EIU Catat Penurunan Indeks Demokrasi Indonesia 2020, Rizal Ramli : Anjlok 30 Poin

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Tokoh Nasional Dr Rizal Ramli (RR) membeberkan  hasil Indeks Demokrasi Indonesia 2020 dari The Economist Intelligence Unit (EIU) yang menurun. RR mengklaim ini bahwa ada sistem otoriter yang kini hidup kembali.

"Sehingga indeks demokrasi Indonesia anjlok 30 poin," kata Rizal Ramli dalam keterangannya, Senin (7/6/2021).

Menurut mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tersebut, saat ini permasalahan yang dihadapi Bangsa Indonesia adalah gampang menjustifikasi dengan label radikal ketika berhadapan dengan orang atau golongan yang berbeda pandangan. Sedangkan urgensi yang harus diselesaikan adalah soal korupsi.

"Padahal masalah utama kita adalah, korupsi yang luar biasa. Tidak adanya konsistensi antara niat pemimpin, kata-kata pemimpin dan tindakan," ungkapnya.

Sementara itu, sebuah laporan mengenai Indeks Demokrasi 2020 telah dirilis The Economist Intelligence Unit (EIU). Dari laporan tersebut menunjukkan bahwa Norwegia mendapat skor tertinggi yakni 9,81 dan membuatnya menjadi negara dengan indeks demokrasi tertinggi di dunia.

Sementara itu, di posisi kedua ada Islandia dengan skor 9.37, disusul Swedia dengan skor 9.26, Selandia Baru dengan skor 9.25, dan Kanada dengan skor 9.24. Adapun negara dengan indeks demokrasi paling rendah adalah Korea Utara, dengan skor 1.08, seperti ditulis oleh DW Indonesia, Senin (8/2/2021) lalu.

Secara keseluruhan, EIU mengakui bahwa secara global indeks demokrasi dunia menurun dibandingkan tahun lalu.

Rata-rata skor indeks demokrasi dunia tahun ini tercatat 5.37, menurun dari yang sebelumnya 5.44. Angka ini pun tercatat sebagai rata-rata skor terendah sejak EIU merilis laporan tahunannya pada 2006 silam.

Berdasarkan skor yang diraih, EIU akan mengklasifikasikan negara-negara ke dalam empat kategori rezim: demokrasi penuh, demokrasi cacat, rezim hibrida, dan rezim otoriter.

Laporan juga menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak kepada demokrasi dan kebebasan di dunia.

"Pandemi menegaskan bahwa banyak penguasa menjadi terbiasa mengecualikan publik dari diskusi tentang masalah-masalah mendesak saat ini, dan menunjukkan elit pemerintah, bukan partisipasi populer, telah menjadi norma," ujar Joen Hoey penulis laporan EIU. Laporan EIU ini kemudian mendapat tanggapan dari Tokoh Nasional Dr Rizal Ramli. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement