Fraksi PKB Soroti Penanganan Covid-19 Pemkot Malang

TIMESINDONESIA, MALANG – Fraksi PKB Kota Malang menyoroti penanganan Covid-19 di Kota Malang. PKB menyebut, penanganan Covid-19 di lapangan berbanding terbalik dengan apa yang telah direncanakan.

Dalam agenda rapat paripurna, penyampaian pendapat fraksi dalam Ranperda Kota Malang tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, anggota DPRD Kota Malang sekaligus perwakilan Fraksi PKB, Arif Wahyudi memberikan beberapa saran dalam menangani masalah pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum ada ahli yang bisa menyatakan kapan pandemi ini akan berakhir.

Pertama, pelaksanaan vaksinasi di Kota Malang bagi seluruh masyarakatnya. Menurutnya, Pemkot Malang harus menciptakan manajemen yang bagus untuk menghindari kerumunan. Arif juga mengusulkan agar Pemkot Malang bisa cepat melakukan vaksinasi jemput bola bagi masyarakat.

"Kami meminta ke pemerintah untuk bisa terus mensosialisasikan vaksinasi ini, karena masih banyak yang takut dengan vaksin. Apalagi pelaksanaan vaksinasi dari Pemkot Malang, saya ingin segera melakukan jemput bola dari pintu ke pintu," ujar Arif, Rabu (30/6/2021).

Kedua, dalam permasalahan ketaatan dalam melaksanakan protokol kesehatan (prokes). Arif meminta agar Pemkot Malang bisa memberikan asupan vitamin dan pengadaan masker, handsanitizer dan juga penggalakan penyemprotan disinfektan secara menyeluruh.

"Dulu penyemprotan disinfektan yang dilakukan Pemkot Malang memang sangat masif. Itu jaman PSBB dulu. Tapi kalau sekarang hanya di kampung-kampung saja secara mandiri," ungkapnya.

Ketiga, saat ini pemerintah yang menggunakan strategi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro, menjadi kebijkan yang sangat strategis.

Namun, Arif menyoroti, bagaimana implementasi di lapangan, pelaksanaan PPKM mikro sendiri yang sudah aktif di lakukan masyarakat dengan mendirikan pos-pos PPKM mikro maupun pos Kampung Tangguh, ternyata masih banyak yang tidak memahami apa yang harus dilakukan.

"Untuk itu kami meminta agar pemerintah segera turun tangan dalam rangka penguatan atas partisipasi masyarakat yang sudah terbangun ini," katanya.

Keempat, beberapa waktu lalu dengan adanya informasi bahwa tenaga kesehatan (nakes) yang belum meneriman insentif secara tepat waktu, ini menjadi permasalahan yang perlu di selesaikan.

Apalagi, nakes sebagai garda terdepan penanganan Covid-19, perlu mendapat perhatian khusus kepada mereka, terutama atas hak-haknya yang perlu dipenuhi.

"Bahkan kalau regulasi memungkinkan, seluruh tenaga keseharan baik yang ASN, khususnya yang non ASN diberi tambahan atau tunjangan khusus atas pengabdian mereka," tuturnya.

Arif memahami atas keterbatasan kemampuan pemerintah dalam menyediakan rumah aman sebagai tempat isolasi bagi masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19. Namun, fraksi PKB mendorong agar pemerintah tidak hanya terpaku pada tempat isolasi yang selama ini ada. Perlu ada terobosan terbaru dari Pemkot Malang dalam menyediakan tempat isolasi dengan pemanfaatan aset-asetnya. Saat ini, Pemkot Malang bekerja sama dengan Universitas Brawijaya (UB) untuk menyediakan Safe House baru diapresiasinya.

"Aset bangunan gedung milik pemerintah yang belum termanfaatkan itu bisa dimanfaatkan juga untuk tempat isolasi bagi masyarakat yang terpapar," imbuhnya.

Arif juga menyoroti ketidak samaan apa yang telah dilakukan oleh Pemkot Malang melalui Dinkes Kota Malang dengan kenyataan di lapangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tracing kepada masyarakat, setelah ada masyarakat yang terkonfirmasi Positif Covid-19 di wilayah yang berada di Kota Malang.

"SOP penanganan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 menurut kamu sudah bagus. Tapi sepertinya perlu giat lagi melakukan monitoring dan evaluasi. Kemarin kami bertemu Kadinkes, memang sudah bagus. Satu orang positif Covid-19, 20 orang di tracing. Tapi kenyataan di lapangan yang saya temui, ada di RW 1 Kelurahan Bareng itu ada 11 positif Covid-19. Ternyata tracingnya tidak seperti apa yang kita inginkan. Mohon kepada pak wali untuk bisa mengevaluasi penanganan ini," paparnya.

Terakhir, setelah penanganan Covid-19 dilakukan secara benar dan baik. Mestinya, kata Arif, dirinya bersama fraksi PKB merekomendasikan Pemkot Malang untuk bisa segera mencairkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dan khusus diperuntukan bagi penanggulangan pandemi Covid-19. "Ini perlu perencanaan yang matang. BTT kami ingin tidak dipakai hal lain, kecuali untuk penanganan Covid-19," tandasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement