[CEK FAKTA] Video UAS Ngamuk Dana Haji Dipakai

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Beredar sebuah video Ustaz Abdul Somad (UAS) mengamuk karena dana haji dipakai untuk kepentingan pemerintah. Dalam video yang beredar juga tertuliskan narasi bahwa UAS mengamuk pada orang yang menyalahgunakan wakaf. 

Unggahan video tersebut juga menyebutkan bahwa UAS bergelora membicarakan soal dana haji, sebagai berikut:

Duit gak ada, dipakai dana haji. Umat Islam ribut, umat Islam mengamuk!

Kami bayar haji untuk berangkat haji! Bukan duit kami dipakai untuk bangun jalan, investasi.

Jikalau umat Islam mengamuk, baru ‘mereka’ berhenti. Namun, jikalau diam, uangnya lanjut dipakai. 

Yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, kalian akan dituntut di hadapan Allah SWT!

Silakan jadi gubernur, silakan jadi wali kota, silakan jadi presiden, jabatan kalian hanya dua periode, tapi hisab kalian di akhirat kekal selama-lamanya!

Sumber: Wadoohh, ini kok UAS ngomong gini ? | YouTube

CEK FAKTA

Hasil penelusuran TIMES Indonesia informasi terkait video Ustaz Abdul Somad (UAS) yang mengamuk karena dana haji dipakai untuk kepentingan pemerintah, tidak benar. 

Menurut penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia, video yang beredar tersebut merupakan potongan ceramah ustaz Ustaz Abdul Somad (UAS) pada 1 April 2021, di Masjid Amal Silaturrahim, Asia Mega Mas, Kota Medan. Ceramah tersebut diunggah dalam channel Ustadz Abdul Somad Official dengan judul "PERTAHANKAN RUMAH ALLAH INI ! | Masjid Amal Silaturrahim, Asia Mega Mas, Kota Medan | 4.1.2021". 

Video tersebut telah disaksikan 361,744 dan ditayangkan pada 8 Januari 2021. Video tersebut dipotong oleh oknum penyebar hoaks pada menit 24:34 hingga 27:32. Dalam potongan tersebut, UAS tengah berpendapat bahwa pemerintah kurang transparan dalam mengelola dana haji. Video ini digunakan pembuat hoaks untuk memberikan informasi yang sesat pada masyarakat, terutama memberikan pemahaman bahwa pemerintah menggunakan dana haji untuk infrastruktur. Potongan video UAS itu ditayangkan oleh Channel Kabar Baik Segala Makhluk (KBSM). Video berdurasi 3 menit itu diberi judul Wadoohh, ini kok UAS ngomong gini ?

Video UAS selengkapnya bisa dilihat di bawah ini:

PERTAHANKAN RUMAH ALLAH INI ! | Masjid Amal Silaturrahim, Asia Mega Mas, Kota Medan | 4.1.2021 | YouTube

Kemudian tim Cek Fakta TIMES Indonesia juga melakukan penelusuran terkait dana haji 2021. Menurut data dari TIMES Indonesia, Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyatakan bahwa dana haji para calon jamaah yang sudah terbayarkan aman. Hal ini disampaikan Dewan Pengawas BPKH, Abd Hamid Paddu, untuk meluruskan berita berita hoaks terkait pengelolaan dana haji. 

"Dana haji yang per Maret 2021 sebesar : 149.15 T sangat aman. Dana tersebut berada pada: 33% di Perbankan Syariah dan 67% berada di Investasi syariah (Surat berharga syariah Negara dan Korporasi, Investasi syariah lainnya, dan emas)," ujar Hamid saat dihubungi, Selasa (8/6/2021).

Lanjutnya, nilai manfaat dari pengelolaan dana tersebut sebesar Rp7 triliun, akan digunakann untuk mencukupkan biaya haji yang berangkat dan sebagiannya masuk ke rekening jamaah tunggu.

"Calon jemaah haji menyetor dana setoran awal 25 juta (ini yg dikelala BPKH, yang totalnya saat ini sdh 149.15 T), dan sekitar 10 juta untuk setoran lunas (bagi jemaah yang akan berangkat)," jelasnya

Sumber: Dewan Pengawas BPKH Pastikan Audit dan Dana Haji Aman | TIMES Indonesia

Penelusuran lain Tim Cek Fakta TIMES Indonesia juga menemukan bahwa Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (Menko PMK RI) Muhadjir Effendy menegaskan, pengelolaan dana haji tersebut dipastikan aman.

"Tidak ada namanya isu-isu seperti yang berkembang di masyarakat. Artinya apa? Dana haji saya jamin aman," katanya dalam siaran pers Kemenko PMK RI, Sabtu (5/6/2021).

Ia menjelaskan, bahwa dana calon jemaah haji hingga hari ini mencapai Rp150 triliun dan dikelola dengan sangat baik. Ia juga mengaku, memang ada masyarakat yang mempertanyakan keberadaan dana haji yang selama ini telah disetorkan tersebut.

Selain itu, ia meminta masyarakat, khususnya yang sudah menyetor membayaran haji, tak termakan isu miring. Salah satunya yakni dana haji saat ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Sumber: Pemerintah Pastikan Dana Haji Rp 150 Triliun Aman | TIMES Indonesia

Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (Dewas BPKH), Suhaji Lestadi memastikan bahwa dana haji yang terkumpul sebesar Rp150 triliun, masih dalam kondisi aman.

Suhaji Lestadi mempersilakan masyarakat mengecek sendiri uangnya di website khusus yang disediakan oleh pemerintah. Dia menjamin uang itu tersimpan dengan rapi dan tidak ada yang berani membelanjakannya.

Dia kemudian merinci alokasi dana itu. Menurutnya, sebanyak Rp50 triliun uang itu disimpan di berbagai Bank Syariah di Indonesia, sedangkan Rp100 triliun-nya berada dalam investasi yang bisa dipertanggungjawabkan.

"Masyarakat bisa mengakses informasi mengenai dana haji di website BPKH," ujar Suhaji Lestadi di Jakarta, Minggu (6/6/2021).

Sumber: Anggota Dewas BPKH: Dana Haji 150 Triliun Aman | TIMES Indonesia

Dilansir dari Antara, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu mengatakan laporan keuangan BPKH diaudit secara rutin oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Banyak juga yang membuat tagar 'Dana Haji Diaudit'. Sebagai lembaga negara kami ini sudah rutin diaudit, sejak di Kementerian Agama dana haji selalu diaudit oleh BPK, dan kebetulan mulai 2017-2018 dan sampai sekarang itu diaudit oleh BPK, baik itu audit tahunan maupun semester, bahkan ada audit khusus," paparnya.

Pada 2018 hingga 2019, laporan keuangan BPKH mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Untuk laporan keuangan BPKH 2020 sedang proses audit," katanya.

Sumber: BPKH: Dana calon haji yang tentunda keberangkatannya aman - ANTARA News Jawa Barat

Terkait pembatalan keberangkatan haji, Kementerian Agama RI (Kemenag RI) memastikan pemerintah tak memberangkatkan jemaah haji 2021. Keputusan itu diambil didasarkan sejumlah pertimbangan, terutama pertimbangan kesehatan di tengah Pandemi Covid-19 yang masih melanda berbagai negara di dunia.

Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M.

"Saya hari ini telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M," ucap Menag RI Yaqut Cholil Qoumas dalam konferensi pers, Kamis (3/6/2021).

Hadir dalam konferensi pers, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto, serta sejumlah perwakilan dari Kemenkes, Kemenlu, Kemenhub, BPKH, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah, Forum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, serta perwakilan dari MUI dan Ormas Islam lainnya.

Keputusan ini bukan tanpa alasan. Selain pertimbangan kesehatan, Menag RI mengungkapkan, keputusan itu diambil lantaran Kerajaan Arab Saudi sampai hari ini belum juga membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji 2021, khususnya untuk Indonesia.

"Ini bahkan tidak hanya Indonesia, tapi semua negara. Jadi sampai saat ini belum ada negara yang mendapat kuota, karena penandatanganan Nota Kesepahaman memang belum dilakukan," tegas Gus Yaqut, sapaan akrab Menag RI.

Menag RI menambahkan, pembatalan keberangkatan jemaah ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia (WNI) baik dengan kuota haji Indonesia maupun kuota haji lain. 

Jemaah haji, reguler dan haji khusus, yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1441 H/2020 M, akan menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1443 H/2022 M.

"Setoran pelunasan Bipih dapat diminta kembali oleh jemaah haji yang bersangkutan. Jadi uang jemaah aman. Dana haji aman. Indonesia juga tidak punya utang atau tagihan yang belum dibayar terkait haji. Info soal tagihan yang belum dibayar itu hoaks" ungkapnya.

Sumber: Pembatalan Haji 2021, Ini Pertimbangan Pemerintah Hingga soal Investasi Dana Haji | TIMES Indonesia

KESIMPULAN

Menurut hasil penelusuran Tim Cek Fakta TIMES Indonesia, informasi terkait video Ustaz Abdul Somad (UAS) mengamuk karena dana haji dipakai untuk kepentingan pemerintah merupakan informasi yang salah. Karena informasi tersebut tidak mencantumkan sumber resmi.

Menurut misinformasi dan disinformasi yang dikategorikan First Draft, informasi terkait video Ustaz Abdul Somad (UAS) mengamuk karena dana haji dipakai untuk kepentingan pemerintah termasuk dalam kategori Misleading content (konten menyesatkan). Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.
 
Misleading content dibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli, seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya.

----

Cek Fakta TIMES Indonesia

TIMES Indonesia adalah media online yang sudah terverifikasi faktual di Dewan Pers. Dalam kerja melakukan cek fakta, TIMES Indonesia juga bekerjasama dengan 23 media nasional dan lokal, untuk memverifikasi berbagai informasi hoaks yang tersebar di masyarakat.

Jika anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silakan menyampaikan kepada tim CEK FAKTA TIMES Indonesia di email: [email protected] atau [email protected] (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement