Pemerintahan MPR Rumah Kebangsaan

Audiensi Bersama Tokoh Papua, Syarief Hasan: Perlu Duduk Bersama Bangun Bangsa

Kamis, 10 Juni 2021 - 22:27 | 19.40k
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan. (FOTO: Dok. MPR RI)
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan. (FOTO: Dok. MPR RI)
FOKUS

MPR Rumah Kebangsaan

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menilai kehadiran para tokoh Papua dalam audiensi bersama Pimpinan MPR RI menunjukan bahwa semua masih NKRI. Menyalurkan aspirasi ke MPR RI dikatakan sebagai sebuah langkah yang tepat sebab lembaga ini merupakan pemegangan kedaulatan rakyat. 

“Menyampaikan aspirasi kepada MPR dilindungi oleh undang-undang (UU Otsus Papua)," ucap Syarief Hasan dalam acara audiensi pimpinan MPR RI bersama para tokoh Papua di Ruang GBHN, Komplek Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta (10/6 2021).

Hadir dalam acara itu, anggota Majelis Rakyat Papua, pejabat Pemerintahan Provinsi Papua, dan wakil rakyat dari DPR RI dan DPD asal Papua. Kehadiran para tokoh Papua di MPR RI untuk menyampaikan berbagai permasalahan terkait rencana revisi Undang-Undang No 21 Tahun Otonomi Khusus Papua.

Sebagai sesama anak bangsa yang cinta NKRI menurut Syarief Hasan harus duduk bersama untuk membangun bangsa. “Ini adalah hakikat daripada kedaulatan rakyat," imbuh pimpinan MPR RI asal Fraksi Partai Demokrat tersebut.
 
Terkait otonomi khusus, Syarief Hasan menilai, masalah ini sudah banyak dibahas pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hasil revisi dari undang-undang yang ada dikatakan kelak akan menjadi payung hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Langkah pertama dalam pembangunan di Papua menurut Menteri Koperasi dan UMKM di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu adalah  mendengar aspirasi masyarakat Papua.
 
Pembangunan Papua disebut harus dikawal sesuai dengan sistem ketatanegaraan. Dana otonomi khusus yang diberikan harus dilihat bagaimana dampaknya terhadap pembangunan. Untuk itu kehadiran para tokoh Papua di MPR diharap membawa aspirasi dan evaluasi. 

Masalah-masalah yang ada selanjutnya bisa dimasukan dalam daftar invetaris masalah. Revisi yang ada disebut sebaiknya menyeluruh sehingga semua permasalahan yang ada bisa diselesaikan. “Tujuan kita berbangsa dan bernegara adalah terciptanya masyarakat sehat dan sejahtera," ujarnya. 
 
Menurut Syarief Hasan, apa yang disampaikan oleh para tokoh Papua sebagai wakil masyarakat di sana patut didengar dan selanjutnya disalurkan kepada DPR dan pemerintah. “Sebagai wakil rakyat kita harus menyampaikan apa yang dibawa oleh para tokoh Papua," tambahnya. 

Dikatakan, proses aspirasi yang ada harus dilakukan lewat dua arah, yakni dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Sebagai NKRI, keputusan dan kebijakannya yang ada harus betul-betul mengayomi seluruh warga negara.
 
Syarief Hasan menegaskan, masalah otonomi khusus tidak hanya memberikan dana otonomi khusus namun banyak hal yang menjadi prioritas. Untuk itu revisi undang-undang yang ada harus mampu menyelesaikan seluruh aspek. “Bukan hanya tentang bagaimana mengantarkan anggaran ke Papua," tuturnya. 

Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan kemudian mengungkapkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam revisi UU Otsus Papua, misalnya terkait kewenangan, sistem kelembagaan di Papua, masalah sosial, politik, dan budaya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Imadudin Muhammad
Publisher : Sofyan Saqi Futaki

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES