Kopi TIMES

Vaksin Covid-19 Berbayar: Pantaskah Percaya Kepada Presiden Joko Widodo

Senin, 12 Juli 2021 - 19:17 | 42.86k
Vaksin Covid-19 Berbayar: Pantaskah Percaya Kepada Presiden Joko Widodo
Dr. Hasrul Buamona,S.H.,M.H. (Advokat dan Pakar Hukum Kesehatan Universitas Widya Mataram Yogyakarta)
Editor: Yatimul Ainun

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Covid-19 melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 merupakan bencana nasional. Bencana nasional non alam seperti Covid-19, sudah tentu memberi dampak luas salah satunya menurunnya penghasilan ekonomi, dikarenakan dibatasinya pergerakan sosial dan ekonomi masyarakat oleh Pemerintah.

Menurut penulis melonjaknya kasus Covid-19 dalam bulan Juni hingga Juli 2021, dikarenakan kesalahan Pemerintah sejak awal tidak melakukan vaksinasi dipintu masuk baik di pelabuhan laut, terminal dan air port, padahal ada dasar hukumnya yakni Pasal 15 UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan.

Pada sisi lain, Pemerintah keluarkan kebijakan darurat Covid-19, tetapi Pemerintah tidak terukur dalam bertindak bahkan bisnis Rapid Tes merajalela sampai Rapid Tes Antigen bekas pun dibisniskan oleh oknum Kimia Farma Diagnostic di Sumatera Utara.

Persoalan utama yang dibahas dalam penulisan kali ini, terkait vaksin gotong royong atau vaksin Covid-19 berbayar yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan selaku pembantu Presiden Joko Widodo sebagaimana termuat dalam Permenkes Nomor 19 Tahun 2021. 

Ironis ketika masyarakat sedang dalam kesusahan memenuhi kebutuhan hidup dan lapangan pekerjaan harus ditutup dikarenakan PPKM Darurat. Pemerintah membuat kebijakan yang tidak populis yakni kebijakan vaksinas  Covid-19 berbayar.

Menjadi pertanyaan besar, mengapa kebijakan menteri kesehatan terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sudah tiga kali terjadi perubahan tanpa ada alasan hukum yang rasional dan berkeadilan? dan vaksinasi Covid-19 berbayar dibuat untuk kepentingan siapa?

Aturan teknis vaksinasi Covid-19 awalnya diatur dalam Permenkes Nomor 84 Tahun 2020, setelah itu diganti dengan Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 lantas kemudian diubah dengan lahirnya Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 yang saat ini mendapatkan pertentangan oleh masyarakat luas.

Dikarenakan menurut penulis, sangat tidak rasional dimana alasan mempercepat vaksinasi Covid-19 menjadi dasar Presiden Joko Widodo melalui Menteri Kesehatan membuka peluang vaksinasi Covid-19 berbayar.

Perlu diketahui bahwa dalam Pasal 31 Permenkes Nomor 84 Tahun 2020 yang telah dicabut oleh Menteri Kesehatan selaku pembantu Presiden, didalamnya mengatur bahwa pendanaan vaksinasi Covid 19 dibebankan pada APBN dan APBD serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dalam Permenkes ini tidak ditemukan vaksinasi gotong royong atau vaksinasi Covid-19 berbayar seperti halnya yang termuat dalam Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 dan Permenkes Nomor 19 Tahun 2021.

Terlihat bahwa Presiden Joko Widodo dalam penanganan Covid-19, tidak sesuai dan bertentangan dengan politik hukum kesehatan nasional sebagaimana yang termuat dalam Sila ke 2 dan Sila Ke 5 Pancasila dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 jelas bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”

Kemudian Pasal 28H UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Dasar filosofis pelayanan kesehatan Indonesia adalah kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai filosofis ini merupakan alasan dan wujud lahirnya negara Indonesia, termasuk pranata konstitusi (UUD 1945) sampai pada produk hukum paling bawah, termasuk Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur vaksinasi covid 19.

Melihat Permenkes vaksinasi Covid-19 berbayar dan menjadikan keadaan darurat bencana sebagai lahan bisnis adalah tindakan yang tidak bermoral dan tidak berkemanusiaan. Menurut penulis, vaksin Covid-19 berbayar nantinya membuka tindakan diskriminatif baik yang dilakukan oleh Pemerintah atau Kimia Farma selaku korporasi yang tunjuk Pemerintah.

Perlu diketahui bahwa pelayanan kesehatan adalah hak konstitusional warga negara dan tanggung jawab negara yang tidak boleh ada unsur diskrimanatif secara sosial dan ekonomi dan tidak boleh dialihkan tanggung jawab tersebut pada korporasi.

Jika Presiden Joko Widodo ingin dipercaya oleh masyarakat Indonesia, maka perintahkan Menteri Kesehatan sebagai pembantu Presiden untuk mencabut Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 dan Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 yang menjadi dasar hukum bisnis vaksin Covid-19.

Presiden Joko Widodo, seharusnya membuka akses vaksinasi program atau vaksinasi gratis seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat, dikarenakan itulah jawaban utama menghilangkan Covid-19 dari negara Pancasila.

 

*) Penulis: Dr. Hasrul Buamona,S.H.,M.H. (Advokat dan Pakar Hukum Kesehatan Universitas Widya Mataram Yogyakarta)

 

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id

**) Redaksi berhak tidak menanyangkan opini yang dikirim.



Publisher : Lucky Setyo Hendrawan

EKORAN

TERBARU

  • Let's Find Out Why OP Shirt Becomes the Local's Favorite Brand
    Let's Find Out Why OP Shirt Becomes the Local's Favorite Brand
    04/08/2021 - 05:24
  • 5 Makanan Berikut Kenyataannya tak Sesehat Iklannya
    5 Makanan Berikut Kenyataannya tak Sesehat Iklannya
    04/08/2021 - 04:30
  • 20:20  Bedjosport, Best Place to Get Your Custom Jersey
    20:20 Bedjosport, Best Place to Get Your Custom Jersey
    04/08/2021 - 03:16
  • Best Vegetables for Beautiful Skin
    Best Vegetables for Beautiful Skin
    04/08/2021 - 02:05
  • Iron-Packed Foods for Combatting Anemia
    Iron-Packed Foods for Combatting Anemia
    04/08/2021 - 01:22

TIMES TV

Rektor UIN Maliki: Genjot Kualitas SDM menuju Smart Islamic University

Rektor UIN Maliki: Genjot Kualitas SDM menuju Smart Islamic University

01/04/2021 - 15:58

Rektor UNU: Merdeka Belajar di Tengah Pandemi

Rektor UNU: Merdeka Belajar di Tengah Pandemi
Tangis Haru Warnai Penganugerahan Doktor Kehormatan Doni Monardo

Tangis Haru Warnai Penganugerahan Doktor Kehormatan Doni Monardo
Peresmian SPAM Umbulan di Kabupaten Pasuruan

Peresmian SPAM Umbulan di Kabupaten Pasuruan
The Voice of Peace Official Video by Maria Stefanie

The Voice of Peace Official Video by Maria Stefanie

iGuides

  • De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    19/07/2020 - 16:35
  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05
  • Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    02/09/2019 - 18:24
  • Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    26/07/2019 - 20:00
  • Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    25/05/2019 - 23:20

KOPI TIMES

  • Spiritualisme Kemanusiaan di Tengah Covid-19
    Spiritualisme Kemanusiaan di Tengah Covid-19
    02/08/2021 - 11:22
  • Melegalkan Korban Massal dengan Gerakan Menolak Berita Pandemi
    Melegalkan Korban Massal dengan Gerakan Menolak Berita Pandemi
    02/08/2021 - 10:46
  • Catatan Ketua MPR RI: Antisipasi Bencana di Tengah Pandemi
    Catatan Ketua MPR RI: Antisipasi Bencana di Tengah Pandemi
    02/08/2021 - 09:45
  • Kembangkan Teknologi Ikan Rucah Pantura Lamongan sebagai Bahan Makanan
    Kembangkan Teknologi Ikan Rucah Pantura Lamongan sebagai Bahan Makanan
    02/08/2021 - 06:57
  • Respon IHSG Terhadap Penurunan Indonesia Menjadi Negara Menengah Bawah
    Respon IHSG Terhadap Penurunan Indonesia Menjadi Negara Menengah Bawah
    31/07/2021 - 16:38
  • Menghidupkan Nalar Beragama Di Indonesia
    Menghidupkan Nalar Beragama Di Indonesia
    31/07/2021 - 14:55
  • Literasi  Kesehatan Tentang Pencegahan Penularan Covid 19 Pada Pemuda Milenial
    Literasi Kesehatan Tentang Pencegahan Penularan Covid 19 Pada Pemuda Milenial
    31/07/2021 - 12:26
  • Menyebarluaskan Bantuan Hukum Struktural Melalui LPBH NU Tangerang
    Menyebarluaskan Bantuan Hukum Struktural Melalui LPBH NU Tangerang
    31/07/2021 - 08:06

KULINER

  • 5 Makanan Berikut Kenyataannya tak Sesehat Iklannya
    5 Makanan Berikut Kenyataannya tak Sesehat Iklannya
    04/08/2021 - 04:30
  • Bolu Kijing Bang Opan Padaherang Bikin Susi Pudjiastuti Ketagihan
    Bolu Kijing Bang Opan Padaherang Bikin Susi Pudjiastuti Ketagihan
    03/08/2021 - 13:33
  • Baru Tahu, Ternyata Makanan Ini Bisa Bantu Redakan Gejala Anemia
    Baru Tahu, Ternyata Makanan Ini Bisa Bantu Redakan Gejala Anemia
    01/08/2021 - 13:26
  • Bumbu Wijen Tabur Saus Pedas Ayam Jeletot Bikin Mata Melotot
    Bumbu Wijen Tabur Saus Pedas Ayam Jeletot Bikin Mata Melotot
    01/08/2021 - 01:34
  • Hotel di Gresik Sajikan Kudapan Peningkat Imun, Sup Daun Kelor
    Hotel di Gresik Sajikan Kudapan Peningkat Imun, Sup Daun Kelor
    31/07/2021 - 00:22