Seminar AMPI Jatim, Sarmuji Optimistis Crowdfunding Bantu Permodalan UMKM

TIMESINDONESIA, SURABAYA – DPD Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Jawa Tmur (AMPI Jatim) menggelar webinar Crowdfunding dan Fund Raising atau program urun dana bersama Kanwil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Jawa Timur dan sederet pakar ekonomi.

Gelaran seminar mengundang para narasumber berbobot. Seperti Moh. Eka G. Sukmana,SE.,M.Si., CRISC (Deputi Direktur Pengawasan LJK 4 dan  Perizinan di OJK Regional IV Jawa Timur), Saidu Solihin (Praktisi Crowdfunding), Iwan Soelasno (Founder Desapedia.id) dan Royas Amri Bestian (Sign Design Communications/SDC).

Ketua Dewan Pembina DPD AMPI Jatim, H.M Sarmuji mengatakan, crowdfunding sendiri tengah berkembang meskipun belum massif. Namun untuk jangka panjang, crowdfunding akan menjadi model bagi proses penghimpunan dana.

"Terutama untuk UMKM," kata Sarmuji usai acara di Studio Golkar Jatim TV, Surabaya, Sabtu (3/7/2021). 

Ia menjelaskan, UMKM yang berhutang di bank bisa memanfaatkan model crowdfunding terutama Equity Crowdfunding (ECF) atau fintech urun dana. Ada pula crowdfunding tipe sukuk bunga dan obligasi yang disebut sebagai Security Crowdfunding (SCF). 

Sarmuji menambahkan, saat era pandemi ini, dana pihak ketiga di perbankan menumpuk. Padahal imbal hasil di perbankan sangat rendah.

"Kalau deposit paling sekarang 2,5 persen sampai 3 persen per tahun," tandasnya. 

Ketua DPD AMPI Jatim Pranaya Yudha Mahardhika bersama Ketua Dewan Pembina AMPI Jatim Sarmuji saat potong tumpeng, Sabtu (3/7/2021).(Foto : Lely Yuana/TIMES Indonesia)

"Jika dibandingkan dengan inflasinya saja, itu sudah mirip-mirip sekali, artinya uang itu nganggur dan mandeg (berhenti)," tambah Ketua Golkar Jatim tersebut. 

Sedangkan peluang crowdfunding memberi langkah alternatif bagi masyarakat untuk menaruh uangnya sebagai investasi. 

Tentu dengan imbal hasil terukur dan menarik. Dia menilai, banyak UMKM Indonesia memiliki produk berkualitas tapi terhambat permodalan. 

"Misal UMKM yang bisa ekspor, itu sebenarnya produknya banyak yang berkualitas," ujar Sarmuji. 

Ia tak memungkiri UMKM kesulitan untuk mengembangkan usaha karena keterbatasan modal tersebut. 

Anggota Komisi XI DPR RI ini mengakui, memang pengguna crowdfunding belum banyak. Karena OJK baru mulai membuka izin bagi lembaga penyedia crowdfunding sekitar satu tahun terakhir. 

Namun sebagai model pendanaan baru, Sarmuji meyakini bahwa crowdfunding bisa menjadi alternatif di samping mencari modal dari perbankan. Maka, melalui sosialisasi, masyarakat sudah mulai familiar dengan crowdfunding. 

"Tinggal sosialisasinya. Sebenarnya OJK terbantu sekali dengan acara-acara model begini. Karena ini juga bisa membantu menyosialisasikan. Ke depan akan lebih banyak lagi," ungkapnya. 

Apalagi saat ini banyak terobosan telah lahir salah satunya dari OJK bagi UMKM dan BUMDesa melalui platform permodalan crowd funding. Sehingga BUMDesa meskipun letaknya di desa memiliki kesempatan yang lebih luas lagi. Ia berharap acara ini dapat menambahkan manfaat bagi pertumbuhan UMKM di Tanah Air. 

"Acara ini mudah-mudahan UMKM kita terbuka pikirannya untuk bisa memanfaatkan dana-dana yang sebenarnya ada di masyarakat, tetapi masyarakat bingung untuk menginvestasikannya," jelasnya. 

Pada kesempatan diskusi virtual ini, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 4 Mulyanto menjelaskan, OJK senantiasa memperhatikan kebutuhan produk jasa keuangan masyarakat. Termasuk dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja maupun investasi. 

"Dalam hal masyarakat untuk melaksanakan investasi, selama ini yang konvensional adalah menggunakan produk dari pasar modal. Tapi ternyata tidak cukup, ada UKM (Usaha Kecil Menengah) yang perlu difasilitasi tanpa harus selengkap persyaratan yang ada di pasar modal," kata Mulyanto. 

Kemudian OJK  mengeluarkan izin regulasi ECF. Dalam perjalanannya, ECF saja ternyata tidak cukup. Karena equity hanya untuk kepesertaan kepemilikan modal. 

Pranaya Yudha Mahardhika bersama Sarmuji saat membuka seminar online Crowdfunding dan Fund Raising di Studio Golkar Jatim TV, Sabtu (3/7/2021).(Foto : Lely Yuana/TIMES Indonesia) 

Maka, supaya market lebih terbuka luas, OJK membuka saluran baru dengan efek berbasis hutang. Bisa obligasi maupun sukuk. Sehingga OJK membuat regulasi SCF. 

ECF dan SCF merupakan platform untuk memfasilitasi para calon investor maupun UKM yang ingin mendapatkan modal kerja sampai investasi hingga maksimal Rp 10 miliar. 

"Itu bisa didapatkan melalui dua platform tadi," tandasnya. 

Saat ini ada 5 platform ECF yang telah mendapat izin OJK. Tiga di antaranya tengah mengajukan izin sebagai penyelenggara SCF. Sehingga bukan hanya sebagai penyelenggara untuk  efek berbasis saham, tetapi juga berbasis hutang, obligasi ataupun sukuk. 

Lima ECF berizin OJK tersebut telah memfasilitasi beberapa pelaksanaan crowdfunding atau urun dana. Sekitar Rp 100 miliar lebih dana ECF terkumpul dan siap memfasilitasi UKM. 

"Tentu saja apa yang menjadi konsen OJK, ke depannya bagaimana UKM bisa mendapatkan akses keuangan seluas-luasnya. Sehingga usaha-usaha produktif dari entrepreneur, BUMDesa, UKM dan semua elemen produktif bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan," demikian kata Mulyono. 

Ia mengimbau, bagi masyarakat maupun usaha produktif yang tidak mau menambah hutang, atau tanpa berhutang ke bank, tanpa menerbitkan obligasi atau sukuk, bisa dengan cara menyerahkan porsi kepemilikannya kepada pihak lain atau investor yaitu melalui ECF atau bisa juga melalui crowdfunding yang salurannya dipotong untuk hutang dengan cara menerbitkan sukuk atau obligasi.

Sementara itu, Ketua DPD AMPI Jatim Pranaya Yudha Mahardhika mengatakan, giat webinar ini merupakan rangkaian agenda HUT ke-43 AMPI Jatim pada Juni lalu. 

Webinar Crowdfunding and Raising diikuti AMPI kabupaten/kota se-Jawa Timur hingga peserta dari luar pulau.

Yudha mengatakan, crowd funding merupakan salah satu alternatif solusi pendanaan bagi pengusaha muda, UMKM maupun BUMDesa. Namun mereka belum banyak yang mengenal secara detail tentang program suntikan dana melalui crowdfunding. Padahal pada masa pandemi banyak usaha baru tumbuh. Bahkan neraca perdagangan Indonesia surplus. 

"Di masa pandemi, crowdfunding merupakan satu harapan bagi pengusaha, BUMDesa dan UMKM," kata Yudha. 

Sebab, permodalan kini bukan sekedar kredit konvensional melalui pinjam dana di bank atau koperasi. Popularitas crowdfunding atau urun modal tengah trending. Yudha berharap crowdfunding nantinya bisa menjadi solusi pendanaan yang akan berkembang di Indonesia. 

"Nah, kita mau sosialisasikan lagi ke teman-teman AMPI  dan jaringan kita pelaku usaha dan masyarakat umum bahwa crowdfunding sudah dibolehkan oleh OJK," jelasnya saat acara yang juga dihadiri oleh Ketua Dewan Pembina AMPI Jatim, H.M Sarmuji tersebut.(*) 

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement