Teten Masduki Apresiasi Peran Aktif AMSI Siapkan SDM Masyarakat Digital

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jawa Timur menggelar Seminar Nasional dan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Tahun 2021 di Hotel Royal Senyiur Prigen Pasuruan pada 11-12 Juni 2021.

Acara dibuka oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki sebagai keynote speaker yang diwakili Plt Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UMKM Drs Edi Kusdi Yarwoko. Turut hadir, Ketua AMSI Pusat Wenseslaut Manggut, Jumat (11/6/2021).

Edi Kusdi mewakili Menteri Teten Masduki secara virtual mengapresiasi giat Seminar Nasional bertajuk Smart City Creative Government Membangun Ekosistem Digital, Cettar Demi Pembangunan Jawa Timur ini.

AMSI dinilai mengambil peran aktif dalam mempersiapkan sumber daya masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jatim untuk menjadi pelaku masyarakat yang terbuka, sadar digital, inovatif dan kolaboratif serta eksis dalam dunia digital dan lebih jauh lagi secara global.

Seminar Nasional ini dinilai sangat sejalan dengan program pemerintah dalam pengembangan digitalisasi khususnya koperasi dan UMKM di Indonesia.

"Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum kebagkitan UMKM dan start-up serta pengusaha pemula yang berbasis teknologi di Indonesia dan akselerasi nasional di tengah pandemi," ungkapnya.

Menurut catatan Menteri Teten Masduki, UMKM mendominasi postur pelaku usaha, penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Namun, rasio Kewirausahaan di Indonesia masih rendah.

Jumlah pelaku usaha mencapai 62,4 juta unit UMKM di Indonesia berkontribusi sebesar 97 persen terhadap total tenaga kerja dan hampir 61 persen PDB Nasional. Namun rasio kewirausahaan di Indonesia baru mencapai 3,47 %. Angka ini relatif lebih rendah dibanding Thailand (4,26 %), Malaysia (4, 74 %) dan Singapura (8, 67 %).

Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSD) pemerintah sudah memberikan Online Single Submission (OSS) sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan perusahaan secara elektronik.

Reformasi sistem perizinan ini semakin memangkas birokrasi daerah dan pusat sehingga lebih mudah dan lebih terintegrasi. Pelaku usaha dapat memanfaatkan OSS tersebut apalagi di tengah penerapan pembatasan saat pandemi.

"Beberapa daerah dipacu untuk adaptasi dengan kebiasaan baru ini baik secara pelayanan agar lebih produktif di masa pandemi," katanya.

Sementara itu, smart economy dalam rangka smart city merupakan konsep di mana semua aktivitas ekonomi dilakukan secara terpadu dan inovatif dalam upaya mewujudkan tujuan kota yang cerdas.

"Hal ini terkait dengan eksosistem digital dan teknologi di era pandemi mampu berperan sebagai enabler yang membuat segala sesuatunya lebih mudah dan tetap produktif bagi pelaku UMKM," jelas Teten melalui sambutan.

Pelaku UMKM juga didorong untuk melakukan optimalisasi melalui media sosial, commerce lokal dan homogen, serta e-commerce global dan ekspor.

Road map pengembangan digitalisasi ekonomi koperasi dan UKM baik di sektor mikro, UKM dan koperasi ditandai dengan literasi digital UMKM atas kualitas produksi dan akses pasar.

Teten menargetkan 30 juta UMKM on boarding secara digital, 500 koperasi digital dan kontribusi ekspor sebesar 20 persen.

"Peningkatan literasi digital UMKM dari aspek kapasitas produksi, kualitas produksi, dan akses pasar akan terus didorong bertransformasi melalui ekosistem digital," bebernya.

Digitalisasi perluasan akses produksi UMKM tersebut antara lain melalui LKPP, Pasar Digital UMKM, Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) dan Bangga Buatan Indonesia (BBI).

Pemerintah sejak Mei 2020 lalu telah mengglorifikasi gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Selama periode tersebut hingga April 2021 telah mencapai peningkatan sebesar 6 juta unit UMKM on boarding pada ekosistem digital.

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia juga memberikan penguatan teknik dan penguasaan digital oleh pelaku UMKM.

Dalam aturan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 keberpihakan pemerintah dalam mendukung usaha mikro, kecil dan koperasi serta menggunakan produk dalam negeri dilakukan dengan mengatur kewajiban bagi kementerian, lembaga pemerintah daerah untuk mengalokasikan paling sedikit 40 persen dari nilai anggaran belanja atas barang dan jasa.

"Pengadaan barang dan jasa secara daring melalui laman LKPP," tandasnya.

LKPP untuk belanja pemerintah pengadaan barang dan jasa pada awal 2021 melalui website Bela Pengadaan telah terdata sejumlah 6 mitra platform, 66 ribu mitra UMKM, 790 transaksi di tahun 2021 dengan total nilai mencapai lebih dari Rp 509 juta.

Sedangkan pasar digital UMKM untuk belanja BUMN dan BUMD dengan 26 kategori produk saat ini terdapat 9 mitra BUMN telah bergabung dan akan terus bertambah.

Diketahui, Seminar Nasional dan Rakerwil AMSI Jatim 2021 ini juga menghadirkan nara sumber sederet tokoh kepala daerah secara virtual. Antara lain Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Gresik H Fandi Akhmad Yani, Bupati Sidoarjo H Ahmad Muhdlor, Bupati Pasuruan H.M Irsyad Yusuf, Bupati Pamekasan H Badrut Tamam.

Dari sektor swasta, Direktur Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari, David Santoso dan COO PT Arkadia Digital Media, Tbk., Suwarjono juga menjadi pemateri.

Selain didukung penuh Pemprov Jawa Timur dan Polda Jatim, Rakerwil AMSI Jatim kali ini juga mendapat support dari PT Danone Indonesia, PT Pelindo III, Djarum Foundation, Bank Jatim, PT PHE WMO, Husky CNOOC Madura Limited, Mitra Porangindo Sejahtera, Smartfren, PTPN X, Pemkab Pasuruan, PT Tirta Investama Aqua Pandaan dan Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement