Kinerja Kementerian ATR/BPN Dinilai Buruk, Junimart Girsang Minta Menteri Sofyan Turun Lapangan

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Junimart Girsang menyoroti kinerja Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam melaksanakan visi besar Pemerintahan Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin. Pasalnya, akselerasi program reforma agraria yang dilaksanakan Kementerian ATR/BPN tidak dibarengi dengan reformasi birokrasi di tingkat internal.

Padahal, akselerasi reforma agraria sudah menjadi urgensi guna menjamin kepastian hukum dalam status, kepemilikan, dan hak-hak atas tanah, serta menyelesaikan berbagai persoalan sengketa tanah di lapangan.

Suasana rapat bersama DPR RI dan Menteri ATR/BPN RI. (Foto: Sumitro/TIMES Indonesia). 

"Kinerja di bawah perlu diawasi, kinerja mereka itu bobrok karena penempatan mereka itu penuh dengan KKN. Pak Menteri perlu kroscek ke bawah. Penguatan lembaga tidak mungkin terjadi kalau Pak Menteri tidak turun langsung. Tidak ABS Pak," tegas Junimart dalam rapat kerja di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (07/06/2021).

Pernyataan itu disampaikan langsung Junimart kepada Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dalam rapat yang mengagendakan dua agenda besar. Yakni menyangkut Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 dan Pembahasan RAPBN serta Rencana Kerja Tahun 2020.

Junimart juga menyoroti pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), disebutnya ada oknum pejabat dilingkungan Kementerian ATR/BPN yang ikut bermain demi mendapatkan pundi-pundi uang.

Politisi PDI Perjuangan itu mengaku memegang banyak catatan perihal kinerja Kementerian ATR/BPN. Apalagi banyak kelompok masyarakat yang menyampaikan aduan, baik secara pribadi maupun disampaikan secara kelembagaan ke Komisi II DPR RI.

"Anggarannya cukup besar, tapi hasil kerjanya tidak jelas, kasihan Pak Menteri," ucapnya.

Suasana rapat bersama DPR RI dan Menteri ATR/BPN RI. (Foto: Sumitro/TIMES Indonesia). 

Ia menambahkan, baru-baru ini melaksanakan kunjungan ke Pekanbaru, Riau. Dalam kunjungan itu, dirinya mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat perihal sengketa pertanahan. Salah satu misalnya mengenai dugaan campur tangan oknum dari Kementerian Kehutanan yang meminta BPN membatalkan sertifikat tanah.

Padahal, masyarakat sudah memegang sertifikat atas tanah miliknya selama 20 tahunan. Mereka bahkan sudah mendiami tanah itu sebelum zaman kemerdekaan RI. Tiba-tiba, lanjut Junimart, Kementerian Kehutanan datang dan mengatakan bahwa tanah itu merupakan kawasan hutan.

"(Kehutanan) meminta kepada Kakanwil BPN untuk membatalkan sertifikat tanah masyarakat. Saya bilang jangan batalkan, jangan mau dilempar tanggung jawab begitu sama Kementerian Kehutanan," terang Junimart.

"Tolong sampaikan kepada seluruh jajaran Kementerian ATR tidak boleh Kementerian lain mencampuri kewenangan dari ATR, kecuali perintah pengadilan yang sudah inkrah," sambungnya.

Apabila Kementerian ATR/BPN meragukan pernyataannya, Junimart Girsang mengajak Menteri Sofyan Djalil datang langsung menemui masyarakat di Pekanbaru Riau. Ada ribuan sertifikat milik masyarakat yang diminta dibatalkan oleh Kementerian Kehutanan. "Ini sangat penting dan urgent untuk pak Menteri ketahui," katanya.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement