Upayakan PAD 2021 Terpenuhi, Komisi III DPRD Banyuwangi Sidak Aset-aset Daerah

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Dalam dua hari ini, Komisi III DPRD Banyuwangi melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap aset-aset Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan agar perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021 yang ditargetkan senilai Rp 592.74 miliar bisa tercapai.

Sidak tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Banyuwangi, Emy Wahyuni Dwi Lestari dan diikuti oleh sejumlah anggota Komisi III lainnya. Anggota dewan, mendesak eksekutif mengoptimalkan aset-aset tersebut.

"Kami ingin target-target PAD di tahun 2021 ini bisa terpenuhi. Selain itu supaya aset-aset ini produktif," kata Emy kepada TIMES Indonesia, Jumat (11/6/2021).

Sedikitnya ada tiga titik yang menjadi sasaran sidak ini. Pertama, dilakukan pada aset Pemkab yang sempat dikelola oleh PT Pelayaran Banyuwangi Sejati (PT PBS). Kemudian dilanjutkan sidak pada PT Putra Banyuwangi Sejati (Trabasti) dan sidak aset tanah seluas 86 hektar di Kecamatan Muncar.

"Karena pada PT PBS ini ada aset daerah berupa tanah kantor dan kapal. Semuanya terbengkalai dibiarkan begitu saja," ucap wanita berparas elok tersebut.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, DPRD Banyuwangi telah menggelar pertemuan bersama dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setempat. Atas polemik pada PT PBS ini, DPRD mendesak agar segera dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Hingga berita ini ditulis, kantor PT PBS sendiri sudah dibiarkan mangkrak begitu saja. Tidak ada satupun orang yang menghuninya. Sejumlah bangunan bahkan nampak dalam kondisi rusak. Sedangkan untuk unit kapal lebih parah lagi, seluruh badannya berkarat tidak pernah sekalipun dirawat.

"Kami akan berkoordinasi dengan pihak pengelola aset pemkab, yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)," ucap politisi Partai Demokrat tersebut.

Agar aset-aset daerah tersebut terselamatkan, Komisi III DPRD Banyuwangi memberikan waktu kepada eksekutif agar segera menjadwalkan RUPS. Mengingat ini, adalah persoalan yang sudah cukup lama berlangsung. Apabila dibiarkan begitu saja, maka dipastikan aset-aset tersebut akan rusak.

"Kami terus mendorong agar eksekutif berkoordinasi dengan jajaran direksi PT PBS. Soal RUPS secepatnya bisa diselenggarakan. Ini harus segera dicarikan jalan keluar, karena dahulu akadnya PT PBS itu sewa kapal ke Pemkab,” katanya.

Sedangkan sidak terhadap PT Trabasti, Komisi III mendapati ada beberapa mobil dan bangunan kantor yang juga terbengkalai. Sedangkan lahan yang ditempati kantor perusahaan tersebut, adalah milik Perhutani.

"Di PT Trabasti juga ada penyertaan modal Pemkab. Saat disidak ada beberapa mobil dan bangunan kantor yang terbengkalai di tanah milik Perhutani," jelasnya.

Titik terakhir, sidak dilakukan pada aset tanah yang dikelola salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Yakni Perkebunan Kelapa Blambangan di Kecamatan Muncar.

Total luasan aset yang dikelola adalah 86 hektare, 10 hektare dari total tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) dan 1 hektar lagi untuk sirkuit BMX.

"Kami akan tanyakan ke instansi yang terkait, apakah ini sewa atau retribusinya sudah masuk atau tidak. Karena jelas-jelas ada banyak pohon kelapa disana, hasilnya kelapa seperti apa. Kami juga akan tanyakan pemanfaatan sisa lahan yang lain,” kata dia.

Upaya untuk memacu agar PAD tahun 2021 sesuai target rupanya tak cukup dilakukan sampai disini saja. Komisi III DPRD Banyuwangi masih memiliki agenda sidak lainnya. Termasuk pasar pariwisata terpadu, dormitory tourism, dan lain-lain.

"Ini jadi tupoksi Komisi III DPRD Banyuwangi. Sebagaimana kita tahu, sejak 2017 sampai 2020 target PAD kita tidak pernah tercapai. Saat pembahasan Perubahan-APBD, yang pasti selalu diturunkan target. Sebab itu kami berupaya keras bagaimana tahun 2021 ini bisa ditingkatkan," tukasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement