NasDem Banyuwangi Tolak Keras Kenaikan PPN, Pajak Sembako dan Sekolah

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Arus penolakan wacana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta pengenaan pajak pada komoditas sembako dan sekolah yang digagas Kementrian Keuangan Republik Indonesia, terus bergulir. Bahkan dari daerah. Salah satunya dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDeM Banyuwangi.

“Kami menolak keras wacana kenaikan PPN, pajak sembako dan pajak sekolah,” tegas Ketua DPD Partai NasDem Banyuwangi, Ir H Supriyadi Karima Syaiful, Minggu (13/6/2021).

Ketua DPD Partai NasDem Banyuwangi, Ir H Supriyadi Karima Syaiful (kedua dari kanan) bersama pengurus dalam diskusi milenial di Banyuwangi, belum lama ini. (Foto: DPD Partai NasDem Banyuwangi for TIMES Indonesia)

Kebijakan menaikan PPN, pajak sembako dan sekolah, lanjutnya, akan semakin memberatkan rakyat.

Terlebih di tengah keterpurukan ekonomi masa pandemi.

Pihaknya berharap, kebijakan dari pemerintahan Presiden Jokowi itu bisa ditinjau ulang.

Dijelaskan, penolakan keras dari DPD Partai NasDem ini bukan aksi numpang tenar pada isu yang lagi popular saja.

Namun realita di lapangan. Murni dari aspirasi masyarakat Bumi Blambangan.

“Ini bukan ikut-ikutan. Tapi, memang masyarakat sekarang sedang susah. Jika membeli sembako dikenakan pajak, jelas akan makin memberatkan. Karena tentunya harga sembako akan naik,” ungkapnya.

Perlu menjadi catatan penting pemerintah. Imbas pandemi di daerah cukup luar biasa.

Banyak sektor ekonomi macet. Daya beli masyarakat juga terus merosot.

Bisa dibayangkan jika pemerintah tetap memaksakan kenaikan PPN serta menerapkan pajak sembako dan sekolah.

Dikhawatirkan badai kemiskinan akan mendera seluruh rakyat Indonesia.

“Masyarakat di daerah hanya berpikir bagaimana bisa mencukupi kebutuhan makan. Kalau untuk membeli sembako dikenakan pajak, jelas berdampak pada kenaikan harga, dan ujungnya daya beli masyarakat akan terus merosot,” katanya.

Supri, sapaan Ketua DPD Partai NasDem Banyuwangi, menambahkan, pemerintah pusat idealnya bisa mencari sumber lain untuk mendongkrak pendapatan pajak.

Bukan, membebankan pada kenaikan PPN serta penerapan pajak sembako dan sekolah.

Pertimbangan utama adalah situasi ekonomi yang semakin sulit imbas pandemi.

Yang kedua, sembako dan sekolah merupakan kebutuhan vital masyarakat.

Sekaligus amanat Undang-Undang.

“Sembako ini urusannya dengan hajat hidup masyarakat kecil, kalau dikenakan pajak,” cetusnya.

Sebagai bentuk konkrit penolakan keras terhadap wacana kenaikan PPN serta penerapan pajak sembako dan sekolah, DPD Partai NasDeM Banyuwangi telah mengintruksikan Fraksi NasDem untuk menyuarakan lantang di DPRD Banyuwangi. Sekaligus mendesak agar wakil rakyat di Bumi Blambangan untuk mengeluarkan surat pernyataan sikap secara resmi kelembagaan. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement