui akun Twitter miliknya @tirta_hudhi.

"Contoh konkret yang harusnya ditiru adalah apa yang dilakukan Ketua DPR (Puan Maharani) yang turun ke daerah untuk menyukseskan program vaksinasi dan pengawasan," ucap Direktur Politik Sudut Demokrasi Riset dan Analisis, Rahmat Sahid kepada TIMES Indonesia di Jakarta, Selasa (13/7/2021).

Menurutnya, jika semua anggota DPR RI melakukan hal sama dengan yang dilajukan Puan Maharani, jauh akan lebih membantu terhadap penanggulangan Covid-19, daripada sekadar menjadikan gedung Senayan menjadi RS Darurat.

"Coba semua anggota Dewan melakukan itu, dan lakukan juga fungsi monitoring ke daerah-daerah, khususnya di dapil masing-masing apakah semua fasilitas rumah sakit khususnya milik pemerintah sudah optimal dalam melakukan pelayanan di tengah kondisi pandemi saat ini?” ungkap Rahmat.

Rahmat mengatakan, apa yang dilakukan Puan di Surabaya dengan membawa 30.000 dosis vaksin, serta 20.000 dosis vaksin untuk warga Jateng di Solo, Boyolali, Sukoharjo, dan Klaten, jika bisa dilakukan oleh semua anggota DPR, akan menjadi gerakan yang luar biasa dan sangat membantu percepatan program vaksinasi. 

Bisa dibayangkan, jika satu anggota DPR RI membawa 50.000 dosis vaksin ke dapil masing-masing, maka jumlah populasi yang mendapatkan vaksin dari kerja-kerja DPR RI sudah mencapai 28 juta. Kerja-kerja konkret lain adalah dengan membawa program nyata terkait fasilitas kesehatan dan obat-obatan untuk masing-masing untuk daerahnya.

"Jangan malah latah dengan apa yang dilakukan Presiden Jokowi yang menjadikan Asrama Haji Pondok Gede sebagai RS Darurat kemudian mengusulkan Gedung Dewan juga dijadikan hal sama. Itu usulan yang tidak sebanding, dan malah sebaliknya, itu usulan yang tidak substantif," ucap praktisi komunikasi ini.

Lebih jauh, mantan aktivis mahasiswa Forum Kota ini mengatakan, kewenangan politik DPR RI tidak sebanding jika usulan terhadap lembaga tersebut cuma hal yang remeh-temeh dan hanya supaya pengusulnya terkesan berempati saat pandemi. Sebab, logikanya, kapasitas Gedung DPR RI jika dijadikan RS Darurat kualitas dan kuantitas perbantuannya tidak akan signifikan.

Menurutnya, DPR RI secara kelembagaan seharusnya tidak boleh terdesak menerima usulan tersebut hanya untuk meraih citra seolah lembaga tersebut peduli terhadap nasib rakyat.

"Masih banyak yang bisa dilakukan DPR RI untuk menunjukkan keberpihakannya terhadap rakyat di tengah pandemi ini. Jauh lebih optimal jika DPR RI secara kelembagaan, memaksimalkan peran dan kewenangannya untuk efektivitas penanggulangan Covid-19," ucap Rahmat.

Karena itu, Ramhat menilai, semua pihak harusnya meniru Ketua DPR RI Puan Maharani yang lebih memilih turun ke daerah menyukseskan program vaksinasi ketimbang hanya sibuk menanggapi usulan latah agar kompleks Parlemen dijadikan rumah sakit darurat pasien Covid-19.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement