Transaksi Anjlok Akibat PPKM Darurat, Pemilik Cafe dan PKL Bondowoso Tagih Kompensasi

TIMESINDONESIA, BONDOWOSO – Penerapan PPKM Darurat menyebabkan kegiatan ekonomi tersendat. Hal inilah yang tengah dialami sejumlah pemilik cafe dan PKL (Pedagang Kaki Lima) di Bondowoso.

Akibat transaksi yang anjlok, dengan berat hati mereka harus merumahkan sebagian besar karyawan.

Pantauan di lapangan, Shaf salah satu cafe di Jalan Letjend Donald Isac Panjaitan Taman Sari Bondowosos, berusaha tetap buka. Tetapi tampak sangat sepi. Hanya ada satu-dua orang yang datang membeli minum. Itu pun dibawa pulang.

Sementara untuk sejumlah PKL di Alun-Alun RBA Ki Ronggo Bondowoso harus berhenti berjualan. Sebab alun-alun ditutup total.

Pemilik Cafe Shaf, Pringgo Cahyo mengatakan, penerapan PPKM Darurat justru lebih terasa dampaknya dibandingkan awal pandemi. 

"Sekarang meskipun take away, masyarakat ketakutan juga karena khawatir di-swab. Selain itu pengunjung juga ingin nongkrong tapi tidak diperbolehkan. Akibatnya transaksi anjlok," paparnya.

Menurutnya, saat pelaksaan new normal, kunjungan atau transaksi di cafe miliknya bisa mencapai 100-150 transaksi setiap hari. 

"Tetapi setelah PPKM Darurat ini turun hingga 90 persen lebih. Tanggal 3 Juli transaksi masih 10, tetapi turun setiap hari. Kemarin hanya ada enam transaksi," ungkapnya.

Terpaksa pria yang akrab disapa Pringgo ini harus merumahkan 80 persen karyawannya. Dari 10 karyawan, hanya dua orang yang masuk setiap hari. 

Dua orang yang tetap masuk adalah mereka yang punya tanggungan lebih berat di keluarganya. Diantaranya yakni karyawan yang suaminya tidak bisa bekerja karena kecelakaan.

"Serta ada yang punya tanggungan tiga anak. Diprioritaskan yang lebih membutuhkan. Sementara yang dirumahkan tak membantah, tetapi air mata mereka berlinang. Menangis bahasa qolbu paling tinggi. Mau gimana lagi," jelasnya, Kamis (8/7/2021).

Hal senada juga diakui manajer Cafe Container Laki-Laki, Steven Leo Agusta Ari Irwan. Sejak PPKM Darurat, pendapatan turun hingga 85 persen lebih. 

"Biasanya buka dari Pukul 08.00 sampai 20.00 WIB, pendapatan satu juta. Tapi saat ini maksimal hanya Rp 150 ribu, kadang kurang," jelasnya.

Ia tidak merumahkan karyawan. Sebab kasihan keluarganya yang mengharapkan rezeki dari kerja mereka di cafe tersebut.

"Entah pakai pola apa saja mas. Semoga ada rezeki, supaya minimal kami masih bisa menjadi harapan mengisi perut karyawan mas," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban PKL Alun-Alun Bondowoso, Mujiati mengatakan, PKL tidak bisa beraktivitas sama sekali. Apalagi jalan ditutup total. "Tidak bisa ngapa-ngapain sama sekali," jelasnya.

Jika harus jualan di tempat lain, pelanggannya belum mengetahui. Apalagi yang di alun-alun adalah kuliner dan harus bawa peralatan. "Jadi ribet jika tidak ada lokasi tetap," akunya.

Sekalipun para PKL memaksa berjualan, pihaknya memastikan tidak akan menututi biaya. Sebab mendorong grobak juga bayar. Ditambah tak ada pelanggan.

"Kalau dihitung tidak nutut. Tapi para PKL tetap berjualan biar ada transaksi. Sebenarnya bukan penurunan tapi mati total," paparnya.

Sekalipun diterapkan take away kata dia, tidak maksimal. "Tidak bisa, sebab banyak orang mau nongkrong," imbuhnya.

Tagih Kompensasi ke Pemkab

Pemilik Cafe Shaf menjelaskan, mulai awal pandemi Covid-19 hingga dilaksanakannya PPKM Darurat, tak ada pendataan oleh Pemkab Bondowoso soal dampak ekonomi yang dialami oleh pengusaha.

"Tak usah ke cafenya, minimal karyawan saya ditanyakan pemenuhan kebutuhan mereka setelah dilakukan pembatasan seperti ini," katanya.

Pihaknya berharap, para Pemimpin di Bondowoso segera bergerak mengatasi dampak ekonomi akibat kondisi darurat ini. Rakyat butuh empati dan butuh solusi.

Di sisi lain, lokasi tempat jualan PKL di Alun-Alun RBA Ki Ronggo Bondowoso tutup total (FOTO: Moh Bahri/TIMES Indonesia)

Pihaknya mengaku tidak keberatan jika pemerintah melalui Satgas Covid-19 memperketat pengawasan, sampai penindakan kepada masyarakat sesuai aturan PPKM Darurat. 

"Saya sepakat itu untuk menekan tingginya jumlah kasus positif Covid-19," jelasnya saat dikonfirmasi.

Tetapi di sisi lain kata dia, pemerintah juga harus mengerti kondisi psikologis dan dampak ekonomi masyarakat. 

"Sesekali lah para Pemimpin ini turun, tanyakan kepada masyarakat terdampak apakah ada untuk yang dimakan esok hari atau beberapa hari kedepan? Bagaimana cara mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka, anak - anak mereka, di masa pemberlakuan kondisi darurat ini?," ucapnya.

Begitu juga dengan pengakuan Ketua Paguyuban PKL Alun-Alun Bondowoso. Sampai saat ini, PKL belum mendapatkan perhatian pemerintah Kabupaten Bondowoso. 

"Hanya beberapa waktu lalu dapat bantuan UMKM dari pusat awal pandemi. Yang dapat hanya lima orang dari sekian PKL," imbuhnya.

Pihaknya menanyakan APBD yang katanya dianggarkan untuk pemulihan ekonomi. "Sampai sekarang tidak ada apa-apa. Mana APBD yang dikoar-koarkan untuk pemulihan ekonomi? Tidak ada," akunya.

PKL dan sejumlah pemilik cafe di Bondowoso berharap Covid-19 segera berakhir dan PPKM Darurat ini juga tidak diperpanjang oleh pemerintah. "Kami siap patuh pada kebijakan pemerintah. Hanya saja semoga penerintah juga mendengar keluh kesah para pekerja yang tidak mendapat gaji tetap seperti PNS," jelas manajer Cafe Container Laki-Laki.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement