PTM di Cilacap Segera Dilaksanakan, Dewan Siap Lakukan Pengawasan

TIMESINDONESIA, CILACAP – Pembelajaran tatap muka (PTM) kini sedang berlangsung di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, meski sebatas untuk ujian sekolah. Lantas bagaimana praktiknya?

Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji mengatakan, PTM di Cilacap segera diterapkan. Sebab pembelajaran secara daring yang dilakukan selama pandemi covid-19 dinilai kurang efektif.

Ditemui usai Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cilacap, Rabu (9/6/2021) kemarin, bupati menambahkan banyak hal yang harus diperhatikan agar PTM dapat berlangsung lancar. Salah satunya pengetatan protokol kesehatan oleh seluruh warga sekolah.

Menurutnya PTM memang perlu, sebab selama ini pembelajaran daring kurang efektif untuk menyampaikan materi. "Tapi yang sangat penting yaitu protokol kesehatan, pakai masker," tegas bupati.

Dengan jumlah kasus yang masih cukup tinggi, Tatto mengakui penerapan PTM harus melalui banyak pertimbangan.

Untuk itu, pihaknya akan meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kabupaten Cilacap mematangkan persiapan PTM.

Sesuai rencana, PTM akan diberlakukan mulai Juli 2021, setelah vaksinasi bagi tenaga pendidikan tuntas diberikan.

Vaksinasi telah diberikan sejak Februari 2021 dan ditargetkan selesai bulan ini, dengan jumlah sasaran sekitar 11 ribuan tenaga pendidik.

Kepala Dinas P dan K Kabupaten Cilacap Budi Santosa menjelaskan, selain pengetatan protokol kesehatan, mekanisme PTM juga melibatkan persetujuan orang tua/wali murid.

Koordinasi dengan pemangku wilayah mulai RT dan RW juga dilakukan untuk mengetahui kondisi siswa di lingkungan masing-masing, guna memastikan kesehatan dan keselamatan.

Ada 156 sekolah yang akan menjadi piloting PTM di masa pandemi covid-19 mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA.

"Semua sudah mendapat izin bupati, tinggal menunggu izin gubernur," ucapnya.

Wakil Ketua DPRD Cilacap Purwati menjelaskan, dengan PTM terbatas yang sudah berjalan di Kabupaten Cilacap, hal ini ada dasarnya. Yakni Perbup No 126 Tahun 2020.

"Jadi dalam PTM ini harus sesuai protokol kesehatan. Dalam satu ruangan maksimal 10 anak dengan menggunakan masker, face shield, dan duduknya disekat untuk jaga jarak," ujar politikus Partai Gerindra itu.

Dan pada saat anak datang atau pulang, guru memberitahukan pada wali murid untuk tidak menggunakan kendaraan umum, dijemput pakai motor atau mobil.

Supaya ini mengantisipasi, dan setelah pembelajaran anak tidak boleh bermain. Sehingga tidak memicu kerumunan. Pulang ke rumah tetap protokol kesehatan.

Dalam Perbup juga disebutkan, ketika ada klaster sampai ada anak terpapar covid maka pembelajaran dihentikan, dan tetap melalui daring.

Ditanya pengawasan oleh Dewan, Purwati menandaskan bisa melalui peninjauan kerja (PK) ke masing-masing sekolah atau ke Korwil Dikbud di kecamatan-kecamatan.

"Nanti kita selalu sharing dengan para guru, kepala sekolah, dan komite sekolah untuk bagaimana dalam PTM ini harus benar-benar dijalankan sesuai protokol kesehatan.

Purwati berharap, PTM ini akan menjadi baik karena siswa secara langsung bisa kontak emosional dengan para guru sehingga manfaatnya juga banyak.

"Karena anak di rumah jenuh, hanya belajar melalui HP.

Pada saat ketemu dengan guru akan membentuk disiplin. Biasanya kalau dibilang sama orang tuanya agak susah, tapi ketika ketemu dengan gurunya terkait covid akan lebih nurut," ungkapnya.

Ia menuturkan, yang penting pembelajaran tatap muka ini berjalan tapi harus dijeda atau disekat, dibuat kelompok-kelompok, jangan sampai dalam satu ruangan lebih dari 10 anak. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement