Tuntut Gaji Naik, 3.000 Dokter Mengundurkan Diri Massal

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Setidaknya 3.000 dokter di India mengundurkan diri secara massal setelah Pengadilan Tinggi di Madhya Pradesh, negara bagian India tengah menyebut pemogokan empat hari dokter junior itu "ilegal" dan mengarahkan mereka untuk kembali bertugas pada Jumat sore.

Dilansir The Independent, hampir 3.000 dokter junior yang bekerja di enam perguruan tinggi kedokteran pemerintah negara bagian itu mogok kerja sejak hari Senin.

Para dokter junior mengajukan beberapa tuntutan kepada pemerintah negara bagian, di antaranya kenaikan gaji dan pengobatan gratis untuk mereka dan keluarga mereka jika mereka tertular infeksi virus corona yang mematikan itu.

Namun Pengadilan Tinggi Madhya Pradesh pada hari Kamis mengarahkan para dokter junior yang mogok di negara bagian itu untuk melanjutkan tugas mereka dalam waktu 24 jam, dan menyebut pemogokan empat hari itu sebagai "ilegal".

Presiden Asosiasi Dokter Junior Madhya Pradesh (MPJDA), Dr Arvind Meena menyebutkan, para dokter junior menentangnya dan memilih mengundurkan diri secara massal dari jabatan mereka pada hari Kamis itu juga.

"Sedianya pemogokan yang dimulai pada hari Senin itu akan berlanjut sampai tuntutan mereka dipenuhi," katanya.

Meena mengatakan, pemerintah negara bagian telah membatalkan pendaftaran mereka untuk PG tahun ketiga dan karena itu mereka tidak akan dapat mengikuti ujian.

Dia mengatakan MPJDA akan mengajukan banding terhadap putusan pengadilan tinggi di Mahkamah Agung.

Meena juga mengklaim anggota Asosiasi Petugas Medis dan Federasi Asosiasi Dokter Residen juga akan bergabung dalam agitasi mereka.

Dia mengatakan dokter junior dan senior Rajasthan, Bihar, Chhattisgarh, Uttar Pradesh, Karnataka, Telangana, Bihar, Maharashtra dan AIIMS Rishikesh, antara lain, telah mendukung pemogokan mereka.

Meena juga menyebut pada 6 Mei, otoritas pemerintah berjanji untuk memenuhi tuntutan mereka tetapi tidak ada realisasinya setelah itu, sehingga  memaksa mereka untuk berhenti bekerja.

Ditanya tentang keputusan pemerintah untuk menaikkan gaji mereka sebesar 17 persen dan apakah mereka akan melanjutkan tugas setelah perintah yang relevan dikeluarkan, Meena mengatakan tetap tidak berkomitmen.

"Pemerintah telah berjanji untuk menaikkan tunjangan sebesar 24 persen dan sampai mereka menaikkannya ke batas itu, pemogokan akan berlanjut," katanya.

Sebelumnya pada hari itu, pengadilan tinggi di Jabalpur menyebut pemogokan di seluruh negara bagian yang disebut oleh JDA sebagai ilegal dan mengarahkan para dokter junior yang memprotes untuk kembali bekerja pada pukul 14.30 pada hari Jumat.

Majelis Hakim yang terdiri dari Hakim Mohammad Rafiq Ahmed dan Hakim Sujoy Paul mengatakan jika dokter yang mogok tidak melanjutkan tugas dalam jangka waktu yang ditentukan, pemerintah negara bagian harus mengambil tindakan tegas terhadap mereka.

Dewan mengutuk keputusan JDA yang melakukan pemogokan pada saat pandemi dan mengatakan langkah seperti itu tidak dapat didorong selama krisis kesehatan.

HC mendengarkan petisi menentang pemogokan yang diajukan oleh advokat yang berbasis di Jabalpur, Shailendra Singh.

Sementara itu, pada konferensi pers di Bhopal, komisaris pendidikan kedokteran Madhya Pradesh, Nishant Warwade mengatakan, Menteri Pendidikan Kedokteran, Vishvas Sarang telah bertemu dengan perwakilan JDA beberapa kali dan mengambil beberapa langkah positif untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Warwade mengatakan sesuai Indeks Harga Konsumen (CPI), kenaikan 17 persen dalam tunjangan dokter junior telah disetujui dan segera perintah untuk efek ini akan dikeluarkan.

Tergantung pada IHK yang berlaku, tunjangan akan lebih ditingkatkan, kata birokrat senior. "Selain tunjangan naik, pemerintah juga menerapkan skema asuransi kesehatan untuk mereka," katanya.

"Seperti pejabat dan karyawan lainnya, ESMA (Essential Services Maintenance Act) juga berlaku untuk dokter dan diharapkan petugas medis yang mogok akan kembali merawat pasien yang merupakan kewajiban moral mereka," kata Warwade.

Undang-undang juga telah mengatur pemeliharaan layanan penting tertentu, termasuk yang terkait dengan kesehatan.

Setidaknya 3.000 dokter junior di India itu justru memilih mengundurkan diri secara massal setelah Pengadilan Tinggi di Madhya Pradesh, negara bagian India tengah, menyebut pemogokan mereka selama empat hari itu "ilegal". (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement