Asosiasi BPD Banyuwangi Minta Inspektorat Pelototi Anggaran PPKM Mikro

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Banyuwangi (Asosiasi BPD Banyuwangi), Jawa Timur, meminta inspektorat untuk memelototi anggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro (PPKM Mikro).

“Kami sangat mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam menghadapi Covid-19, yang kini semakin gawat, demi kebaikan bersama,” ucap Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi, Rudi Hartono Latif, Jumat (25/6/2021).

Pernyataan tersebut dilontarkan Rudi, sebagai bentuk respon atas statemen Komandan Kodim 0825 Banyuwangi, Letkol Inf Yuli eko Purwanto, saat mengikuti rapat Koordinasi (Rakor) evaluasi PPKM Mikro dan perkembangan Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi. Bahwa anggaran PPKM Mikro yang cukup besar, minimal 8 persen dari Dana Desa (DD) akan menjadi objek pemeriksaan Inspektorat. Serta dalam pengawasan aparat penegak hukum. Kepolisian dan Kejaksaan.

Pria yang juga Ketua DPC Projo Banyuwangi, ini juga mengajak selureh elemen masyarakat di Bumi Blambangan untuk terus mentaati protokol kesehatan. Termasuk bersedia untuk mengikuti vaksinasi.

Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi, Rudi Hartono Latif saat berkegiatan dengan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani. (FOTO: Rudi Hartono Latif for TIMES Indonesia)

“Yang perlu dipahami, PPKM Mikro bukan hanya sebatas pemasangan baner atau pidato semata. Tapi harus disertai upaya kongkrit dengan mengoptimalkan anggaran yang ada,” cetus Rudi.

Disebutkan, dia juga mengaku sangat menyayangkan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat. Yang kini berimbas pada lonjakan jumlah warga terinfeksi Covid-19, hingga mengantar Banyuwangi, menjadi salah satu kabupaten dengan kasus positif tertinggi di Provinsi Jawa Timur.

“Sangat kami sayangkan, sampai saat ini masih ada saja postingan di media sosial yang menganggap Covid-19 hanya permainan politis. Dan pembatasan aktivitas masyarakat dipandang tidak manusiawi, karena dianggap menghalangi orang mencari nafkah,” ujarnya.

Padahal, menurut Rudi, pengaturan pembatasan aktivitas masyarakat terpaksa dilakukan demi kebaikan bersama. Sebagai upaya mendorong percepatan pemulihan kesehatan masyarakat. Agar semua kembali normal seperti sebelumnya.

“Yang sudah vaksinasi saja masih bisa terpapar Covid-19, apalagi yang tidak. Vaksin akan membuat kita meminimalisir terjadinya sakit parah hingga resiko kematian,” jelas Rudi.

Terkait anggaran PPKM Mikro di seluruh desa, Asosiasi BPD Banyuwangi mengimbau agar dipergunakan sesuai regulasi. Harus dimanfaatkan untuk menggerakan seluruh elemen masyarakat dalam pencegahan hingga penanganan Covid-19. “Satgas Covid-19 di setiap desa harus mampu menjadi motor penggerak warga. Taati regulasinya, karena setiap rupiah harus berbuah manfaat dan tertib administrasi sebagai pertanggungjawaban hukum maupun social,” katanya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement