Askab Tagih Janji Pavingisasi dan Motor N-Max, Asosiasi BPD Banyuwangi: Itu Menciderai Hati Nurani Rakyat

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Gerakan tagih janji yang dilakukan Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Banyuwangi (Askab), langsung direspon sejumlah tokoh. Salah satunya Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Banyuwangi (Asosiasi BPD Banyuwangi), Rudi Hartono Latif.

Apa yang dilontarkan 15 orang Kepala Desa (Kades) perwakilan Askab kepada dua Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto dan M Ali Mahrus, pada Senin kemarin (5/7/2021), dianggap telah menciderai hati nurani rakyat.

“Itu menciderai hati nurani rakyat,” kata Rudi, sapaan akrab Rudi Hartono Latif, Selasa (6/7/2021).

Seperti diketahui, Askab melalui Ketua, Anton Sujarwo SE, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, untuk memberikan motor Yamaha N-Max untuk operasional kepala desa. Serta menagih janji hibah pavingisasi sepanjang seribu meter per desa.

Janji pemberian sepeda motor N-Max, disebut sebagai janji Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, saat berpidato dalam sebuah kegiatan di GOR Tawangalun, sekitar pertengahan tahun 2020 lalu.

Terkait pavingisasi, Pemkab Banyuwangi, disebut juga pernah meminta masing-masing desa untuk menganggarkan dana sebesar Rp 25 juta pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2021. Anggaran tersebut untuk pendanaan pemasangan dan pembelian material pasir dan lainnya. Sedang paving dari Pemkab Banyuwangi.

“Kami memahami bahwa menyampaikan aspirasi itu atau pun menuntut hak bukanlah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Akan tetapi penyampaian aspirasi seyogyanya mempertimbangkan waktu dan kewajaran,” kata Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi.

Menurut pria yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PROJO Banyuwangi, saat ini Indonesia sedang berada dimasa sulit imbas pandemi Covid-19. Kondisi tersebut dinilai sangat mengganggu stabilitas anggaran pemerintah pusat, daerah, bahkan hingga desa. Seluruh sektor perekonomian. Termasuk ekonomi masyarakat. Semua terdampak sangat parah.

“Mestinya sekelompok kepala desa itu selaku pemimpin memiliki sense of crisis yang tinggi, memiliki keprihatinan sosial yang peka, dan sensitifitas logika yang mulia,” ungkapnya.

Gerakan nagih janji pemberian sepeda motor Yamaha jenis N-Max yang konon harga diatas Rp 25 juta per unit, masih Rudi, disebut telah menciderai hati nurani masyarakat. Tindakan Askab juga dinilai telah membuat kepala desa lain ikut menanggung malu.

“Karena realitanya tidak semua Kades mendukung. Jika memang di suatu desa benar-benar membutuhkan kendaraan untuk tujuan meningkatkan kinerja layanan kepada masyarakat, mestinya hal itu bisa dengan mudahnya tersepakati dalam Musyawarah Desa (Musdes) yang pada akhirnya bisa dianggarkan melalui APBDes setempat,” cetus Rudi.

“BPD dan masyarakat pasti tidak keberatan menyetujui jika memang dibutuhkan. Namun lain halnya jika itu hanya kebutuhan kades, belum tentu BPD menyepakati,” imbuhnya.

Tentang tuntutan kenaikan besaran Alokasi Dana Desa (ADD), Asosiasi BPD Banyuwangi, sangat setuju. Bahkan mendukung tuntutan kades. Apalagi dalam visi misi Ipuk-Sugirah saat Pilkada, memang menjanjikan.

Namun jika saat ini janji belum ditepati, menurut Rudi, harusnya Askab bisa memahami. Mengingat Pemkab Banyuwangi, masih harus memprioritaskan penanggulangan penyebaran Covid-19. Sebagai pendukung dalam masa Pilkada, dia pun optimis Bupati Banyuwangi beserta Wakil Bupati Banyuwangi, akan menepati janji.

“Akan tetapi patut ditoleransi jika belum bisa dipenuhi saat ini. Masa jabatan beliau berdua baru seumur jagung. Jika sampai menjelang akhir masa jabatan dan pandemi berlalu belum ditepati, Asosiasi BPD Banyuwangi siap mendesak bahkan hingga turun aksi,” ujarnya.

Terkait tuntutan hibah paving, juga dinilai sudah tidak perlu ditagih janji lagi. Karena seluruh desa telah menganggarkan Rp 25 juta di APBDes berupa anggaran padat karya tunai. Terutama untuk upah dan material pendukung pavingisasi.

Rudi menambahkan, anggaran padat karya pavingisasi itu pun atas arahan serta kebijakan Pemkab Banyuwangi, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Dengan kata lain, tinggal menunggu persetujuan DPRD.

“Pemkab dan DPRD Banyuwangi pasti menganggarkan, karena padat karya tunai ini merupakan salahsatu strategi prioritas arahan Presiden Jokowi di masa pandemi ini. Tentang besarannya, tentu mempertimbangkan kemampuan anggaran. Dengan padat karya tunai, harapannya banyak warga masyarakat yang bisa terlibat dalam pengerjaan kegiatan, sehingga menjadi sumber pendapatan,” ulas Rudi.

Sementara itu, Ketua Askab, Anton Sujarwo SE, mengaku sangat memahami terpuruknya kondisi lintas sektor dimasa pandemi. Menurutnya, apa yang dia lakukan bersama para Kades lain hanya untuk mengingatkan pemimpin terhadap sebuah komitmen. Sebagai wujud kecintaan dan penghormatan terhadap pemimpin.

“Karena bagaimana pun juga, menjalankan komitmen sangat penting untuk dilakukan,” katanya.

Kades Aliyan, Kecamatan Rogojampi ini juga menegaskan bahwa apa yang disampaikan Askab kepada wakil rakyat, bukanlah permintaan yang membabi buta. Permintaan tidak harus langsung dipenuhi saat ini juga. Tapi melalui prosedur dan aturan yang berlaku. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement