TIMESINDONESIA, BANDUNG – Pancasila bukan label yang bisa seenaknya disematkan. Pancasila tak pandang pejabat negara dan pemerintahan hingga rakyat biasa.
Penentu seseorang berjiwa Pancasila adalah sejauhmana individu dapat menerapkan nilainya dalam kehidupan, tanpa melihat status sosial, ekonomi dan profesi.
Oleh karenanya, setiap kekisruhan yang mengeksploitasi Pancasila untuk keuntungan kelompok harus dihentikan. Sebab perbuatan tadi justru hanya akan menghantarkan bangsa ke kehancuran. Alih-alih merasa pancasilais, mengklaim secara sepihak dan menyudutkan pihak lain, justru pengkhianatan terhadap nilai Pancasila.
Implementasi
Menyoal Pancasila, maka pertanyaan paling relevan diajukan adalah bagaimana cara mewujudkannya. Inilah modal menjawab problematika kebangsaan.
Akan tetapi penerapan nilainya mesti terlebih dahulu diawali oleh Negara (Pemerintah). Pancasila bukan jargon dan pemanis bibir. Tetapi butuh bukti. Pancasila butuh diimplementasikan dan dirasakan kehadirannya.
Negara mesti paham esensi dan mengimplementasikan melalui instrumen kebijakan. Konkritnya tercermin dalam program pembangunan yang dilakukan. Pemerintah harus tampil di depan, memastikan Pancasila menjadi sumber nilai dalam setiap program dan kerja-kerja pembangunan nasional di segala sektor.
Pembangunan Manusia
Agenda pembangunan sarana tepat untuk memperkuat nilai Pancasila. Selama ini paradigma pembangunan belum komprehensif. Pembangunan lebih menonjolkan fisik dan konstruksi semata.
Meski pembangunan tadi urgen, pembangunan manusia juga menduduki prioritas sama. Sehebat apapun fisik dibangun jika tak disertai pembangunan manusia, ujungnya sia-sia. Pembangunan manusia memunculkan rasa memiliki dan pemanfaatan infrastruktur akan optimal.
Beranjak ke skala lokal, sudah tepat misi pasangan Kepala Daerah BEDAS yakni: mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya. Sekarang tinggal realisasi.
Kita menghendaki pembangunan terkonsentrasi pada rakyat, dengan memandang mereka sebagai subjek pembangunan serta berorientasi pemberdayaan bukan objek kegiatan.
Berangkat dari sudut pandang tersebut, sudah sepantasnya Pemkab Bandung memfasilitasi penguatan nilai Pancasila melalui modal sosial yang ada. Terutama melalui agama sebagai pondasi Pancasila itu sendiri. Sehingga Program Pemberian Insentif kepada Guru Ngaji ini dijadikan program prioritas.
Pembangunan manusia juga dapat ditempuh melalui penguatan ormas dan perkumpulan sebagai elemen penting di tengah masyarakat berikut aktor utama dalam sejarah perjuangan kemerdekaan juga menginisiasi lahirnya Pancasila.
Pendekatan terhadap ormas harus diubah, membina bukan membinasakannya. Terkait stigma negatif, tak lantas memukul rata semua ormas berkelakuan sama. Banyak Ormas berdedikasi tinggi bagi bangsa dan negara, salah satu contoh; NU dan Muhamadiyah, serta lainnya yang tak dapat disebut satu persatu.(*)
***
*) Penulis : M Dadang Supriatna, Bupati Bandung
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
**) Redaksi berhak tidak menanyangkan opini yang dikirim.
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Publisher | : Ahmad Rizki Mubarok |
