Vaksin Covid-19 Berbayar: Pantaskah Percaya Kepada Presiden Joko Widodo

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Covid-19 melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 merupakan bencana nasional. Bencana nasional non alam seperti Covid-19, sudah tentu memberi dampak luas salah satunya menurunnya penghasilan ekonomi, dikarenakan dibatasinya pergerakan sosial dan ekonomi masyarakat oleh Pemerintah.

Menurut penulis melonjaknya kasus Covid-19 dalam bulan Juni hingga Juli 2021, dikarenakan kesalahan Pemerintah sejak awal tidak melakukan vaksinasi dipintu masuk baik di pelabuhan laut, terminal dan air port, padahal ada dasar hukumnya yakni Pasal 15 UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan.

Pada sisi lain, Pemerintah keluarkan kebijakan darurat Covid-19, tetapi Pemerintah tidak terukur dalam bertindak bahkan bisnis Rapid Tes merajalela sampai Rapid Tes Antigen bekas pun dibisniskan oleh oknum Kimia Farma Diagnostic di Sumatera Utara.

Persoalan utama yang dibahas dalam penulisan kali ini, terkait vaksin gotong royong atau vaksin Covid-19 berbayar yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan selaku pembantu Presiden Joko Widodo sebagaimana termuat dalam Permenkes Nomor 19 Tahun 2021. 

Ironis ketika masyarakat sedang dalam kesusahan memenuhi kebutuhan hidup dan lapangan pekerjaan harus ditutup dikarenakan PPKM Darurat. Pemerintah membuat kebijakan yang tidak populis yakni kebijakan vaksinas  Covid-19 berbayar.

Menjadi pertanyaan besar, mengapa kebijakan menteri kesehatan terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sudah tiga kali terjadi perubahan tanpa ada alasan hukum yang rasional dan berkeadilan? dan vaksinasi Covid-19 berbayar dibuat untuk kepentingan siapa?

Aturan teknis vaksinasi Covid-19 awalnya diatur dalam Permenkes Nomor 84 Tahun 2020, setelah itu diganti dengan Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 lantas kemudian diubah dengan lahirnya Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 yang saat ini mendapatkan pertentangan oleh masyarakat luas.

Dikarenakan menurut penulis, sangat tidak rasional dimana alasan mempercepat vaksinasi Covid-19 menjadi dasar Presiden Joko Widodo melalui Menteri Kesehatan membuka peluang vaksinasi Covid-19 berbayar.

Perlu diketahui bahwa dalam Pasal 31 Permenkes Nomor 84 Tahun 2020 yang telah dicabut oleh Menteri Kesehatan selaku pembantu Presiden, didalamnya mengatur bahwa pendanaan vaksinasi Covid 19 dibebankan pada APBN dan APBD serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dalam Permenkes ini tidak ditemukan vaksinasi gotong royong atau vaksinasi Covid-19 berbayar seperti halnya yang termuat dalam Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 dan Permenkes Nomor 19 Tahun 2021.

Terlihat bahwa Presiden Joko Widodo dalam penanganan Covid-19, tidak sesuai dan bertentangan dengan politik hukum kesehatan nasional sebagaimana yang termuat dalam Sila ke 2 dan Sila Ke 5 Pancasila dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 jelas bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”

Kemudian Pasal 28H UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Dasar filosofis pelayanan kesehatan Indonesia adalah kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai filosofis ini merupakan alasan dan wujud lahirnya negara Indonesia, termasuk pranata konstitusi (UUD 1945) sampai pada produk hukum paling bawah, termasuk Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur vaksinasi covid 19.

Melihat Permenkes vaksinasi Covid-19 berbayar dan menjadikan keadaan darurat bencana sebagai lahan bisnis adalah tindakan yang tidak bermoral dan tidak berkemanusiaan. Menurut penulis, vaksin Covid-19 berbayar nantinya membuka tindakan diskriminatif baik yang dilakukan oleh Pemerintah atau Kimia Farma selaku korporasi yang tunjuk Pemerintah.

Perlu diketahui bahwa pelayanan kesehatan adalah hak konstitusional warga negara dan tanggung jawab negara yang tidak boleh ada unsur diskrimanatif secara sosial dan ekonomi dan tidak boleh dialihkan tanggung jawab tersebut pada korporasi.

Jika Presiden Joko Widodo ingin dipercaya oleh masyarakat Indonesia, maka perintahkan Menteri Kesehatan sebagai pembantu Presiden untuk mencabut Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 dan Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 yang menjadi dasar hukum bisnis vaksin Covid-19.

Presiden Joko Widodo, seharusnya membuka akses vaksinasi program atau vaksinasi gratis seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat, dikarenakan itulah jawaban utama menghilangkan Covid-19 dari negara Pancasila.

*) Penulis: Dr. Hasrul Buamona,S.H.,M.H. (Advokat dan Pakar Hukum Kesehatan Universitas Widya Mataram Yogyakarta)

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menanyangkan opini yang dikirim.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement