Ekonomi

Dukung Tata Kelola Keuangan Inklusif dan Ekonomi Nasional, Pemkab Kediri Launching QRIS

Selasa, 08 Juni 2021 - 19:41 | 30.84k
Bupati Kediri dan kepala bank BI dan Jatim menekan tombol peluncuran digitalisasi pajak daerah. (Foto: Canda Adi Surya/TIMES Indonesia)
Bupati Kediri dan kepala bank BI dan Jatim menekan tombol peluncuran digitalisasi pajak daerah. (Foto: Canda Adi Surya/TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, KEDIRIPemkab Kediri menggelar launching QRIS Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah dan Tiket Wisata Non tunai yang digelar di Pendopo Panjalu Djayati Kabupaten Kediri, Selasa (8/6/2021).

Dalam louncing QRIS ini Bupati yang mewakili Pemkab Kediri dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Perwakilan Kediri serta Bank Jatim cabang Pare melakukan penekanan tombol diluncurkannya QRIS Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah dan Tiket Wisata Non tunai.

Diluncurkan secara resmi oleh Bupati Kediri Pembayaran pajak daerah dan tiket masuk wisata non tunai merupakan hasil kerjasama Badan Pendapatan Daerah Pemkab Kediri dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri bekerjasama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri dan Bank Jatim Cabang Pare. Hal ini sendiri merupakan bentuk komitmen lanjutan dari Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). 

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengungkapkan peralihan pembayaran ke sistem non tunai memang memiliki tantangan besar. Namun Bupati yang akrab disapa Mas Bup Dhito ini yakin kedepannya non tunai akan menjadi hal yang lazim di Kabupaten Kediri.

"Tidak bisa dipungkiri terkadang masyarakat ini masih memilih jalur-jalur konvensional. Tapi paling tidak pemerintah sudah menyiapkan infrastruktur. 10 tahun masa yang akan datang ini bukanlah hal yang asing di kabupaten, ” tambah Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana.

Bupati KediriBupati memberikan sambutan dalam acara launcing peluncuran digitalisasi pajak daerah dan tiket wisata (Foto: Canda Adi Surya/TIMES Indonesia)

Proses digitalisasi sendiri tidak bisa lepas partisipasi masyarakat. Dimana terjadi perubahan dalam pola transaksi masyarakat selama masa pandemi Covid-19. Percepatan dan perluasan digitalisasi sendiri untuk mendukung tata kelola keuangan inklusif dan ekonomi nasional. Tidak hanya itu, digitalisasi diharapkan mampu meningkatkan efektivitas layanan publik dan transparansi dalam pendapatan daerah dan pelayanan masyarakat.

Rencananya digitalisasi akan dilakukan di seluruh sektor pelayanan masyarakat. Yang ada kaitannya dengan layanan masyarakat. Mungkin di RS atau pasar secara menyeluruh. "Saya harap dua atau tiga tahun ini bisa menyeluruh di pelayanan masyarakat," pungkas bupati muda ini.

Untuk pembayaran tiket tempat wisata non tunai, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengingatkan kepada SKPD terkait untuk memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan masyarakat. Untuk tempat wisata sendiri dibawah naungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Pemkab Kediri QRISBupati dan dinas terkait tunjukkan aplikasi digitalisasi pajak daerah (Foto: Canda Adi surya/TIMES Indonesia)

"Jangan sampai cuma jadi pajangan. Nanti dipastikan betul di tempat tiket, baik wisata Besuki, atau tempat lain benar-benar digunakan. Memang sosialisasi tidak mudah di awal, tantangan pasti banyak,” harap Bupati Kediri.

Untuk saat ini, ada 5 jenis pajak bisa dibayarkan secara non tunai menggunakan QRIS dan virtual account yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (PPHTP). (d)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Irfan Anshori
Publisher : Sholihin Nur

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES