Geregetan, Presiden Filipina Ancam Penjarakan Penolak Suntik Vaksin Covid-19

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Presiden Filipina, Rodrigo Duterte geregetan sampai-sampai mengeluarkan ancaman akan memenjarakan bagi mereka yang menolak untuk disuntik vaksin Covid-19.

Pemerintah Filipina seperti dilansir Al Jazeera, juga menempatkan kontrol perbatasan negara itu pada "peringatan tinggi" atas kasus-kasus baru varian Delta.

"Anda bisa memilih, mendapatkan vaksin atau saya akan mengirim anda ke penjara," kata Duterte di Tagalog saat pidato yang direkam sebelumnya pada Senin malam.

Filipina memulai program vaksinasinya pada bulan Maret tetapi ada laporan tentang jumlah peserta yang rendah di beberapa pusat vaksinasi di negara itu, meskipun orang-orang juga dilaporkan berebut untuk mendapatkan pasokan vaksin Pfizer BioNtech yang terbatas.

Mengakui bahwa dia semakin jengkel dengan yang menolak untuk divaksinasi, Duterte kemudian mengancam akan menyuntik mereka dengan tembakan yang digunakan untuk babi. "Kalian semua keras kepala," kata dia.

Sebelumnya Duterte juga mengancam akan menembak warga Filipina yang ditemukan melanggar pembatasan penguncian selama pandemi. 

Sejak ancaman itu, ada beberapa kasus dugaan pelanggaran yang dibunuh oleh pihak berwenang, termasuk seorang pria tua dan seorang mantan tentara, yang menderita gangguan stres pasca-trauma.

Menurut pelacak vaksin, Herd Immunity PH, dari perkiraan 110 juta penduduk negara Filipina, hanya sekitar 1,95 persen yang mau divaksinasi penuh pada Senin.

Sedangkan laporan pemerintah pada Senin malam, 8,4 juta dosis vaksin telah diberikan. Setidaknya 6,2 juta orang telah menerima dosis pertama mereka, sementara 2,15 juta orang telah divaksinasi lengkap.

Seorang petugas kesehatan memberikan vaksin kepada seorang penduduk di dalam gedung bioskop yang berubah menjadi pusat vaksinasi di pinggiran kota Manila awal bulan ini. (FOTO B: Al Jazeera/AFP)

Hingga Senin, Filipina telah melaporkan 1,3 juta kasus virus corona, dengan hampir 56.000 masih aktif.  Banyak kasus baru dikaitkan dengan lonjakan infeksi di kubu politik Duterte di Mindanao. Lebih dari 23.700 telah meninggal, termasuk 138 pada hari Senin.

Duterte mengatakan bahwa mereka yang menolak untuk disuntik harus meninggalkan negara itu, dan pergi ke India atau Amerika Serikat.

Komunitas medis Filipina telah meningkatkan upaya untuk mendorong warga untuk mendapatkan vaksin virus corona, membuka situs inokulasi di gereja, mal, dan bioskop, untuk memberikan akses yang lebih mudah kepada warga Filipina.

Pemerintah telah menggunakan insentif untuk mendapatkan suntikan Covid-19, termasuk memberikan ternak. Namun pernyataan terbaru presiden itu langsung menuai kecaman dari para praktisi kesehatan Filipina.

Dalam sebuah pernyataan kepada Al Jazeera, Harold Chiu, seorang spesialis endokrinologi di Rumah Sakit Umum Filipina di Manila, mengatakan bahwa melawan otonomi pasien untuk memaksa dan memenjarakan orang karena menolak intervensi.

"Saya mendorong semua orang untuk divaksinasi karena vaksin berfungsi dan mencegah kita dari Covid-19 yang parah," ujarnya

Cristina Palabay, yang memimpin kelompok hak asasi Karapatan, mengatakan ancaman Duterte itu tidak memiliki dasar hukum.

"Dasar hukum untuk pernyataan seperti itu sangat dipertanyakan, dan secara moral dan sosial, itu tidak dapat diterima,” kata Palabay, seraya menambahkan bahwa pendekatan Duterte hanya akan menakut-nakuti orang.

"Ini akan memiliki implikasi luas tentang bagaimana kita mempromosikan dan meningkatkan sistem perawatan kesehatan yang benar-benar komprehensif di negara ini,” katanya kepada Al Jazeera.

Organisasi Kesehatan Dunia telah mengatakan bahwa negara-negara harus mendorong warganya untuk mendapatkan vaksinasi, tetapi tidak dapat memaksa orang jika mereka menolak.

Dalam konferensi pers yang disiarkan televisi pada hari Selasa, Myrna Cabotaje, seorang wakil menteri kesehatan, mengklarifikasi bahwa ancaman presiden itu disebabkan oleh keinginan, dan bahwa itu harus diambil dalam konteks keinginannya untuk melindungi rakyat Filipina.

Namun dalam jumpa persnya pada hari Selasa, Harry Roque, juru bicara presiden, mengatakan dalam campuran Tagalog dan Inggris bahwa ada yurisprudensi yang dapat membuat vaksinasi wajib, dan bahwa negara 'memiliki hak untuk membuat vaksinasi wajib' sebagai bagian dari kewajiban.

Menurutnya, hal itu bisa dilakukan melalui undang-undang. Dan itulah yang mendasari ancaman Presiden Filipina, Rodrigo Duterte kepada warganya yang menolak untuk disuntik vaksin Covid-19. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement