Ekonomi

Komisi IV DPR RI Dorong Kebijakan Pupuk Bersubsidi Lebih Tepat Sasaran

Senin, 14 Juni 2021 - 21:35 | 28.04k
Pupuk Bersubsidi Pemerintah. (FOTO: Dok. TIMES Indonesia)
Pupuk Bersubsidi Pemerintah. (FOTO: Dok. TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Anggota Panitia Kerja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani Komisi IV DPR RI, Riezky Aprilia, menyatakan jika pangkal masalah dalam kebijakan pupuk bersubsidi adalah masalah data kebutuhan pupuk, baik disektor pertanian maupun perikanan.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/06/2021), ia menyatakan bahwa pupuk merupakan salah satu komponen penting dalam menentukan keberhasilan suatu usaha pertanian dan merupakan salah satu input utama dalam meningkatkan produksi pertanian.

RDP Komisi IV digelar bersama Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Dirjen Tanaman Pangan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian, dan Dirut PT Pupuk Indonesia Holding Company.

RDP mengkaji revisi kriteria petani penerima pupuk bersubsidi, data waktu produksi dan pendistribusian pupuk bersubsidi, realisasi penyaluran sisa stok dan estimasi kebutuhan tahun 2021, data realisasi pemanfaatan kartu tani, serta blank spot area yang menjadi kendala ketidakefektifan program kartu tani.

Riezky-Aprilia.jpgAnggota Panitia Kerja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani Komisi IV DPR RI, Riezky Aprilia. (FOTO: dpr.go.id) 

Dikatakan Riezky, Komisi IV DPR RI memahami apabila pemerintah memberikan porsi anggaran yang besar untuk pemenuhan pupuk bagi petani melalui kebijakan pupuk bersubsidi. Oleh sebab itu permasalahan pupuk merupakan topik yang selalu dibahas dan dikritisi oleh Komisi IV DPR RI.

Apalagi, pada tahun awal tahun 2021 kebijakan subsidi mendapat sorotan tajam dari Presiden Joko Widodo yang mempertanyakan dampaknya secara signifikan terhadap peningkatan produksi nasional. Bahkan Presiden Joko Widodo meminta program pupuk bersubsidi dievaluasi agar penyalurannya lebih tepat sasaran.

Secara umum, lanjut dia, Komisi IV DPR RI melihat pangkal masalah dalam kebijakan pupuk bersubsidi adalah data kebutuhan pupuk. Sekali lagi data kebutuhan pupuk. Baik di sektor pertanian maupun perikanan yang riil dan akurat produksi pupuk secara keseluruhan.

Kiki sapaan akrabnya, mengungkapkan, permasalahan lainnya adalah terkait distribusi pupuk bersubsidi yang tidak tepat waktu. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana penyusunan time schedule masa penyaluran yang dimulai dari perencanaan kebutuhan pupuk hingga sampai waktu pupuk subsidi ke petani.

"Hal ini berpotensi terhambatnya penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani dan menimbulkan kekisruhan ketika menghadapi musim tanam," ucapnya.

Terkait hal itu pula, ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani Komisi IV DPR RI. Diantaranya mengenai sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) dan realisasinya, serta jumlah permintaan pupuk untuk setiap jenis produk per-provinsinya.

Komisi IV DPR RI juga ingin mendapatkan penjelasan terkait kapasitas produksi masing-masing pabrik pupuk anak perusahaan dan penjelasan secara detil per jenis bahan baku dan per produk pupuk subsidi. Berikut gambaran yang lebih komprehensif terkait permasalahan dalam pelaksanaan kebijaksanaan pupuk bersubsidi.

"Dari informasi yang diperoleh tersebut dapat menjadi salah satu dasar dalam menghasilkan rumusan, arahan, dan rekomendasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi dan program Kartu Tani Nasional," pungkas DPR RI, Riezky Aprilia. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Imadudin Muhammad
Publisher : Sofyan Saqi Futaki

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES