PBB Serukan Kepada Dunia untuk Menghentikan Pasokan Senjata ke Myanmar

TIMESINDONESIA, MYANMAR – Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Jumat (28/6/2021) menyerukan kepada dunia untuk menghentikan pasokan senjata ke Myanmar.

Dilansir France 24, PBB juga mendesak militer Myanmar untuk menghormati hasil Pemilu November 2020 serta membebaskan semua tahanan politik, termasuk pemimpin Aung San Suu Kyi.

Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi dengan dukungan 119 negara empat bulan lalu, setelah militer Myanmar melakukan kudeta terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi.

Belarus sempat meminta, agar teks tersebut divoting dan merupakan satu-satunya negara yang menentangnya. Sementara itu 36 negara abstain, termasuk China dan Rusia. Sisanya 37 anggota Majelis Umum tidak memilih.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebelumnya pada hari Jumat juga telah mendorong Majelis Umum untuk bertindak mengatakan kepada wartawan: "Kita tidak bisa hidup di dunia di mana kudeta militer menjadi norma. Itu sama sekali tidak dapat diterima,"

"Kita harus mengadvokasi perlindungan semua hak asasi manusia yang mendasar, termasuk kebebasan berekspresi, akses ke informasi dan berkumpul secara damai yang telah berulang kali dilanggar oleh militer di Myanmar," kata Presiden Turki, Volkan Bozkir dalam sebuah pernyataannya seperti dilansir di Al Jazeera.

Kini para pengunjukrasa dilatih kelompok tenis untuk angkat senjata melawan junta militer Myanmar.(FOTO: Screenshot BBC)

"Bulan kekejaman dan pelanggaran HAM berat oleh pasukan keamanan junta militer Myanmar telah menunjukkan berkali-kali mengapa tidak ada pemerintah yang mengirim mereka satu peluru pun. Dewan Keamanan PBB sekarang harus meningkatkan dan mengeluarkan resolusinya sendiri yang memberlakukan embargo senjata global terhadap Myanmar," tambah Direktur PBB di HRW, Louis Charbonneau.

"Resolusi itu adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa dunia mendukung rakyat Myanmar, dan bukan militer yang melakukan tindakan kekerasan yang mengerikan terhadap warga sipil biasa," kata Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward.

Militer Myanmar beralasan kudeta itu dilakukan karena menyatakan Pemilu November itu sebagai penipuan. Namun penyelenggara Pemilu Myanmar dan pengamat internasional mengatakan pemungutan suara itu sudah adil.

Myanmar telah mengalami kekerasan dan kekacauan sejak militer melakukan kudeta pada 1 Februari itu, dan secara brutal mereka menindak pengunjuk rasa pro-demokrasi.

Saat ini banyak pengunjuk rasa dilatih oleh kelompok etnis bersenjata yang telah memerangi pemerintah militer sejak negara itu merdeka dari kekuasaan Inggris pada tahun 1948. Bentrokan juga meletus antara beberapa milisi dan pasukan keamanan pemerintah.

Rancangan awal resolusi PBB bahkan dengan bahasa yang lebih keras yakni menyerukan embargo senjata terhadap Myanmar. Menurut sebuah proposal yang dilihat oleh Reuters bulan lalu, sembilan negara Asia Tenggara menginginkan bahasa itu dihapus.

Akhirnya hasil akhir kompromi melahirkan teks  "menyerukan semua negara anggota untuk mencegah aliran senjata ke Myanmar".

Resolusi Majelis Umum tidak mengikat secara hukum tetapi membawa bobot politik. Berbeda dengan Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara, tidak ada negara yang memiliki hak veto di Majelis Umum.

Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, militer Myanmar telah membunuh rakyatnya sendiri  lebih dari 860 orang sejak kudeta 1 Februari 2021 itu. Namun militer mengatakan jumlahnya tidak sebanyak itu. Resolusi PBB juga menyerukan militer Myanmar untuk segera menghentikan semua kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai dan mengakhiri pembatasan di internet dan media sosial.

Majelis Umum juga meminta Myanmar untuk segera menerapkan konsensus lima poin yang dibuat junta dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada April untuk menghentikan kekerasan dan memulai dialog dengan lawan-lawannya.

Negara-negara ASEAN Brunei, Kamboja, Laos dan Thailand abstain dalam pemungutan suara Majelis Umum, sementara Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina dan Vietnam memberikan suara mendukung. Duta Besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun, yang berbicara mewakili pemerintah sipil terpilih di negara itu, juga mendukungnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement