Anggota DPR RI Hafizs Thohir: Rakyat Sakit, Mana Mungkin Ekonomi Bergerak

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Thohir menyebut pemerintah terlalu bernafsu dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional. Soal pertumbuhan ekonomi ini, sejak awal dirinya mengaku melayangkan protes kepada pemerintah.

"Saya sudah protes keras dengan postur APBN yang masih mendahulukan pertumbuhan ekonomi di atas segalanya. Padahal, kalau rakyat sakit mana mungkin ekonomi bisa bergerak," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (12/7/2021).

Ia mengungkapkan, saat ini kondisi masyarakat tidak terkonsentrasi dengan baik karena terganggu oleh kondisi pandemi Covid-19. Angka positif Covid-19 bahkan terus mengalami kenaikan dan Indonesia pada gilirannya berstatus sebagai negara lower middle income seperti dilaporkan Bank Dunia.

Hafisz Thohir menilai jatuhnya status Indonesia ini merupakan konsekuensi dan imbas dari pola kebijakan pemerintah di masa pandemi yang tidak konsisten. Di mana mengejar pertumbuhan ekonomi dengan menafikan kesehatan masyarakat terlihat dari postur APBN.

Menurutnya, pemerintah terlihat galau antara mendahulukan ekonomi atau kesehatan. Padahal sudah jelas kesehatan masyarakat di atas segalanya. Ia mengutip Cicero filsuf Romawi kuno bahwa kesehatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara (Salus Populi Suprema Lex Esto).

"Hari ini kita lihat saja Covid-19 merajalela. Pertumbuhan ekonomi belum membaik. Sampai-sampai kita semua enggak berani keluar rumah karena kasus Covid-19 naik tajam," ucapnya.

Legislator asal daerah pemilihan Sumatera Selatan I itu menyatakan, penanganan Covid-19 harus dilakukan secara extraordinary ketimbang memikirkan pertumbuhan ekonomi, yang tak kunjung tercapai.

"Situasi sekarang ini sudah tahap bahaya sekali, bahkan saat ini Indonesia sudah hampir sama dengan India," ucap Hafisz yang juga Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI.

Data per 7 Juli 2021 menunjukkan, kasus terinfeksi  mencapai 34.379 dan angka kasus aktif 343.101. Indonesia sudah masuk dalam kategori 'alert' untuk kedatangan di beberapa negara, karena meningkatnya kasus Covid-19 sama seperti India dan Iran.

"Inilah akibat pemerintah ambigu antara ekonomi dulu atau urus pandemi dulu. Karena mau ambil kedua-duanya, ekonomi tetap ingin tumbuh tinggi sambil juga ngurusin Covid-19. Ngurus Covid-19 nggak bisa disambil-sambil," tutup Achmad Hafisz Thohir.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam webinar 'Mid Year Economic Outlook', Rabu 7 Juli 2021, merevisi target pertumbuhan ekonomi sepanjang 2021 menjadi di kisaran 3,7 persen sampai 4,5 persen. Proyeksi ini turun dari semula yang berada di kisaran 4,3 persen hingga 5,3 persen.

Ia mengungkapkan, proyeksi pertumbuhan ekonomi yang menurun itu dipengaruhi adanya penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali guna menekan lonjakan penularan Covid-19.

Sementara laju pertumbuhan ekonomi dipengaruhi skenario penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. "Overall growth (keseluruhan pertumbuhan ekonomi) 2021 ada di 3,7 persen-4,5 persen, karena pada kuartal I-2021 tumbuhnya minus 0,7 persen," ungkapnya.

Namun kebijakan pemerintah ini diprotes oleh Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Thohir. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement