Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Perangkat Desa Juga Dipicu Kelalaian DPRD Bondowoso

TIMESINDONESIA, BONDOWOSO – Iuran BPJS Kesehatan sejumlah perangkat desa di Kabupaten Bondowoso tak dibayar selama enam bulan, yakni mulai Januari-Juni 2021.

Tunggakan iuran BPJS Kesehatan tersebut ternyata juga dipicu kelalaian DPRD dan eksekutif saat perencanaan di APBD awal.

Hal itu diakui langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso, Ady Kriesna usai menggelar rapat kordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan pihak BPJS Kesehatan.

"Ini adalah sebuah kelalaian kita dari sisi perencanaan, penganggaran," jelas Ketua DPD Golkar Bondowoso tersebut.

Menurutnya, anggaran untuk BPJS Kesehatan perangkat desa tak ada di APBD awal disebabkan regulasinya berubah.

"Kalau dulu Tahun 2020, jaminan kesehatan untuk perangkat desa lima persen masuk ke ADD semua. Untuk tahun ini, satu persen ADD dan empat persen Pemda," ungkapnya.

Sementara di Pemda sendiri kata dia, juga ada perubahan mekanisme dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) ke Sistem Iinformasi Pemerintah Daerah (SIPD). 

Pihkanya berharap, tak ada perubahan mekanisme lagi yang menyulitkan Pemda dalam memberikan jaminan kesehatan sejak awal tahun.

"Tapi kalaupun ada (perubahan mikanisme), saya berharap dan teman-teman Komisi IV  hari ini dijadikan pelajaran, agar tidak terulang di tahun-tahun berikutnya," paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso Haeriyah Yuliati mengatakan, tunggakan BPJS Kesehatan perangkat desa mencapai Rp 900 juta. 

Tunggakan tersebut untuk perangkat desa yang ada di 190 desa. Sebab dari total 209 desa yang ada, 19 diantaranya telah melakukan penggantian pembayaran. 

Pihaknya mengaku telah menyampaikan kepada desa bahwa akan ada keterlambatan pembayaran. Sehingga, ia mengimbau bisa dibayarkan oleh pemerintah desa dulu. 

"Memang itu namanya sekedar solusi, dalam artian itu imbauan. Bisa jadi ada desa yang melaksanakan, ada yang tidak melaksanakan," jelasnya. 

Dia mengungkapkan, anggaran pembiayaan BPJS perangkat desa Bondowoso selama setahun kurang lebih Rp 3 miliar dan sudah disetujui oleh Tim Anggaran dan kemungkinan dibayarkan Juli ini.

"Total alokasi untuk iuran kesehatan sekitar Rp 3 miliar 91 juta sekian," jelas perempuan yang juga menjabat Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. 

Diberitakan sebelumnya, perangkat desa di Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, harus membayar iuran BPJS Kesehatan menggunakan dana pribadi. Padahal seharusnya dibayarkan menggunakan APBD.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement