Peristiwa Nasional

Pasal 219 RKUHP, Penghina Presiden RI akan Dibui 4,5 Tahun dan Denda 200 Juta

Rabu, 09 Juni 2021 - 08:07 | 19.08k
Pasal 219 RKUHP, Penghina Presiden RI akan Dibui 4,5 Tahun dan Denda 200 Juta
Presiden RI Joko Widodo saat melakukan konferensi pers di Istana Negara beberapa waktu lalu. (FOTO: dok Setkab RI)
Pewarta: | Editor: Wahyu Nurdiyanto

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) memungkinkan penghina Presiden/Wakil Presiden RI hingga DPR RI bisa dipenjara, terus ditentang oleh banyak pihak. RKUHP dinilai tak mencerminkan negara demokratis yang bersifat terbuka.

Ketua Yayasan lembaga hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai, RKUHP itu cukup aneh. Menurutnya, pasal tersebut menggambarkan pemerintah atau DPR adalah antikritik. Menurutnya, hal itu tak sejalan dengan UUD 1945.

"Ini menunjukkan DPR dan Pemerintah antikritik dan tidak sesuai dengan UUD 1945. DPR adalah lembaga negara, maka artinya suara publik adalah kritik. Lembaga publik kalau gak boleh dikritik artinya bukan demokrasi lagi," jelasnya kepada awak media, Selasa (8/6/2021) kemarin.

"Sangat bertentangan. Kita kan negara pihak Kovenan Hak Sipil Politik, terlebih amandemen Konstitusi sudah memasukkan HAM. Harus dihapus pasal-pasal penjajah begini," katanya.

Pidana Penjara

Seperti yang diketahui, RKUHP terbaru itu memang membuka kemungkinan menjerat masyarakat jika menyerang harkat serta martabat Presiden dan Wakil Presiden melalui media sosial. Dengan pidana penjara selama 4,5 tahun atau denda paling banyak Rp 200 juta.

Itu tertuang dalam Pasal 219 Bab II. Tentang Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden.

"Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV," demikian bunyi pasalnya.

Sementara itu, penyerangan kehormatan pada harkat dan martabat Presiden serta Wakil Presiden yang tidak melalui media sosial bisa dijerat dengan pidana penjara maksimal 3,5 tahun atau denda Rp 200 juta. Hal itu tertuang di Pasal 218 ayat 1.

Di Pasal 218 ayat 2 kemudian dinyatakan bahwa tindakan tidak dikategorikan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat jika dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Aduan Dilakukan oleh Presiden Langsung

Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tersebut, diproses jika aduannya langsung dilayangkan ke aparat penegak hukum. Selain itu, untuk aduan hanya dapat dilakukan oleh presiden maupun wakil presiden langsung.

“Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden,” demikian bunyi pasal 220 di RKUHP.

Sebelumnya, MK melalui putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 sudah pernah membatalkan pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Kitab KUHP.

Diketahui, permohonan uji materi itu diajukan Eggi Sudjana dan Pandapotan Lubis. MK menilai Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP bisa berbahaya karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Tapi, kini pasal itu masih muncul dalam RKUHP.

Menjaga Kehormatan

Tenaga Ahli Utama KSP Ade Irfan Pulungan menilai, aturan pidana terhadap pihak-pihak yang menghina Presiden RI yang termaktub dalam RKUHP adalah semata untuk menjaga kehormatan Presiden. Pasalnya, apapun alasannya kata dia, Presiden tetaplah memiliki wibawa yang harus dilindungi.

"Karena isi (rancangan) KUHP adalah untuk menjaga wibawa kehormatan presiden sebagai kepala negara, menjaga kehormatan negara untuk Presiden NKRI [Negara Kesatuan Republik Indonesia," katanya seperti dikutip dari CNN, Rabu (9/6/2021).

"Presiden ini kan memang harus kita hormati. Bagaimana ceritanya kepala negara kita presiden, kita dengan seenaknya memfitnah di media sosial terus diketahui publik," jelasnya lagi.

Sementara itu, tak sedikit Partai Politik yang kontra terhadap keputusan tersebut. Salah satunya yang disuarakan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Meski diketahui sebagai pendukung setia Presiden RI Jokowi, partai milenial tersebut dengan tegas menolak aturan itu.

Ketua DPP PSI Tsamara Amany menyampaikan, pasal tersebut dimungkinkan bisa membungkam kebebasan berpendapat masyarakat. "Pasal tersebut punya potensi menjadi pasal karet yang menghambat diskursus publik yang sehat,” katanya dalam keterangan tertulis.

Tak hanya itu, Tsamara menilai, jika hal tersebut diimplementasikan, akan terjadi kemunduran bagi demokrasi di Tanah Air.

"Kritik seharusnya dibalas dengan kerja, bukan ancaman penjara," ujarnya soal RKUHP yang memungkinkan penghina Presiden/Wakil Presiden RI dipenjara. (*)



Publisher : Rizal Dani

EKORAN

TERBARU

  • Cimplung Kuliner Tradisional Masyarakat Pangandaran yang Mulai Terlupakan
    Cimplung Kuliner Tradisional Masyarakat Pangandaran yang Mulai Terlupakan
    13/06/2021 - 00:12
  • Menteri PUPR RI Optimistis Pembangunan Pintu Air Demangan Baru Selesai Akhir 2021
    Menteri PUPR RI Optimistis Pembangunan Pintu Air Demangan Baru Selesai Akhir 2021
    12/06/2021 - 23:56
  • Insiden Lima Calon TKW PT CKS, Polisi Tingkatkan Kasus Menjadi Penyidikan
    Insiden Lima Calon TKW PT CKS, Polisi Tingkatkan Kasus Menjadi Penyidikan
    12/06/2021 - 23:14
  • Ditahan Imbang Tira-Persikabo, Ini Reaksi Robert Albert
    Ditahan Imbang Tira-Persikabo, Ini Reaksi Robert Albert
    12/06/2021 - 23:01
  • Kalahkan PON Jateng, Pelatih PSIS Sebut Timnya Masih Banyak Masalah
    Kalahkan PON Jateng, Pelatih PSIS Sebut Timnya Masih Banyak Masalah
    12/06/2021 - 22:33

TIMES TV

Rektor UIN Maliki: Genjot Kualitas SDM menuju Smart Islamic University

Rektor UIN Maliki: Genjot Kualitas SDM menuju Smart Islamic University

01/04/2021 - 15:58

Rektor UNU: Merdeka Belajar di Tengah Pandemi

Rektor UNU: Merdeka Belajar di Tengah Pandemi
Tangis Haru Warnai Penganugerahan Doktor Kehormatan Doni Monardo

Tangis Haru Warnai Penganugerahan Doktor Kehormatan Doni Monardo
Peresmian SPAM Umbulan di Kabupaten Pasuruan

Peresmian SPAM Umbulan di Kabupaten Pasuruan
The Voice of Peace Official Video by Maria Stefanie

The Voice of Peace Official Video by Maria Stefanie

iGuides

  • De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    19/07/2020 - 16:35
  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05
  • Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    02/09/2019 - 18:24
  • Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    26/07/2019 - 20:00
  • Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    25/05/2019 - 23:20

KOPI TIMES

  • Strategi Pengembangan Profesionalisme dalam Pembelajaran di Pendidikan Sekolah Dasar
    Strategi Pengembangan Profesionalisme dalam Pembelajaran di Pendidikan Sekolah Dasar
    12/06/2021 - 13:56
  • Menciptakan Ruang dan Waktu di Era Pandemi
    Menciptakan Ruang dan Waktu di Era Pandemi
    12/06/2021 - 10:30
  • Jalan Pedesaan Mendeskripsikankan Taraf Perekonomian Penghuninya          
    Jalan Pedesaan Mendeskripsikankan Taraf Perekonomian Penghuninya          
    12/06/2021 - 08:36
  • Euro 2020, Sarana Komunikasi Bangkit di Masa Covid-19
    Euro 2020, Sarana Komunikasi Bangkit di Masa Covid-19
    12/06/2021 - 04:41
  • Sosok Guru Profesional Menurut Imam Al Ghazali
    Sosok Guru Profesional Menurut Imam Al Ghazali
    11/06/2021 - 12:37
  • Sekolah Bermutu Untuk ”Akar Umput”
    Sekolah Bermutu Untuk ”Akar Umput”
    11/06/2021 - 11:08
  • Pendekatan Modern Pendidikan Islam Guna Ciptakan Generasi yang Mampu Berpikir Kritis
    Pendekatan Modern Pendidikan Islam Guna Ciptakan Generasi yang Mampu Berpikir Kritis
    11/06/2021 - 10:20
  • Pendidikan Kepemimpinan Administrator “Branding
    Pendidikan Kepemimpinan Administrator “Branding" Perubahan Pelayanan ASN
    10/06/2021 - 16:19

KULINER

  • Cimplung Kuliner Tradisional Masyarakat Pangandaran yang Mulai Terlupakan
    Cimplung Kuliner Tradisional Masyarakat Pangandaran yang Mulai Terlupakan
    13/06/2021 - 00:12
  • Pizza Parade, Kulineran Seru di Hotel Royal Tulip Darmo Surabaya
    Pizza Parade, Kulineran Seru di Hotel Royal Tulip Darmo Surabaya
    12/06/2021 - 11:00
  • Mencicipi Sego Romo Gresik yang Keberadaannya Mulai Langka
    Mencicipi Sego Romo Gresik yang Keberadaannya Mulai Langka
    06/06/2021 - 19:44
  • Kembangkan Resep Keluarga, Toko Roti Bien Hadirkan Berbagai Rasa Menggugah Selera
    Kembangkan Resep Keluarga, Toko Roti Bien Hadirkan Berbagai Rasa Menggugah Selera
    06/06/2021 - 04:02
  • Coba Garing dan Gurihnya Kulit Ayam Krispi Saus Asam Pedas
    Coba Garing dan Gurihnya Kulit Ayam Krispi Saus Asam Pedas
    05/06/2021 - 14:35