TIMESINDONESIA, PONOROGO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ponorogo (DPRD Ponorogo) mengevaluasi usulan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menenengah Daerah (Raperda RPJMD) Ponorogo tahun 2021-2026, yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) pada rapat Paripurna, Selasa (22/6/2021).
Badan Pembahasan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD mendesak Pemkab untuk membenahi sejumlah catatatan, dimana dalam lampiran dokumen usulan Raperda RPJMD, Pemkab belum melampirkan hasil evaluasi dari Biro Hukum Sekertariat Daerah (Setda) Provinsi Jatim.
Pihaknya juga menemukan sejumlah poin kesepakatan hasil pansus Rencana Awal (Ranwal) RPJMD belum dimasukkan dan terpenggal.
"Mudah-mudahan ini kesalahan ketik dan tidak ada unsur kesengajaan, kalau pun ada nanti mekanismenya ada di Pansus," ujar Ketua DPRD Ponorogo Sunarto.
Sunarto pun mendesak, Pemkab segera membenahi hal ini, sebelum masuk di meja Pansus. Hal ini diklaim penting, karena Perda RPJMD nantinya diharapkan sejalan dengan visi-misi Bupati Sugiri Sancoko dan Lisdyarita, serta mengacu berdasarkan kesepakatan hasil Pansus Ranwal RMPJD April lalu.
"Raperda RPJMD ini diharapkan sesuai visi-misi bupati terpilih, dan juga hasil Ranwal RPJMD," ulas Sunarto.
Sementara Wakil Bupati (Wabup) Lisdyarita mengaku, arah pembangunan pada 5 tahun ke depan mengacu pada Catur Darma Nyata yang merupakan reformulasi Nawa Darma Nyata. 4 misi pembangunan Ponorogo, yang diantaranya perempuam hebat.
"Dengan kesetraan gender ini, kami mendorong pembangunan juga menyentuh kaum perempuan. Semoga Raperda RPJMD ini bisa segera disetujui dan menjadi Perda," katanya saat rapat paripurna DPRD Ponorogo. (*)
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Editor | : Faizal R Arief |
| Publisher | : Rizal Dani |
