Nasib Kuota Calon PPPK di Pulau Morotai Tersandung Anggaran

TIMESINDONESIA, PULAU MOROTAI – Kurang lebih 360 orang kuota calon PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) Tahun 2021 yang ditetapkan BKD untuk Pulau Morotai telah diusulkan ke Pemerintah Pusat. 

Namun, hingga saat ini penganggarannya dari Pemerintah Pusat terkait gaji PPPK tak kunjung ditransfer ke kas daerah. Alasannya pun belum jelas. Walhasil tes bagi ratusan "Umar Bakri" ini ditunda pada tahun berikutnya oleh Pemkab Pulau Morotai, Maluku Utara.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Pulau Morotai, F Revi Dara, yang mengusulkan ratusan guru calon PPPK itu, saat dikonfirmasi, mengakui hal tersebut. Tapi menolak disebut Pemda Morotai membatalkan.

"Pemda Morotai tidak membatalkan tes PPPK, tetapi menunda pada tahun berikut. Kuotanya sudah saya usulkan ke BKD dan kurang lebih 360 orang sudah diusulkan ke pemerintah pusat, tinggal menunggu anggarannya," ungkapnya, Kamis (3/6/2021).

Namun karena transfer anggaran belum ditransfer dari Pemerintah Pusat ke kas Daerah, Pemda tidak dapat melasanakan tes bagi PPPK.

"Kalau Pemda laksanakan tes, kemudian mereka lulus siapa yang bayar gajinya, karena gajinya dari Pemerintah Pusat. Daerah tidak punya anggaran untuk itu, makanya ditunda," ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kalbi Rasyid, saat dikonfirmasi.

"BKD sudah lengkapi seluruh administrasi dan telah usulkan kuota PPPK Pulau Morotai, hanya terkendala anggaran dari Pemerintah Pusat sehingga tes tahun ini ditunda," terangnya.

Untuk mengetahui alasan pasti penyebab tidak ditransfernya anggaran tersebut, TIMES Indonesia mengkonfirmasi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Suriani Antarani. Namun dirinya minta dikonfirmasi langsung ke Sekda sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Soal itu konfirmasi dengan Sekda langsung," katanya singkat.

Sementara Sekda juga selaku Ketua TAPD Pulau Morotai, Andreas Thomas, saat dikonfirmasi mengaku karena belum lama dilantik, jadi tidak mengetahui soal anggaran PPPK.

"Saya belum lama dilantik belum tahu soal itu, jadi saya tidak bisa berkomentar. Saya harus punya data dulu baru dapat berkomentar," ujarnya.

Ahmad warga Desa Daruba, menilai soal kendala anggaran yang disampaikan Pemkab Pulau Morotai dianggap tidak rasional. Karena daerah lain proses penerimaan PPPK berjalan dengan baik. "Hilangnya ratusan kuota calon PPPK Pulau Morotai merupakan kesempatan yang disia-siakan Pemkab Morotai. Alasannya mengada-ada dan tidak rasional, kasihan nasib ratusan guru honorer," ucap Ahmad.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement