Politik

Sesama Kader Muslimat, Khofifah 'Beri Sinyal' Mundjidah Wahab Nahkodai PPP

Senin, 31 Mei 2021 - 23:43 | 18.05k
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menghadiri pembukaan Muswil IX PPP Jatim di Hotel Novotel Samator, Surabaya, Senin (31/5/2021).(Foto : Lely Yuana/TIMES Indonesia)
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menghadiri pembukaan Muswil IX PPP Jatim di Hotel Novotel Samator, Surabaya, Senin (31/5/2021).(Foto : Lely Yuana/TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, SURABAYA – DPW PPP (Partai Persatuan Pembangunan) Jawa Timur menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) IX (Muswil IX PPP Jatim) pada 31 Mei - 1 Juni 2021 di Surabaya. Salah satu agenda utama Muswil tersebut adalah pemilihan Ketua DPW PPP periode 2021-2026. Dalam pembukaan Muswil itu hadir Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.

Kehadiran Khofifah dalam Muswil PPP Jatim memang sebagai gubernur yang memiliki otoritas di Provinsi Jawa Timur.

Namun, kehadiran mantan tokoh PPP ini juga bisa dimaknai sebagai dukungan simbolik kepada Ketua DPC PPP Jombang, Mundjidah Wahab atau Bu Mun yang merupakan salah satu kandidat Ketua DPW PPP Jatim.

Apalagi Bupati Jombang itu adalah Ketua PC Muslimat NU Jombang, sementara Khofifah Ketua Umum Muslimat NU.

Pengamat politik dari Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdussalam, menilai jika kedatangan Khofifah dalam acara tersebut bisa jadi adalah bentuk dukungan secara simbolik.

"Bisa jadi dukungan secara simbolik. Beliau (Khofifah) tentu akan lebih senang kalau kader Muslimat yang jadi," jelas Surokim, Senin (31/5/2021).

"Bagaimanapun, beliau masih berkepentingan dengan kontestasi politik 2024. Jika banyak kadernya menjadi ketua di parpol tentu akan memudahkan relasi kuasa politik beliau," urainya.

Sejauh ini, nama Ketua DPC PPP Jombang Mundjidah Wahab terus menguat sebagai calon Ketua DPW PPP Jatim.

Ia didukung oleh sejumlah DPC PPP. Bupati Jombang itu dinilai bisa menjadi simbol NU di PPP, sehingga bisa mempersatukan potensi-potensi yang ada di NU untuk kembali ke PPP.

Hj Mundjidah Wahab atau yang akrab disapa Bu Mun, menjadi salah satu kandidat terkuat. Ia merupakan putri dari Pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Abdul Wahab Chasbullah.

Sementara Musyaffa' Noer, Ketua DPW PPP Jatim incumbent posisinya sulit untuk bersaing dengan Mundjidah Wahab.

Meski ia masih didukung sejumlah DPC tapi ia terganjal tatib yang membatasi Ketua DPW dijabat dua periode. Sementara diskresi atau pengecualian yang bisa menjadi pintu bagi Musyaffa' menjadi calon ketua DPW ketiga kalinya sudah tertutup.

Dari informasi yang didapat media ini, Pimpinan Harian DPP PPP sudah memutuskan tidak memberikan pengecualian kepada Ketua dan Sekretaris DPW PPP se Indonesia untuk menduduki jabatan yang sama pada Dewan Pimpinan Wilayah lebih dari dua periode.

Ketua Panitia Muswil PPP Jatim, Abdul Rasyid mengatakan, saat ini pihaknya telah menyiapkan seluruh materi maupun ketentuan Muswil agar berlangsung lancar.

Agenda Muswil ada 8 jadwal sidang Paripurna acara dan termasuk tertib, Laporan pertanggung jawaban DPW PPP, PO Pemandangan Umum DPC se-Jatim atas LPJ hingga pemilihan Ketua DPW PPP Jatim.

“Paripurna ke-6 agendanya adalah pembahasan tata tertib cara pemilihan formatur sesuai dengan PO Partai yang rujukannya AD/ART ketetapan muktamar ke IX,” jelas Rasyid.

Rasyid mengungkapkan, pemilihan Ketua DPW menggunakan sistem Formatur atau Ahlul Halli Wal Aqdi (Ahwa) yang berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Ahlul Halli Wal Aqdi adalah orang-orang yang bertugas memilih pemimpin lewat jalan musyawarah kemudian mengajukannya kepada seluruh peserta Muswil untuk ditetapkan.

“Ahlul Halli Wal Aqdi terdiri dari 7 unsur 1 dari DPP, 1 dari DPW 5 DPC. Formatur DPW diwakili Pak Musyafak (Ketua). Kemudian Formatur menyusun pengurus harian dan dan majelis dalam waktu 20 hari. Ketua DPW ditetapkan oleh formatur ini,” kata Rasyid yang juga Wakil Ketua DPW PPP Jatim ini.

Muswil IX ini menjadi tonggak baru dan bersejarah bagi PPP, Peraturan Organisasi dan AD/ART menjamin terlaksananya permusyawaratan yang diatur secara modern serta profesional dibawah komando DPP PPP.

Dulu, yang menerbitkan SK DPC Kabupaten/Kota adalah DPW, sekarang menjadi wewenang dua tingkat di atasnya yaitu DPP, maka sudah menjadi kewajiban bagi DPC Kabupaten/Kota untuk Sami'na Wa Atho'na pada keputusan DPP PPP.

Secara terpisah Ketua DPC PPP Kabupaten Jember Madini Farouq, berharap Muswil IX PPP Jatim bisa berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan organisasi yang berlaku, di samping itu juga kegiatan ini bisa dijadikan ajang Silaturrahim, karena masih dalam suasana Syawal, walaupun tetap memperhatikan Protokol Kesehatan Covid-19.

Madini juga berharap Muswil IX PPP Jatim menjadi momentum bangkitnya partai yang berlambang Ka’bah ini khususnya di Jawa Timur.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Sholihin Nur

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES