APBD 2020 Sisa Rp 310,5 Miliar, DPRD Banyuwangi Soroti Kinerja Pemkab

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD Banyuwangi tahun 2020 menyisakan anggaran sebesar Rp 310,593 miliar. Tentunya hal ini menjadi sorotan DPRD Banyuwangi terkait program perencanaan kerja dari pihak Pemkab Banyuwangi.

Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ruliyono mempertanyakan terkait kinerja eksekutif yang mengakibatkan menumpuknya sisa anggaran APBD tahun 2020 tersebut.

"DPRD Banyuwangi meminta penjelasan eksekutif terkait besarnya SILPA APBD 2020 ini," kata Ruliyono, Jumat (25/6/2021).

Ketua DPD Golkar Banyuwangi ini merinci, pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2020 telah disepakati sebesar Rp 3,23 triliun dan terealisasi sebesar Rp 3,26 triliun atau setara 101,04 persen. Namun dalam laporan pertanggungjawaban, masih terdapat sisa dengan jumlah yang cukup besar.

"Anggota Banggar DPRD Banyuwangi menilai, jika tentunya perencanaan dilaksanakan dengan tepat dan maksimal tentu tidak akan terjadi SILPA seperti ini," ucap Ruliyono.

Selain soal besarnya SILPA, DPRD Banyuwangi juga menyoroti anjloknya pundi-pundi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari retribusi daerah. Dilaporkan, retribusi hanya menyumbang 65,7 persen PAD.

Sementara itu, Sekretaris daerah Pemkab Banyuwangi, Mujiono menyampaikan jika besarnya SILPA bukan dari faktor maksimalnya pelaksanaan perencanaan program kerja. Menurutnya, ada beberapa program dan kegiatan yang sudah direncanakan dan dianggarkan oleh SKPD namun mengalami hambatan.

"Program kegiatan yang terhambat pelaksanaannya yakni kegiatan pertemuan, sosialisasi, konsultasi dan koordinasi yang dilakukan secara daring untuk mencegah adanya kerumunan guna mencegah penularan Covid-19," ucap Mujiono

Menurutnya, sudah ada rincian SILPA di setiap pos satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Ia menyebut, SILPA tersebut dipicu dari sejumlah hal seperti dana mandatori, BOS hingga JKS. "Jadi sudah jelas sumbernya, ada banyak variabel yang sudah dijelaskan dalam rapat kerja bersama Banggar DPRD,” jelas Mujiono.

Mujiono menambahkan, selain efesiensi anggaran, SILPA  juga dipicu tambahan dari penjualan saham Pemkab Banyuwangi di PT Merdeka Copper Gold. Dari proyeksi penjualan senilai Rp 171 miliar, ternyata laku hingga Rp 298 miliar. Faktor inilah yang selanjutnya menjadi penambah yang cukup besar dari luar perencanaan awal.

"Ini memang di luar dugaan, karena penjualan saham naik dari harga awal,” katanya.

Selain itu, besarnya sisa APBD Banyuwangi tahun 2020 ini juga disebabkan penggunaan anggaran lainnya yang belum terealisasi. Karena belum bisa terlaksana, anggaran yang sudah direncanakan menjadi SILPA. Meski menjadi sorotan DPRD Banyuwangi, Pemkab Banyuwangi memastikan jika sisa tersebut akan tetap difokuskan untuk pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement