Inggris Bentuk Myanmar Witness untuk Selidiki Pelanggaran HAM

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Gugus tugas baru yang didanai Inggris, Myanmar Witness, diluncurkan hari Senin (5/7/2021)  untuk menyelidiki bukti pelanggaran HAM (hak asasi manusia) di negara yang sedang kacau sejak militer mengkudeta pemerintahan sah dan demokratis itu.

Seperti dilansir Al Jazeera, Myanmar Witness akan berbagi informasi dengan Mekanisme Investigasi Independen PBB untuk Myanmar, yang menyelidiki dugaan kejahatan di Myanmar.

Proyek, Myanmar Witness, muncul saat negara-negara Barat berusaha meningkatkan tekanan pada penguasa militer negara itu atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

PBB mengatakan lebih dari 880 orang telah dibunuh oleh pasukan keamanan sejak kudeta, angka yang menurut pihak militer dibesar-besarkan.

Para pengunjuk rasa membakar seragam militer saat mereka mengambil bagian dalam demonstrasi flash mob menentang kudeta di Yangon pada 1 Juli (FOTO:Al Jazeera/AFP)

"Myanmar Witness akan secara independen mengumpulkan, melestarikan, memproses, menyelidiki, memverifikasi, dan meninjau insiden kemungkinan gangguan terhadap hak asasi manusia,” kata kelompok itu.

Dikatakan akan mendorong pengajuan dari warga sipil dan juga secara independen memverifikasi insiden di media sosial, dimana warga Myanmar telah memposting gambar dan video yang tampaknya menunjukkan pembunuhan, penyerangan dan pelanggaran lainnya.

Saksi Myanmar mengatakan telah menemukan dan memverifikasi bukti pembalasan tentara Myanmar, penembakan terhadap daerah sipil dan bangunan keagamaan, serta indikasi niat untuk melukai, jika tidak membunuh, para demonstran.

Negara-negara Barat dan kelompok hak asasi manusia telah mengutuk apa yang mereka sebut sebagai kekejaman oleh pasukan keamanan di Myanmar.

Pihak berwenang militer mengatakan mereka hanya menggunakan kekuatan jika diperlukan untuk melawan ancaman terhadap keamanan nasional.

Kekerasan sejak kudeta telah membuat lebih dari 230.000 orang terusir dari rumah mereka, menurut PBB.

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, yang telah melacak tindakan keras pasca-kudeta, mengatakan setidaknya 888 orang telah dibunuh oleh pasukan keamanan sejak Februari dan hampir 5.200 orang ditahan.

Militer telah membantah angka tersebut, tetapi belum memberikan perkiraannya sendiri.

Militer mengklaim kudeta itu dilakukan karena dugaan kecurangan dalam pemilihan November lalu, yang dimenangkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi dengan telak.

Namun klaimnya itu telah ditolak oleh Komisi Pemilihan Myanmar. Pihak Militer hingga saat ini juga  tidak pernah memberikan data dan keterangan tentang dugaan kecurangan itu. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement