Alasan PDIP Jatim Usulkan Puan Maharani sebagai Capres di Pilpres 2024

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerja) di Gedung Kesenian Kota Blitar pada Senin (21/6/2021) lalu. Salah satu keputusan yang dihasilkan dalam Rakerda PDIP Jatim adalah mengusulkan Puan Maharani sebagai calon presiden yang diusung PDIP pada Pilpres 2024.

Sekretaris DPD PDIP Jatim, Sri Untari mengungkapkan, keputusan rakerda yang mengusulkan Puan Maharani sebagai capres berdasarkan pada aspirasi yang disampaikan oleh 38 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP di Jawa Timur. 

"Semuanya mengusulkan Ibu Puan Maharani menjadi capres dari PDI Perjuangan," ujar Sri Untari. 

Untari mengatakan, hasil rakerda tersebut akan dibawa dan disampaikan dalam forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan yang digelar pada Agustus 2021 mendatang.

Rakerda PDIP Jatim sendiri diikuti oleh lebih dari 100 perwakilan pengurus dari 38 DPC. Ketua DPC PDIP Bangkalan, Fatkkurahman yang hadir secara virtual menyatakan dukungannya kepada Puan Maharani untuk dicalonkan sebagai capres pada Pilpres 2024.

"Saya mewakili rekan-rekan dari Sampang, Pamekasan dan Sumenep telah berkoordinasi dan konsolidasi. Kami sepakat mencalonkan Ibu Puan Maharani sebagai capres dalam Pilpres 2024 dan menjadi Presiden sampai tahun 2029," kata Fatkkurahman, mengutip detik.com.

Pernyataan dukungan juga disampaikan oleh Ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi dalam rakerda tersebut. 

"Saya telah berkoordinasi dan konsolidasi dengan lima pengurus di kab/kota. Dan kami sepakat, Ibu Puan Maharani sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang," kata Kusnadi.

Lantas, bagaimana dengan Ganjar Pranowo yang merupakan kader PDIP dan memiliki elekbilitas tinggi berdasar survei?

Sri Untari menegaskan bahwa mesin partai politik akan lebih dominan dalam menentukan keterpilihan calon presiden ketimbang modal elektabilitas tinggi. 

Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim itu mengatakan, calon-calon yang diusung oleh PDI Perjuangan awalnya memiliki elektabilitas rendah. Elektabilitas mereka akan naik dan berhasil memenangi kontestasi setelah mesin partai bekerja.

"Partai yang akan memetakan dan menghitung seluruh potensi dan proyeksi," kata Untari, mengutip kompas.com.

Sri Untari menjelaskan, tradisi demokrasi di PDI Perjuangan adalah model demokrasi terpimpin. Di mana arus bawah diberi kesempatan untuk mengusulkan, namun keputusan akhir berada di tangan ketua umum partai.

"Ketua umum sebagai pemegang hak prerogratif yg diberikan oleh kongres," ucap Sekretaris DPDPDIP Jatimitu kepada TIMES Indonesia. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement