Fahri Hamzah Mengaku Bingung dengan Kebijakan Penanganan Covid-19

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Partai Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menilai kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 masih membingungkan. Sehingga berakibat terjadinya lonjakan kasus tanpa bisa diantisipasi dan dicegah.

Pernyataan Fahri tersebut antara lain menyinggung soal kebijakan pemerintah mengenai larangan mudik beberapa waktu lalu, dan penerapan pemberitahuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM Mikro) tanpa implementasi dan pengawasn protokol kesehatan, sehingga masyarakat abai.

"Orang pusat ini yang paling berat bikin bingungnya itu loh. Coba agak tertib sedikit omongan dan kebijakannya," kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Jumat (25/6/2021).

Karena itu, ia mengkritik langkah atau kebijakan pemerintah pusat dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia, yang belum bisa menunjukan penurunan kasus Covid-19. "Pemerintah selama ini, kerap kali membingungkan," katanya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini mengaku tidak heran bila kemudian terdapat masyarakat yang tak patuh dengan kebijakan dari pemerintah terkait Covid-19 ini.

"Rakyat pasti mau ikut kalau jelas. Kalau nggak jelas ya orang demo," kata Fahri seraya berharap agar pemerintah bisa lebih menitikberatkan fokus utamananya saat ini untuk penaganan Covid-19.

Sebelumnya, Presiden RI Jokowi (Joko Widodo) menyampaikan, pemerintah telah menerima banyak masukan-masukan dan tentunya kami menyambut baik setiap masukan, baik pribadi, kelompok, ataupun masyarakat, termasuk usulan untuk memberlakukan kembali PSBB dan lockdown, mengingat lonjakan kasus positif yang sangat pesat.

"Kita ketahui bersama bahwa kenaikan kasus positif yang tajam menyebabkan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit juga semakin meningkat," katanya dalamnya keterangan pers, Rabu (23/6/2021) kemarin.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengaku, pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan Covid-19 dengan memperhitungkan kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi politik di negara Indonesia dan juga pengalaman-pengalaman dari negara lain.

Dan pemerintah telah memutuskan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah, yaitu komunitas.

"Kenapa pemerintah memutuskan PPKM Mikro? Pemerintah melihat bahwa kebijakan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini untuk mengendalikan Covid-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat," jelasnya.

"Saya sampaikan bahwa PPKM Mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama yaitu membatasi kegiatan masyarakat, untuk itu tidak perlu dipertentangkan. Jika PPKM Mikro terimplementasi dengan baik, tindakan-tindakan di lapangan yang terus diperkuat, semestinya laju kasus bisa terkendali," katanya lagi.

Persoalannya, lanjut mantan Wali Kota Solo itu, PPKM Mikro saat ini belum menyeluruh dan masih sporadis di beberapa tempat. Untuk itu, ia minta kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk meneguhkan komitmennya mempertajam penerapan PPKM Mikro. "Optimalkan posko-posko Covid-19 yang telah terbentuk di masing-masing wilayah desa atau kelurahan," ujarnya seperti yang dikritik oleh Fahri Hamzah. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement