Politik PPKM Darurat

Cegah Gelombang PHK, DPR RI Minta Pemerintah Tak Bebani Pengusaha Selama PPKM Darurat

Minggu, 04 Juli 2021 - 19:23 | 33.51k
Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. (FOTO: Wikipedia)
Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. (FOTO: Wikipedia)
FOKUS

PPKM Darurat

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra, Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) meminta pemerintah tidak menambah beban pengusaha yang paling terdampak PPKM Darurat, seperti di sektor usaha ritel dan juga restoran. Hal ini guna mencegah gelombang baru PHK.

Berdasarkan dokumen panduan PPKM Darurat yang dirilis Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, pusat perbelanjaan/mal dan pusat perdagangan ditutup, sementara restoran hanya bisa melayani pesan antar.

"Untuk sektor-sektor ini harus diperhatikan betul. Kalau perlu kasih mereka insentif agar tetap bisa bertahan. Dan jangan tambah beban pelaku usaha, tapi sebaliknya harus diringankan," ucap Gus Muhaimin di Jakarta, Minggu (4/72021).

Menurut Gus Muhaimin, sektor manufaktur juga perlu diberi stimulus baru dalam berbagai bentuk, baik itu berupa pinjaman berbunga rendah, penjaminan kredit hingga insentif pajak.

"Tujuannya bukan agar mereka berekspansi, melainkan agar mereka tidak melakukan PHK karyawan dan melakukan perekrutan kembali," ungkap Gus Muhaimin. 

Terlebih untuk mengurangi risiko pandemi, lanjut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, pengusaha sektor manufaktur akan lebih memilih untuk menggunakan sedikit tenaga kerja dan menambah kapasitas mesin.

Hal yang tak kalah penting untuk mencegah PHK selama penerapan PPKM Darurat adalah memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Gus Muhaimin menyatakan, meski restoran masih boleh dibuka dan aktivitas produksi industri kritis diizinkan work from office 100 persen, mereka tetap tidak bisa bertahan jika tidak ada permintaan.

Karena itu, kehadiran dan kepedulian pemerintah terhadap pengusaha yang paling terdampak PPKM Darurat sangat diperlukan untuk mencegah gelombang PHK. "Pemerintah perlu mengintensifkan bansos dan stimulus." tandas Gus Muhaimin, Wakil Ketua DPR RI. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Dody Bayu Prasetyo
Publisher : Sofyan Saqi Futaki

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES